Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Administrative Law & Governance Journal
Kadek Cahya Susila Wibawa
Unknown Affiliation
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19 Kadek Cahya Susila Wibawa
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i3.481 - 493

Abstract

Abstract The determination of the Covid-19 pandemic by WHO has had a tremendous impact on human life around the world, including in Indonesia. The Indonesian government responded to this health emergency by issuing various policy packages to prevent the spread and control of the spread of covid-19, including non-medical policies. The government is given the responsibility to convey information related to the Covid-19 pandemic accurately, effectively, and efficiently to the public as a manifestation of the principle of transparency as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the KIP Law. Examining the KIP Law, there were no exceptions regarding pandemic information as confidential information because the KIP Law regulates the obligation to immediately convey to the entire public regarding the potential for transmission of disease, especially a pandemic, such as the coronavirus pandemic. Information about a coronavirus pandemic can be categorized as information that threatens life. The Information Commission has a very significant (important) role in safeguarding information disclosure, especially information related to the spread and response to Covid-19 during this pandemic. The Information Commission carries out oversight (supervision) of the implementation of information disclosure as a form of the commitment of the Information Commission with the government in implementing the principles of good governance and democratization of government. Keywords: Good governance; Public information openness; Information Commission; Covid-19 pandemic. Abstrak Penetapan pandemi covid-19 oleh WHO telah memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyikapi keadaan darurat kesehatan tersebut dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk mencegah penyebaran dan penanggulangan penyebaran covid-19, termasuk kebijakan yang non medis. Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait pandemi covid-19 secara akurat, efektif, dan efisien kepada masyarakat sebagai perwujudan prinsip transparansi sebagaimana amanat UUD NRI 1945 dan UU KIP. Menelisik UU KIP, tidak ditemukan pengecualian tentang informasi pandemi sebagai sebuah informasi yang bersifat rahasia, karena UU KIP tersebut mengatur tentang kewajiban untuk segera menyampaikan kepada seluruh masyarakat terkait adanya potensi ketertularan suatu penyakit terutama pandemi, seperti pandemi virus corona ini. Informasi mengenai pandemi virus corona ini dapat dikategorikan sebagai informasi yang mengancam hajat hidup. Komisi Informasi mempunyai peranan yang sangat siginifikan (penting) dalam mengawal keterbukaan informasi, khususnya informasi yang berkaitan dengan penyebaran dan penanggulan covid-19 di masa pandemi ini. Komisi Informasi melakukan pengawalan (pengawasan) terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi sebagai wujud komitmen Komisi Informasi bersama pemerintah dalam melaksanakaan prinsip-prinsip good governance dan demokratisasi pemerintahan. Kata kunci:    Good governance; Keterbukaan informasi; Komisi Informasi; Pandemi Covid-19.
Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Pelaksana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Indonesia Kadek Cahya Susila Wibawa
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 4 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i4.661 - 676

Abstract

The aim of this study is to understand the politics of procurement of government goods / services through self-management based on Presidential Regulation Number 16 Year 2018 concerning Procurement of Government’s Goods/Services by focusing on Type III Self-Management as collaboration between the Government and social organizations.The results of the study show that the existence and dynamics of the development of social organizations and changes in the government system gave rise to a new paradigm for the organization of social organizations in the life of the community, nation and state especially in the procurement of goods/services. Law and politics play a role as social subsystems which are in the position where the degree of determination is balanced, so even though the law is a product of political decisions, but once the law is in force, political activity must obedient to the rule of law. Collaboration between the Government and Social Organizations generate the regulation of Type III Self-Management in Presidential Regulation Number 16 Year 2018 concerning Procurement of Government’s Goods/Services, in which the Perpres became a legal platform (providing legal certainty) for the Government to provide and give space to the public (in this case is the social organization) to be actively involved and participate in national development to realize national goals and ideals. Keywords      : Procurement of Government’s Goods/Services; Type III Self-Management, Social Organizations. Abstrak Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami politik hukum pengadaan barang/jasa pemerintah melalui swakelola berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan lebih terfokus pada Swakelola Tipe III sebagai kolaborasi antara Pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. Hasil studi  menunjukkan bahwa eksistensi dan dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan dan perubahan sistem pemerintahan memunculkan sebuah paradigma baru bagi pengaturan organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara khususnya dalam pengadaan barang/jasa. Hukum dan politik berperan sebagai subsistem kemasyarakatan yang berada pada posisi di mana derajat determinasinya seimbang sehingga meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum telah berlaku maka kegiatan politik harus tunduk terhadap aturan hukum. Kolaborasi antara Pemerintah dengan Organisasi Kemasyarakatan memunculkan adanya pengaturan mengenai Swakelola Tipe III dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di mana Perpres tersebut menjadi sebuah landasan hukum (memberikan kepastian hukum) bagi Pemerintah dalam menyediakan dan memberikan ruang kepada masyarakat (dalam hal ini adalah organisasi kemasyarakatan) untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Kata Kunci    : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Swakelola Tipe III; Organisasi Kemasyarakatan.
Co-Authors