Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Private Law Review Law, Development and Justice Review Jurnal Suara Hukum
Islamiyati islamiyati
Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
HAMBATAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DAN SOLUSINYA (Studi Kasus di Kabupaten Jombang) Islamiyati islamiyati; nur adim; Rizki Fitria Sari
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 2 (2020): Volume 7 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proyek pembangunan jalan tol yang melibatkan tanah wakaf, sering menjadi problem bagi hukum wakaf. Satu sisi, tanah wakaf tidak boleh ditukar, dijualbelikan atau diganti dengan harta lain, namun di sisi lain, proyek jalan tol harus mengganti tanah wakaf untuk kepentingan negara. Tulisan akan menganalis hambatan penyelesaian sengketa tanah wakaf  pada proyek pembangunan jalan tol di Kabupaten Jombang dan solusinya. Manfaat penelitian dapat memberikan ide/gagasan pemerintah dalam menentukan kebijakan penyelesaian tanah wakaf untuk proyek jalan tol. Jenis penelitian field research, metode pendekatannya yuridis empiris, data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hambatan penyelesaian sengketa tanah wakaf pada pembangunan jalan tol, yakni; pada proses pemberian ganti kerugian tanah wakaf, kurang efektifnya pelayanan pemberian ijin pertukaran tanah wakaf dari Kemenag Provinsi Jawa Timur, kurang koordinasi antara Kemenag, BWI, Kementrian PUTR dan BPN, terdapat nadzir yang sudah meninggal dunia,dan kesalahpahaman masyarakat tentang boleh tidaknya penggantian harta wakaf. Solusi yuridisnya; melalui pembentukan nadzir, BWI dan pihak proyek jalan tol bekerjasama menyelesaikan pengadaan jalan tol, Kemenag Provinsi Jawa Timur dan BWI segera menerbitkan surat izin ruislag tanah wakaf, dan penggantian tanah wakaf dengan uang kepada nadzir untuk dibelikan tanah dan membangan tempat ibadah, atau mengganti tanah wakaf dengan wakaf produktif, yang menghasilkan surplus berkelanjutan. Kata Kunci: Problematika Hukum, Penyelesaian Sengketa, Tanah Wakaf, Proyek Jalan Tol.
Perbandingan Mekanisme Hukum Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Semarang islamiyati islamiyati; Ghina Aslam; Muhyidin Muhyidin; Achmad Arief Budiman
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17175

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa perkara pengangkatan anakmenjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun, realita menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Hal demikian menimbulkan akibat hukum yang berbeda dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini akan menganalisis tentang perbandingan hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang. Manfaatnya dapat membantu pemerintah dalam penegakan hukum pengangkatan anak di Indonesia.Penelitian termasuk fileld research dan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, membutuhkan data primer dan sekuder, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwapersamaan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terdapat pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat ketika bermaksud mengangkat anak dan tujuan pengangkatan anak. Perbedaannya terdapat pada dasar hukum yang dijadikan pedoman, status dan kedudukan, serta akibat hukum yang timbul pada pengangkatan anak
Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah Islamiyati Islamiyati; Rofah Setyowati; Ahmad Rofiq
Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Suara Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The legal renewal of waqf land management in the northern coastal area of Central Java is very important because there are legal problems with the practice of waqf land management. The research identified legal problems in the management of waqf land in the northern coastal area of Central Java and the solutions. The benefits of research as a novelty on waqf law enforcement and waqf land management so that waqf land can be managed optimally. This type of research is field research, using an empirical juridical approach, the data needed is primary and secondary data, the data is analyzed qualitatively and concluded inductively. The results of the study show that the legal problems of waqf land management in the northern coastal region of Central Java, namely; waqf practices occur orally; the community is not yet fully aware of the waqf laws set by the state and do not fully support the management of waqf land; there is an attitude of the heirs not supporting the heir as waqif; unprofessional nadzir resources; the nadzir's attitude in the management of waqf assets is not yet transparent and accountable; the legality of the validity of the nadzir has not yet been realized; and PPAIW has not carried out its duties optimally. The solution; carry out legal renewal of waqf land management by improving institutional aspects, juridical regulations, nadzir resources, support for facilities and infrastructure as well as government policies so that the objectives and benefits of waqf land can be felt by the community. Keywords: Legal renewal; management; waqf land; northern coastal area; Central Java.  
Co-Authors Achmad Arief Budiman Ahmad Rofiq Ghina Aslam Muhyidin Muhyidin nur adim Rizki Fitria Sari Ro'fah Setyowati