Ihyani Malik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TRANSPARANSI PELAYANAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (JSN) KETENEGAKERJAAN DI KABUPATEN GOWA Hidayatullah Hidayatullah; Andi Nuraeni Aksa; Ihyani Malik
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.853 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v4i2.90

Abstract

This study aims to determine the transparency of the Social Security services Employment in Gowa. Penelitiian type used in this approach with a qualitative description by conducting interviews. Data collection techniques in this research is observation, interview, and documentation. The results showed that: the provision of information with clarity indicator procedures, clarity of costs already quite transparent; easy access to information with indicators of the ease of getting information directly or indirectly, is also quite easy to obtain; Develop a complaints mechanism if there are rules that have been violated or request to pay a bribe to the service indicator complaints have been made; Improving the flow of information through cooperation with mass media and non-governmental institutions have been established. Efforts are being made to bring transparency BPJS Employment services Employment WSN WSN is to provide information regarding employment through labor website, then one-stop services, namely services performed in one room and provide one-day service care provision. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan JSN Ketenagakerjaan di Kabupaten Gowa. Jenis yang digunakan dalam penelitiian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif dengan dengan melakukan wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur, kejelasan biaya-biaya sudah cukup transparan; kemudahan akses informasi dengan indikator kemudahan mendapatkan informasi langsung maupun tidak langsung juga cukup mudah didapatkan; Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dengan indikator layanan pengaduan telah dilakukan; Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah telah terjalin. Upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan transparansi pelayanan JSN Ketenagakerjaan adalah memberikan informasi terkait JSN Ketenagakerjaan melalui website tenagakerja, kemudian pelayanan satu atap yaitu pelayanan yang dilakukan dalam satu ruangan dan menyediakan penyediaan pelayanan one day service.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PROGRAM USAHA PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK (UPPO) DI DESA KOLAI KECAMATAN MALUA KABUPATEN ENREKANG Ariyawan Alfayed Martmono; Mappamiring Mappamiring; Ihyani Malik
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (838.651 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v3i2.65

Abstract

 This study aimed to determine the role of the sub-district government in managing the UPPO program. The results of this study were expected as the input for the Kolai sub-district government in performing their duties and functions as the spearhead of Indonesian government. Academically, the results of this study were expected to provide more values which can then be compared with other scientific research, particularly the study under the problem of the role of sub-district government. This was a descriptive quantitative research, basically, this was a survey study and samples in this study were 35 people by purposive sampling technique . Data were collected by using techniques such as observation, questionnaires and developed interviews for the respondent . The data were analyzed by descriptive quantitatively, in which all the data collected by the authors, and then presented in the form of frequency tabulation completed by the responds of respondents obtained from informants , interviews , and questionnaires . The results showed an active role of sub-district government in managing UPPO program that can influence the community participation in UPPO management. By the support and assist of the sub-district government, UPPO management program can run well. Moreover, the support and assist of the sub-district government towards UPPO program management were 1. Facilitate the UPPO program 2. Facilitate meetings between the representatives agricultural services and society as of manager UPPO program 3 . Carrying out training .  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa kolai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak pemerintahan Indonesia. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji masalah peranan pemerintah desa. Penelitian ini adalah Deskriptif kuantitatif, dasar penelitian yang digunakan adalah survey dan sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 orang menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa observasi, kuesioner serta dikembangkan dengan wawancara kepada responden. Data tersebut dianalisis secara Deskriptip kuantitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis, dan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi dilengkapi dengan tanggapan responden yang diperoleh dari hasil Informan, wawancara, dan kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan peran aktif aparat pemerintah desa dalam pengelolaaan program UPPO dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan UPPO. Dengan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah desa maka pengelolaan program UPPO dapat berjalan lancar. Adapun bentuk dukungan dan bantuan pemerintah desa dalam pengelolaan program UPPO adalah (1). Memfasilitasi pengadaan program UPPO (2). Memfasilitasi pertemuan utusan dinas pertanian dengan msyarakat pengelola program UPPO (3). Melakukan pembinaan.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN AGROWISATA DI KABUPATEN BANTAENG usman usman; Lukman Hakim; Ihyani Malik
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2012): (October 2012)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.637 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i2.52

Abstract

The purpose of this study to determine the strategy of local governments in the development of agro-tourism in the Bantaeng Regency. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques in this research that observesi, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the strategy of local governments in the development of agro-tourism are socializing/community development, and the provision of technical guidance in the form of a strategic land that will be used as agro-tourism that is easily reached by visitors as well as the strategy of crop cultivation.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam pengembangan agrowisata Kabupaten Bantaeng. tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observesi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam pengembangan agrowisata yaitu sosialisasi/pembinaan masyarakat, bimbingan teknis serta penyediaan lahan berupa tempat yang strategis yang akan dijadikan agrowisata yang mudah di jangkau oleh pengunjung serta strategi budi daya tanaman.
KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA TONGKE-TONGKE KABUPATEN SINJAI Raman Raman; Ihyani Malik; Hamrun Hamrun
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.146 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.123

Abstract

This study aims to determine the shape of local government partnership with community groups in the management of mangrove forests in the village Tongke - Tongke of Sinjai Regency. The method used in this research is qualitative descriptive approach. The results showed that the form of partnership that exists is a form of pseudo -partnership or quasi partnership which is an alliance between two or more parties , but do not make it an equal partnership. Planting is done by the government and community groups in the mangrove forest management can be quite good and has the potential to achieve sustainable mangrove forest. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-tongke Kabupaten Sinjai.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang terjalin yaitu bentuk pseudo-partnership atau kemitraan semu yang merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak melakukan kerjasama secara sederajat.Penanaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dikatakan cukup baikdan berpotensi untuk mewujudkan hutan mangrove yang berkelanjutan.