Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam WALISONGO Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Jurnal Ilmu Dakwah Walisongo Law Review (Walrev)
Abu Rokhmad
IAIN Walisongo Semarang
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
RADIKALISME ISLAM DAN UPAYA DERADIKALISASI PAHAM RADIKAL Rokhmad, Abu
WALISONGO Vol 20, No 1 (2012): Walisongo, Fundamentalisme
Publisher : IAIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract   Educational institutions are supposedly not immune from the influence of radical ideology. This research concluded that: (1) Some teachers acknowledged that the concept of radical Islam may have been spread among students because of their lack of religious knowledge; (2) The units of Islamic study in the schools is progressing well but there is no guarantee of immune from radicalism since most of the learning process is released to a third sides; (3) In the textbooks and worksheets there are various statements that may encourage students to hate other religions and other nations. It can be concluded that the strategy of deradicalization may be implemented are preventive deradicalization and preservative deradicalization of moderate Islam, andcurative deradicalization.   *** Lembaga-lembaga pendidikan diduga tidak kebal terhadap pengaruh ideology radikal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Beberapa guru mengakui adanya konsep Islam radikal yang mungkin menyebar di kalangan siswa karena kurangnya pengetahuan keagamaan; (2) Unit-unit kajian Islam di sekolahsekolah berkembang baik namun tidak ada jaminan adanya kekebalan dari radikalisme karena proses belajarnya diserahkan kepada pihak ketiga; (3) Di dalam buku rujukan dan kertas kerja terdapat beberapa pernyataan yang dapat mendorong siswa untuk membenci agama atau bangsa lain. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa strategi deradikalisasi yang dapat diimplementasikan yaitu deradikalisasi preventif, deradikalisasi preservatif terhadap Islam moderat, dan deradikalisasi kuratif.   Keywords: radikalisme, PAI, deradikalisasi
SENGKETA TANAH KAWASAN HUTAN DAN RESOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF FIQH Rokhmad, Abu
WALISONGO Vol 21, No 1 (2013): Walisongo,Resolusi Konflik
Publisher : IAIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLand dispute on forest area in Blora Regency is still developing. This is a form ofresistence among Blora community toward the patterns of forrest management byPerhutani since New Order. Many things became the trigger like illegal logging,violence involving community members, and claim on land ownership. This articlestudied the phenomenon applying fiqh perspective in order to develop peace buildingthat was based on common good. However natural resources managementconstituted an important part in doing worship to God, so it needed to be accorded toIslamic spirit.***Konflik sengketa tanah kawasan hutan di kabupaten Blora terus bergulir. Kisahini merupakan sejarah lama karena resistensi masyarakat Blora terhadap polapolapengelolaan hutan oleh Perhutani telah dimulai sejak masa Orde Baru.Banyak hal yang menjadi pemicu persoalan seperti penebangan liar, kekerasanyang melibatkan warga, dan klaim kepemilikan atas tanah. Tulisan ini mencobamelakukan kajian secara fiqh atas fenomena tersebut, sebagai salah satu upayamengembangkan resolusi perdamaian berdasarkan dari kemaslahatan bersama.Bagaimanapun pengelolaan atas alam merupakan bagian penting dari prosesiibadah kepada Tuhan sehingga perlu disesuaikan dengan spirit Islam.Keywords: sengketa tanah, fiqh, perdamaian
DASAR NEGARA DAN TAQIYYAH POLITIK PKS Rokhmad, Abu
WALISONGO Vol 22, No 1 (2014): “RELASI AGAMA DAN NEGARA (POLITIK)”
Publisher : IAIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article studied about the relationship between Partai Keadilan Sejahtera(PKS/the Prosperous Justice Party) and Pancasila as the state’s philosophy. PKSdidn’t have the experience of the struggle of Indonesian independence and thedifficult period of the Pancasila formulation. PKS was born after Pancasilaconvinced as the national agreement. The political attitude of PKS to Pancasila asthe state’s philosophy is still indistinct. PKS viewed as political party that hide theirtruly intent: between receiving Pancasila and implementing islamic shari’ah. Theaspiration of implementing islamic shari’ah has been concealing in vision andmission as well as in the heart of PKS’s cadres. The aspiration will be done bypeaceful and constitutional ways.Artikel ini mengkaji relasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Pancasilasebagai dasar negara. PKS tidak mengalami perjuangan meraih kemerdekaan danmasa-masa sulit perumusan Pancasila. PKS lahir setelah Pancasila diyakinisebagai perjanjian suci kebangsaan. Sikap PKS terhadap Pancasila sebagai dasarnegara masih mengambang. Ia dipandang menyembunyikan maksud hati yangsebenarnya: antara menerima Pancasila atau menegakkan syariat Islam. Cita-citamenegakkan syariat Islam tersimpan dalam visi, misi dan hati para kader PKS,yang akan dilakukan secara damai dan konstitusional.
SENGKETA TANAH KAWASAN HUTAN DAN RESOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF FIQH Rokhmad, Abu
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 21, No 1 (2013): Resolusi Konflik
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.21.1.240

Abstract

Land dispute on forest area in Blora Regency is still developing. This is a form of resistence among Blora community toward the patterns of forrest management by Perhutani since New Order. Many things became the trigger like illegal logging, violence involving community members, and claim on land ownership. This article studied the phenomenon applying fiqh perspective in order to develop peace building that was based on common good. However natural resources management constituted an important part in doing worship to God, so it needed to be accorded to Islamic spirit.***Konflik sengketa tanah kawasan hutan di kabupaten Blora terus bergulir. Kisah ini merupakan sejarah lama karena resistensi masyarakat Blora terhadap pola-pola pengelolaan hutan oleh Perhutani telah dimulai sejak masa Orde Baru. Banyak hal yang menjadi pemicu persoalan seperti penebangan liar, kekerasan yang melibatkan warga, dan klaim kepemilikan atas tanah. Tulisan ini mencoba melakukan kajian secara fiqh atas fenomena tersebut, sebagai salah satu upaya mengembangkan resolusi perdamaian berdasarkan dari kemaslahatan bersama. Bagaimanapun pengelolaan atas alam merupakan bagian penting dari prosesi ibadah kepada Tuhan sehingga perlu disesuaikan dengan spirit Islam.
DASAR NEGARA DAN TAQIYYAH POLITIK PKS Rokhmad, Abu
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 22, No 1 (2014): Relasi Agama dan Negara
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.22.1.255

Abstract

This article studied about the relationship between Partai Keadilan Sejahtera (PKS/the Prosperous Justice Party) and Pancasila as the state’s philosophy. PKS didn’t have the experience of the struggle of Indonesian independence and the difficult period of the Pancasila formulation. PKS was born after Pancasila convinced as the national agreement. The political attitude of PKS to Pancasila as the state’s philosophy is still indistinct. PKS viewed as political party that hide their truly intent: between receiving Pancasila and implementing islamic shari’ah. The aspiration of implementing islamic shari’ah has been concealing in vision and mission as well as in the heart of PKS’s cadres. The aspiration will be done by peaceful and constitutional ways.***Artikel ini mengkaji relasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Pancasila sebagai dasar negara. PKS tidak mengalami perjuangan meraih kemerdekaan dan masa-masa sulit perumusan Pancasila. PKS lahir setelah Pancasila diyakini sebagai perjanjian suci kebangsaan. Sikap PKS terhadap Pancasila sebagai dasar negara masih mengambang. Ia dipandang menyembunyikan maksud hati yang sebenarnya: antara menerima Pancasila atau menegakkan syariat Islam. Cita-cita menegakkan syariat Islam tersimpan dalam visi, misi dan hati para kader PKS, yang akan dilakukan secara damai dan konstitusional.
RADIKALISME ISLAM DAN UPAYA DERADIKALISASI PAHAM RADIKAL Rokhmad, Abu
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 20, No 1 (2012): Fundamentalisme Agama
Publisher : LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ws.20.1.185

Abstract

Educational institutions are supposedly not immune from the influence of radical ideology. This research concluded that: (1) Some teachers acknowledged that the concept of radical Islam may have been spread among students because of their lack of religious knowledge; (2) The units of Islamic study in the schools is progressing well but there is no guarantee of immune from radicalism since most of the learning process is released to a third sides; (3) In the textbooks and worksheets there are various statements that may encourage students to hate other religions and other nations. It can be concluded that the strategy of deradicalization may be implemented are preventive deradicalization and preservative deradicalization of moderate Islam, andcurative deradicalization.***Lembaga-lembaga pendidikan diduga tidak kebal terhadap pengaruh ideologi radikal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Beberapa guru mengakui ada­nya konsep Islam radikal yang mungkin menyebar di kalangan siswa karena kurangnya pengetahuan keagamaan; (2) Unit-unit kajian Islam di sekolah-sekolah berkembang baik namun tidak ada jaminan adanya kekebalan dari radikalisme karena proses belajarnya diserahkan kepada pihak ketiga; (3) Di dalam buku rujukan dan kertas kerja terdapat beberapa pernyataan yang dapat mendorong siswa untuk membenci agama atau bangsa lain. Dapat disimpulkan  bahwa ada beberapa strategi deradikalisasi yang dapat diimplementasikan  yaitu deradikalisasi preventif, deradikalisasi preservatif terhadap Islam mo­derat, dan deradikalisasi kuratif.
STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH MASYARAKAT ATAS KONFLIK TANAH DI DESA SUROKONTO WETAN KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL Rachmawati, Farida; Rokhmad, Abu; Supena, Ilyas
Jurnal Ilmu Dakwah Vol 38, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Dakwah and Communication, Walisongo State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jid.v38.1.3971

Abstract

Land is an important source of life for farmers. Society?s effort maintain and obtain recognition for landoften lead to conflict. Include land conflict in Surokonto Wetan Village, Pageruyung District, Kendal Regency. This study aims to knowing history and conflict dynamics in Surokonto Wetan village, analyzing communication strategic that using by society to settlement of land conflict. The result showing that: firstly, land conflict in Surokonto Wetan is asyimmetric conflict between society and Perhutani. Secondly, communication strategic that using by society in Waisbord framework about problem definition, goal selection affecting strategic choosing, tactics and continuity movement  relating with people?s motivation to better change. The basis of various actions is to free land to be owned by societys and free two detained societys, this goal underlies every manifestation of community action through demonstrations, negotiations, appeals until the goal is reached. ****Tanah merupakan sumber kehidupanyang penting bagi masyarakat petani. Usaha mempertahankan dan memperoleh pengakuan atas tanah tak jarang menimbulkan konflik. Termasuk konflik tanah yang terjadi di Desa Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana sejarah dan dinamika konflik tanah di Desa Surokonto Wetan, menganalisis strategi komunikasi yamg digunakan  masyarakat untuk penyelesaian konflik. Hasil penelitian memperlihatkan, pertama, konflik tanah di Surokonto Wetan merupakan jenis konflik asimetris yang melibatkan masyarakat dengan Perum Perhutani.Kedua, Strategi komunikasi yang digunakan masyarakat dalam kerangka Waisbord terkait definisi permasalahan, tujuan yang ingin dicapai yang mempengaruhi pemilihan strategi, taktik dan kontinuitas gerakan terkait motivasi orang terhadap perubahan yang lebih baik. Dasar berbagai aksi adalah untuk membebaskan tanah agar dimiliki warga dan membebaskan dua warga yang ditahan, tujuan ini mendasari setiap aksi masyarakat yang terwujud melalui demonstrasi, negosiasi, kasasi yang dilakukan hingga tercapai tujuan.
Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Maslahah Rokhmad, Abu
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4721.162 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v7i1.572

Abstract

Kenyataan rendahnya kualitas penegakan hukum di Indonesia mendorong seorang ahli hukum, Satjipto Rahardjo, menyerukan perlunya berhukum yang sesuai dengan rasa keadilan, yaitu cara berhukum baru yang dapat mewujudkan harapan masyarakat. Cara berhukum yang baru itu—oleh penggagasnya, yakni Satjipto Rahardjo—disebut dengan hukum progresif. Artikel ini akan mengkaji dua hal. Pertama, bagaimana kontruksi pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardjo? Kedua, bagaimana pemikiran hukum progresif ditinjau dari teori maslahah? Hukum progresif adalah ikhtiar ilmiah yang mengkritik cara berhukum lama (legal-positivistik) yang menyebabkan hukum di Indonesia tidak mampu membahagiakan para pencari keadilan. Konstruksi hukum progresif dapat digambarkan sebagai hukum yang menganut paradigma holistik dan konstruktif. Asumsi dasarnya adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Ia bukan institusi yang mutlak dan final tetapi selalu dalam proses menjadi. Hukum progresif juga membebaskan diri dari kultur penegakan hukum administratif dan mendorong terjadinya rule breaking (terobosan hukum). Gagasan hukum progresif menjadikan maslahah sebagai jantung atau inti dari hukum.
Buku dan Penyebaran Ideologi Radikal di Lembaga Pendidikan Rokhmad, Abu
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol 20, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.989 KB) | DOI: 10.21580/ihya.20.1.2745

Abstract

This article aims to examine the use of religious reading books as a medium for the dissemination of radical ideologies in educational institutions. The role of the book as a window of knowledge is undoubted, but the book as a disseminator of radicalism also gets justification. Hardline Islamic groups have used certain reading books as justifiers and reinforcement of the radical notions believed. The contents of the book are then taught and indoctrinated to students and students by teachers through a single interpretation and normative-scriptural approach
Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Rokhmad, Abu
International Journal Ihya' 'Ulum al-Din Vol 18, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.999 KB) | DOI: 10.21580/ihya.17.1.1731

Abstract

Disputes are a human phenomenon that is always present in society. In the event of a dispute, there are two mechanisms that can be used to resolve it, namely through court (litigation) and outside court (non-litigation). The litigation paradigm believes that the law must be enforced to end the conflict. In addition, a non-litigation paradigm is used, a paradigm that is rooted in consensus, deliberation or peace settlement between the parties. The philosophy of resolution is not to seek absolute victory on the one hand, so there must be another party to lose. This paradigm further encourages the conflict to end by making all parties as winners (win-win solution). Even if there is an unfulfilled desire, then both parties must bear the same weight loss. Islamic law also recognizes two paradigms of dispute settlement. Islamic law supports any dispute settled by law in the court (al-qadha). There is nothing wrong if society brings the issue before the judge. But Islamic law calls for moral advice, it is better for the parties to make peace and settle the matter in a kinship (islah, tahkim).---Sengketa merupakan fenomena manusiawi yang hampir selalu ada di masyarakat. Jika terjadi sengketa, ada dua mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Di samping itu, juga digunakan paradigma non-litigasi, yaitu paradigma yang berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak. Falsafah resolusinya bukan untuk mencari kemenangan mutlak di satu pihak sehingga harus ada pihak lain yang kalah. Paradigma ini lebih mendorong agar konflik dapat diakhiri dengan menjadikan semua pihak sebagai pemenang (win-win solution). Kalaupun ada keinginan yang tak terpenuhi, maka kedua belah pihak harus menanggung beban kalah yang sama beratnya. Hukum Islam juga mengenal dua paradigma penyelesaian sengketa. Hukum Islam mendukung setiap sengketa diselesaikan secara hukum di pengadilan (al-qadha). Tidak ada yang salah bila masyarakat membawa persoalannya dihadapan hakim. Tetapi hukum Islam menyerukan anjuran moral, sebaiknya para pihak berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan (islah, tahkim).
Co-Authors Farida Rachmawati, Farida Ilyas Supena