<![CDATA[ AbstrakPanwaslih Aceh mulai terbentuk pada pilkada serentak Tahun 2017 dengan mekanisme perekrutan diusulkan oleh Tim panja DPRA komisi I dengan berpedoman pada Pasal 60 undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Panwaslih Aceh lembaga yang bersifat add hoc (sementara) dan independen, tetapi dalam proses rekrutmen masih jauh dengan nilai Independensi. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan proses rekrutmen Panwaslih Aceh dalam pengawasan Pilkada dan menganalisis independensi proses rekrutmen Panwaslih Aceh di dalam Penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2017 di Provinsi Aceh . Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (primer) dan penelitian kepustakaan (sekunder). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak informan dan observasi partisipan. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku, jurnal,website dan bacaan yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen anggota Panwaslih Aceh dilakukan dengan membentuk tim seleksi (timsel) oleh panja DPRA. Kemudian nama-nama anggota yang lolos seleksi diserahkan timsel kepada panja komisi I DPRA, yang kemudian nama- nama anggota tersebut diusulkan oleh panja DPRA untuk dijadikan sebagai anggota Panwaslih Aceh. Di dalam proses rekrutmen anggota Panwaslih Aceh belum sesuai dengan nilai indpendensi atau masih adanya intervensi dari segi eksternal. Maka dapat di simpulkan bahwa Panwaslih Aceh diberi wewenang sebagai lembaga yang mandiri atau independen, tetapi dalam proses rekrutmen masih adanya campur tangan DPRA atau dapat dikatakan tidak independen. Diharapkan kepada pihak eksekutif, legislatif serta lembaga yang terkait lainnya, pada pilkada selanjutnya untuk sama-sama saling menjaga netralitas dan independensi disetiap lembaga yang terbentuk. Terutama lembaga yang berkaitan dengan proses Penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada Aceh, seperti KIP dan Panwaslih Aceh, harus sesuai koridor tanpa adanya intervensi. Juga harus adanya revisi terhadap UUPA mengenai pembentukan Penyelenggara Pilkada yang dapat menurukan nilai independen, demokrasi, netralitas dan timbulnya konflik. Kata Kunci: Panwaslih Aceh, Rekrutmen, Independensi dan Pilkada THE IMPLICATION OF THE THE RECRUITMENT PROCESS ON THE INDEPENDENCE OF ACEH ELECTION SUPERVISORY COMMITTEE FOR THE REGIONAL ELECTION OF 2017 IN THE PROVINSI ACEH ABSTRACKAceh Election Supervisory Committee (Panwaslih) was set up for the simultaneous regional elections in 2017 with the recruitment mechanism proposed by A commission of the Aceh Provincial Legislative Council (DPRA) Team Committee by referring toArticle 60 constitution Number 11 Year 2006 of the Aceh Government Law concerning Aceh administration. Panwaslih Aceh is a temporary institution and independent, but the recruitment process is still far to the independent value.The purpose of this study was to explain the recruitment process of Aceh Panwaslihand analyze the independence of the recruitment process of Aceh Panwaslihin organizing simultaneous regional elections in 2017 in the province of Aceh.Data were collected throughfield research and libraryresearch. Field research was conducted to obtain primary data through direct interview with the informant and participant observation. While the library research was carried out to obtain secondary data from books, journals, websites and related readings.The results of this study showed that Aceh Panwaslih recruiting process was done by forming a selection committee by the DPRA. Then the names of the members who passed the selection were submitted by the committee to the DPRA and then the DPRA nominated them to serve as the members of Aceh Panwaslih. The recruitment process of Aceh Panwaslihdid not correspond to the value of the independence, or there were stilloutsideinterventions. It can be concluded that Aceh Panwaslihwas authorized as an independent agency, but the recruitment process was still intervened by the DPRAor not independent.It is expected that the executive, legislative and related institutions on the regional elections work together to maintain the neutrality and independence in every institution formed, mainly the institutions associated with the process of organizing and monitoring the regional elections in Aceh, like Independent Elections Commission (KIP) and Aceh Panwaslih.They should be formed independently without any intervention.There should also be asubstantive revision in UUPA concerningthe establishing election organizers that can lower the independent, democratic and neutrality value as well as ignite conflicts.Keywords: Panwaslih Aceh, Recruitment, Independence and Pilkada]]>
