Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan
TRISNO R. HADIS
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Tompotika Luwuk Banggai
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Trisno R. Hadis
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 6 No 2 (2020): Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya (Mei)
Publisher : Ideas Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32884/ideas.v6i2.267

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian adalah library research (penelitian kepustakaan). Jenis dan sumber data yaitu data primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan atas pekerjaan merupakan hal yang mutlak dilaksanakan sebagaimana telah diamanahkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Secara subtansi perlindungan hukum bukan hanya menguntungkan bagi para pekerja dan perusahaan, namun juga untuk pemerintah. Perlindungan itu hendaknya dilakukan dari setiap level pekerja, diantaranya pekerja waktu tertentu sebab hak dan kewajiaban dari pekerja esensinya adalah sama. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi yang kuat bukan hanya pada pekerja namun juga pihak pemberi kerja sebagai upaya preventif. Namun, bila terjadi pelanggaran, maka dibutuhkan komitmen yang kuat untuk melakukan tindakan represif dalam konteks penegakan hukum untuk perlindungan pekerja.
PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI KERAJINAN GERABAH KASONGAN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI NOMOR 31 TAHUN 2000 TRISNO R. HADIS
Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2017): Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tompotika Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53090/jlinear.v1i1.83

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dibidang desain industri kerajinan gerabah di Kasongan. Metode pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah yuridis sosiologis. Dengan spesifikasi penelitian dalam penulisan hukumnya deskriptif dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual desain industri gerabah Kasongan pelaksanaanya belum terlaksana dengan maksimal. Baik dari sisi perlindungan hukum menurut Undang- Undang Desain Industri itu sendiri, maupun dari sisi dampaknya belum berdampak positif dikalangan masyarakat pengrajin Kasongan pada umumnya. Diperlu upaya-upaya peningkatan dan tindakan nyata atas perlindungan baik berupa upaya perlindungan Preventif maupun perlindungan secara Refresif. Peningkatan budaya kepedulian masyarakat kerajin gerabah Kasongan untuk mendaftarkan hak desainnya agar mendapatkan kepastian hukum, dan manfaat secara ekonomis serta juga dari aspek keadilan dalam masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH BERKAITAN DENGAN PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TRISNO R. HADIS
Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2017): Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tompotika Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53090/jlinear.v1i2.93

Abstract

Penguasaan dan pemanfaatan tanah tidak terbatas pada penguasaan tanah semata akan tetapi Pemanfaatan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dikaitkan Dengan Hak Milik Atas Tanah yaitu dimana tanah yang terkena rencana kota atau rencana detail tata ruang yang sering dikenal sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum, maka penggantian yang dilakukan oleh pemerintah kepada msyarakat yang dirugikan selaku pemegang hak atas tanah hendaknya dilakukan dengan selayak mungkin dan disesuaikan dengan nilai perkembangan lahan sebagai akibat dari penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Untuk mengoptimalisasikan ganti rugi dan tidak ada pihak yang masih dirugikan, maka ganti rugi hendaknya dilakukan pada saat lahan/tanah tersebut sudah ditetapkan terkena garis rencana kota rencana detail tata ruang.
TINJAUAN YURIDIS BENTUK PERSELISIHAN PARTAI POLITIK DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TRISNO R. HADIS
Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2018): Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan, Maret 2018
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tompotika Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53090/jlinear.v2i1.106

Abstract

Partai politik menjadi salah satu instrument demokrasi di Indonesia,olehnya itu perlu adanya rambu-rambu yang jelas dalam menjalankannya maka melalui undang-undang nomor 2 tahun 2011 semua kebutuhan partai politik, baik dari hak dan kewajiban serta terkait dengan perselisihan partai politik melalui mekanisme penyelesaian internal yakni AD/ art. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara sesama partai politik berdasarkan undang-undang partai politik.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data yang diambil oleh penulis berasal dari para responden yang diwawancara secara langsung oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara sesama partai politik harus mealui mahkamah partai politik dan apabila penyelesaian melalui mahkamah partai politik belum memuaskan salah satu pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan selanjutnya melalui Gugatan Perdata di Pengadilan negeri. Ketentuan Tersebut diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik dan pula ditegaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2003 Perihal Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu.
PERLINDUNGAN HUKUM, GAMBAR MASKOT, BURUNG MALEO, UNDANG-UNDANG MEREK NO.15 TAHUN 2001 TRISNO R. HADIS
Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 2 No. 2 (2018): Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan, Oktober 2018
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tompotika Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53090/jlinear.v2i2.116

Abstract

Penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan edukasi tentang perlindungan hukum atas karya kekayaan intelektual manusia dibidang merek berupa gambar maskot burung maleo, burung maleo yang dalam bahasa latinya yakni (Macrocephalon maleo) merupakan satwa endemik sulawesi tersebut yang keberadaanya di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Akhir-akhiri ini pertumbuhan jumlah satwa burung maleo Kabupaten Banggai cukup memprihantinkan sebagaimana data dirilis oleh Aliansi Konservasi Tompotika/ ALTO menjunjukan angka kepunahan pada tahun 2006.Untuk melestarikan hal tersebut dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam hal mensuport pelestarian burung maleo. Olehnya itu komitmen itu diwujudkan dengan memasukan dalam program kerja PINASA yang dalam hal ini mengambil gambar burung maleo sebagai maskot, secara harfiah megandung banyak makna diantaranya dengan harapan membuat maskot burung maleo masyarakat secara sadar akan turut serta melakukan pelestarian burung maleo itu. Dalam hal penciptaan gambar burung maleo yang menjadi maskot Pinasa tersebut, tentu sah-sah saja, menjadi persoalan kemudian yakni berkaitan dengan Penciptaan karya intelektual masyarakat dibidang desain gambar burung Maleo yang dijadikan maskot tersebut apakah telah dilakukan perindungan hukum dengan didaftarkan sebagai warisan kekayaan intelektual dibidang Merek melalui didirektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemertrian Hukum dan HAM atau belum sama sekali. Dengan didaftarkan maka pencipta maskot burung maleo mendapatkan manfaat yang lebih, di antaranya yakni pertama pencipta Maskot burung maleo mendapatkan perlindungan hukum atas karya desainya, kedua pencipta mendapatkan hak esklusif berupa kepemilikan hak atas karya desain Maskot tersebut, ketiga pencipta mendapatkan manfaat secara ekonomis dengan mendapatkan royalti atas pemakaian Maskot tersebut oleh orang lain atau lembaga, dan keempat bagi pemerintah daerah Kabupaten Banggai mendapatkan manfaat berupa kekayaan karya intelektual masyarakatnya serta bisa dijadikan ajang kampaye atau promosi terhadap pelestarian burung maleo tersebut. Secara subtansi ketidaktahuan pencipta dan masyarakat umum atas perlindungan hukum maskot itu membuat rawan penciplakan atau pembajakan karya intelektual masyarakat dan secara ekonomi hal yang paling fatal dan sangat jelas mengalami kerugian adalah pencipta karya maskot burung maleo tersebut. Untuk menjawab secara subtansinya atas ketidaktahuan pencipta atau masyarakat umumnya maka melalui penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi khasanah ilmu pengetahuan baik secara indivisu maupun secara umum. Dengan penelitian ini diharapkan mendapatkan akar permasalahan menjadi rekomendasi perbaikan secara komperhensip dengan mengunakan ketentuan Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek sebagai acuan yuridisnya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi ajang sosialisasi tentang arti penting perlindungan karya intelektual masyarakat lebih-lebih karya intelektual masyarakat yang berkaitan dengan gambar maskot burung maleo sebagai satwa khas Kabupaten Banggai. Untuk itu perlu kiranya kajian yang mendalam atas kajian itu diharapkan ada solusi jaminan perlindungan hukum atas maskot burung maleo menurut undang-undang nomor 15 tahun 2001.
PERANAN GURU PPKn DALAM MENGEMBANGKAN SIKAP TANGGUNGJAWAB SOSIAL SISWA M. Jayadin Ilham; Trisno R Hadis
Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2021): Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tompotika Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.301 KB) | DOI: 10.53090/jlinear.v5i2.205

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran guru PPKn di SMP Negeri 4 Taliabu Utara dalam mengembangkan sikap tanggungjawab sosial siswa dalam pembelajaran. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus, yang ditunjang dengan penelitian lapangan dan referensi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisisnya yaitu: 1) reduksi data, 2) Penyajian data, dan 3) Penarikan kesimpulan. Teknik pmetiksaan keabsahan data dalam penelitian ini antara lain: 1) derajat kepercayaan (creadibility), 2) keteralihan (transferability), 3) kebergantungan (dependability), dan 4) kepastian (confirmability). Selain itu juga, pihak sekolah (Guru dan Kepala sekolah) dan peneliti bertujuan mengembangkan sikap bertanggungjawab sosial kepada siswa SMP Negeri 4 Taliabu adalah: 1) Jujur, 2) Mengakui kesalahan yang diperbuat, 3) tolong-menolong di lingkungan sosial  (rumah, sekolah dan msyarakat), 4) Menghormati orang yang lebih tua (Guru, Orang tua, Kakak, Paman dan lain-lain), 5) Tidak membuat kegaduhan/keributan, 6) Menjaga kebersihan, ketentraman dan keamanan lingkungan sekitar, 7) Bergaul tanpa memandang suku, agama, ras ataupun golongan, dan 8) Bertanggungjawab. Hasil penelitian ini berguna untuk guru PPKn dalam menjalankan perannya sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator, fasilitator, komunikator, motivator, inspirator, pendidik dan evaluator pada proses pembelajaran.
Co-Authors M. Jayadin Ilham