Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Administrative Law & Governance Journal
Sukinta Sukinta
Unknown Affiliation
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong Dalam Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik Sukinta Sukinta
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 4 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i4.733 - 741

Abstract

Abstract This study aims to determine the legal aspects of the offense of the fake news in Indonesia. The research method used in this research is to use a socio-legal research approach, which means a study that aims to find out about the implementation of law in society. In this study, the aim of this research is to determine the implementation of the prevention of fake news crimes (hoaxes). In this study, the obstacles and efforts made in overcoming these crimes will also be revealed. The results of the research show that the Indonesian National Police have taken law enforcement actions against criminal offenses related to the spread of fake news known as hoaxes. The Police of the Republic of Indonesia use Law number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions to ensnare Hoax perpetrators. This includes the dissemination of fake news if 1. If fake news contains decency, it can be subject to criminal charges under Article 27 paragraph (1) of the ITE Law; 2. If it is gambling, it can be punished under Article 27 paragraph (2) of the ITE Law; 3. If it is charged with insulting and / or defamation, it shall be punished under Article 27 paragraph (3) of the ITE Law; 4. If it is charged with extortion and / or threats, it shall be punished under Article 27 paragraph (4) of the ITE Law; 5. If the content creates a sense of hatred based on SARA, it shall be punished under Article 28 paragraph (2) of the ITE Law; 6. If it contains threats of violence or intimidation aimed at personally, it shall be punished under Article 29 of the ITE Law. Keywords: Police, Hoax, Hoax, Crime Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  aspek hukum Delik Pebaran Berita Bohong Dalam Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan socio-legal research, artinya  suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan kejahatan berita bohong (hoaks) Dalam penelitian juga akan diungkap hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hasil penelitian menujukan bahwa Kepolisian Republik Indonesia melakukan tindakan peneggakan hukum terhadap pelanggaran pidana terkait dengan penyebaran berita bohong atau dikenal dengan hoak. Kepolisian Republik Indonesia mengguanan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) untuk menjerat pelaku Hoaks. Termasuk didalamnya penyeberan berita bohong apabila 1.Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE; 2.Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE; 3.Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ; 4.Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE; 5.Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE; 6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE. Kata Kunci: Kepolisian, Berita Bohong, Hoaks, Tindak Pidana
Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia Sukinta Sukinta
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i3.554 - 568

Abstract

Abstract This study aims to determine the role of the police in conducting investigations against the criminal act of spreading fake news in Indonesia. This role is based on the prevailing laws and regulations. The research method used in this research is to use a socio-legal research approach, which means a study that aims to find out about the implementation of law in society. In this study, the aim of this research is to determine the implementation of investigations into fake news crimes (hoaxes). In this study, the obstacles and efforts to overcome these crimes will also be revealed. The results showed that it is not criminal in the field of Information Technology, including computer-related offenses, content-related offenses, d. Copyright- and Tradenark related offenses (copyright infringement). Second, the classification and authority of information technology investigators; Police investigators because of their obligations have the authority to receive a report or complaint from a person regarding a criminal act; Take the first action at the scene; Ordering to stop a suspect and check the suspect's identification; Carry out arrests, detention, searches and confiscation; Checking and confiscating letters; Take fingerprints and take a picture of a person; Summons people to be heard and examined as suspects or witnesses; Bring in the necessary experts in connection with the case examination; Hold an investigation halt; Carry out other actions according to responsible law. Keywords: Police, Criminal Investigation, Fake News  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam melakukan penyidikan tidak tindak pidana penyebaran berita bohong di Indonesia. Peran ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan socio-legal research, artinya  suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap kejahatan berita bohong (hoaks) Dalam penelitian juga akan diungkap hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak pidana di bidang Teknologi Informasi meliputi  Computer-related offences (pelanggaran terkait komputer), Content-related offences (pelanggaran terkait konten),  d. Copyright- and Tradenark related offences (pelanggaran terkait hak cipta). Kedua, Klasifikasi dan Kewenangan Penyidik Dibidang Teknologi Informasi; Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang, Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kata Kunci: Kepolisian, Penyidikan Tindak Pidana, Berita Bohong
Reformasi Pengelolaan Migas dengan Vertical Integrated System guna Mewujudkan Kesejahteraan Berdasarkan Konstitusi Istata Luqman Adhicahyono; Sumyati Sumyati; Aditya Bagus Herlambang; Sukinta Sukinta; Muhamad Azhar
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i2.339 - 356

Abstract

Abstract This study aims to determine the Reform of Oil and Gas Management with a Vertical Integrated System to Realize Welfare Based on the Constitution. The approach method used in this research is the Legal Research approach, the research is obtained from library research and legal documents, which means that the research is carried out by reviewing library data and existing references. The results of the research show that first, the oil and gas management system through open access and unbundling that is currently being implemented is the result of the implementation of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas, this system is contrary to the constitutional mandate, namely Pancasila. Second, the management of oil and gas through a vertical integrated system can be a means for the welfare of the Indonesian people, this system is a solution to solve oil and gas management problems in Indonesia, the vertical integrated system is a system that has triumphed in the new order era, Keywords: Oil and Gas, Governance, Welfare, Constitution AbstrakPenelitian bertujuan untuk mengetahui Reformasi Pengelolaan Migas dengan Vertical Integrated System guna Mewujudkan Kesejahteraan Berdasarkan Konstitusi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Legal Research, penelitian didapat dari library research dan legal document, yang artinya penelitian dilakukan dengan mengkaji data-data pustaka dan referensi-referensi yang ada. Hasil penelitain menunjukan bahwa pertama, Sistem pengelolaan migas melalui open access dan unbundling yang diberlakukan sekarang merupakan akibat dari implementasi UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, sistem ini bertentangan dengan amanat konstitusi yaitu Pancasila. Kedua, Pengelolaan migas melalui vertical integrated system dapat menjadi sarana mensejahterkan rakyat Indonesia, sistem ini merupkan solusi untuk memecahkan masalah pengelolaan migas di Indonesia, vertical integrated system merupakan sistem yang pernah berjaya di masa orde baru, Kata Kunci: Minya dan Gas, Tata kelola, Kesejahteraan, Kontitusi
Co-Authors Aditya Bagus Herlambang Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*, Istata Luqman Adhicahyono Sumyati Sumyati