This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yudisial
Elisabeth Nurhaini Butarbutar
FH Unika Santo Thomas Sumatera Utara Medan Jl Setia Budi Nomor 479 F Tanjung Sari Medan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Yudisial

PEMBUKTIAN TERHADAP PERBUATAN DEBITUR YANG MERUGIKAN KREDITUR DALAM TUNTUTAN ACTIO PAULIANA Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Jurnal Yudisial Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v12i2.322

Abstract

ABSTRAKActio pauliana merupakan upaya hukum kreditur untuk membatalkan perbuatan debitur yang merugikan kreditur melalui pengadilan asal dapat dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, debitur ataupun orang dengan siapa debitur berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu dapat merugikan kreditur. Pembuktian terhadap unsur mengetahui tersebut tidaklah sederhana karena berkaitan dengan perilaku. Dalam Putusan Nomor 07/PDT. SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN, timbul masalah bagaimana hakim menilai pembuktian gugatan actio pauliana, dan pertimbangan hukum apa yang diberikan oleh hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penilaian hakim terhadap pembuktian unsur mengetahui didasarkan pada pengakuan tergugat bahwa terjadi penjualan aset dan transfer dana dari tergugat I kepada tergugat VII untuk tujuan agar tergugat I tetap dapat beroperasi dan memenuhi kewajiban hutangnya kepada para krediturnya. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa perbuatan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum didasarkan pada perbuatan jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang sama sehingga bertentangan dengan Pasal 1457 KUHPerdata, tidak dilakukan orang yang berwenang berdasarkan Peraturan Batas Kewenangan Keuangan Perusahaan (Financial Limited Authority) yang berlaku di grup perusahaan. Serta pembayaran oleh tergugat I kepada tergugat VII dengan cara set off tidak sesuai dengan Pasal 1425, 1426, 1427 KUHPerdata.Kata kunci: actio pauliana, pembuktian, unsur mengetahui, kerugian, perbuatan melawan hukum. ABSTRACT Actio pauliana is a creditor's legal effort to cancel the debtor's actions that adverse the creditor through the court of origin, it can be proven that when the act is committed, the debtor or the person with whom the debtor is acting, knows that the act can adverse the creditor. Proof of the element of knowing is not that simple because it related to behavior. In Decision Number 07/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN, a problem arises on how the judge assessed the evidence of the actio pauliana lawsuit, and what legal considerations that given by the judge in declaring that the actions of the defendants were unlawful. This research is using normative juridical research methods. The judges' assessment of the evidence element based on the defendant's confession that there were an asset selling and fund transfers from the first defendant to the seventh defendant and the purpose is to make the first defendant keep continue operating and fulfill its debt obligations to its creditors. The judge's consideration stated that the actions of the defendants as unlawful acts were based on the act of buying and selling that carried out by the same person so that was contrary to Article 1457 of the Civil Code, no authorized person was carried out under the Financial Limited Authority Rules that apply in the group company. Moreover, the payment by the first defendant to seventh defendant by setting off was not in accordance with Article 1425, 1426, 1427 of the Civil Code. Keywords: actio pauliana, proof, knowing elements, adverse, unlawful acts.
ASAS NE BIS IN IDEM DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Elisabeth Nurhaini Butarbutar
Jurnal Yudisial Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v11i1.167

Abstract

ABSTRAKPengertian asas ne bis in idem adalah terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP sudah pernah diputuskan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, yang amar putusannya menetapkan bahwa para penggugat merupakan pemegang hak yang sah atas objek perkara. Sesuai dengan asas ne bis in idem, maka Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP seharusnya ditolak. Namun hakim tetap mengadili dan memutus tuntutan adanya perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran bahwa Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP sama dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, dan pertimbangan hukum apa yang dipakai hakim dalam menetapkan adanya perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga menggunakan data sekunder sebagai objek analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP dengan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP, diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dalam hubungan yang sama, atas objek yang sama, namun dalil gugatan antara kedua perkara itu berbeda sehingga tidak melanggar asas ne bis in idem. Pertimbangan hakim untuk mendasarkan Putusan Nomor 8/PDT.G/2009/PN-RAP dalam menetapkan adanya unsur perbuatan melanggar hukum adalah asas similia similibus dan asas res judicata pro veritate habetur, yakni bahwa tergugat melanggar hak subjektif penggugat.Kata kunci: asas ne bis in idem, perkara yang sama, putusan hakim, perbuatan melanggar hukum. ABSTRACTThe notion of ne bis in idem principle states that the same case can not be tried for the second time. Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP has been previously determined and legally binding through Court Decision Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP, whose ruling stipulates that the plaintiff is the rightful holder of the case object. In accordance with ne bis in idem principle, Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP was supposed to be annulled. But the judge continued to prosecute and decided upon charges of tort/unlawful acts. This analysis aims to determine whether the Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP is the same as that of Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP, and judge’s legal considerations in determining the proof of unlawful acts. This study is a normative legal research, using secondary data as the object of analysis. The results of the analysis show that the Court Decision Number 65/PDT.G/2013/PN-RAP with the Court Decision Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP, filed by and against the same parties, in the same relation, over the same object, yet the lawsuit argument between the two cases is different so it does not violate the principle of ne bis in idem. The consideration of the judge as the basis of Court Decision Number 8/PDT.G/2009/PN-RAP to set out the element of unlawful acts is the principle of similia similibus and the principle of res judicata pro veritate habetur, stating that the defendant violates the plaintiff’s subjective rights.Keywords: ne bis in idem principle, similar case, judge’s ruling, tort/unlawful acts.