Endro Nugroho Wasono Aji
Balai Bahasa Jawa Tengah

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

GRAMATIKA DALAM WACANA KONFLIK KPK VS POLRI JILID II (Gramatika in the Discourse of Conflict between Corruption Eradication Comission (KPK) Vs Indonesian National Police (Polri) Part II) Endro Nugroho Wasono Aji
SAWERIGADING Vol 24, No 1 (2018): Sawerigading, Edisi Juni 2018
Publisher : Balai Bahasa Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.949 KB) | DOI: 10.26499/sawer.v24i1.488

Abstract

Bahasa digunakan oleh seseorang, kelompok, atau institusi untuk kepentingannya. Kepentingan tersebut tersebut tersembunyi dalam fitur-fitur lingual. Salah satunya dalam gramatika. Hal tersebut juga tampak dalam tajuk rencana yang ditulis harian Suara Merdeka dalam membahas konflik KPK vs Polri jilid II. Makalah ini membahas bagaimana pandangan harian Suara Merdeka dalam konflik KPK vs Polri jilid II dengan menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Berdasarkan  gramatikanya dengan memanfaatkan transitivitas, nominalisasi, pilihan kalimat aktif-pasif, pilihan kalimat positif-negatif, dan modalitas redaksi Suara Merdeka menempatkan institusi KPK sebagai korban (pihak yang dizalimi). Sebaliknya, di pihak lain redaksi menggambarkan posisi Polri sebagai pihak yang mendominasi dan memarjinalkan posisi presiden dalam konflik tersebut. Dengan demikian, pandangan harian Suara Merdeka dalam konflik KPK vs Polri jilid II cenderung berpihak pada institusi KPK. Kata-kata kunci: analisis wacana kritis, gramatika, dan ideologi
KOSAKATA DALAM WACANA ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2019 (Vocabulary in Discourse 2019 Election Campaign Props) Endro Nugroho Wasono Aji; Agus Sudono; NFN Sutarsih; Rini Esti Utami
Kandai Vol 18, No 2 (2022): KANDAI
Publisher : Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26499/jk.v18i2.3599

Abstract

In the election campaign, legislative candidates often spread political promises to achieve their goals by using words that seem bombastic. This can easily be found in campaign demontration tools in the form of billboards, banners, or posters hanging on the side of the road. This study aims to reveal the phenomenon of vocabulary use in the 2019 Election campaign by using critical discourse analysis. Critical discourse analysis according to Fairclough is divided into three stages, namely description, interpretation, and explanation. The text descriptions contained in the 2019 Election campaign discourse are limited to vocabulary use only. The vocabulary aspects used are in the form of classification patterns, words that are fought for ideologically, the use of metaphors, and meaning relations. At the interpretation stage, the caleg uses vocabulary to form a positive image which in the end is expected to increase the electability of the caleg. At the explanatory stage, at the socio-cultural level, the efforts made by candidates are to build emotional closeness to the public (especially people who have the right to vote). This is done by utilizing lingual features, such as: the use of our personal pronouns, metaphors, and the use of regional languages (Javanese). Dalam kampanye pemilu para calon legislatif seringkali menebar janji-janji politik untuk mencapai tujuan mereka dengan memanfaatkan kata-kata yang terkesan bombastis. Hal tersebut dengan mudah dapat dijumpai dalam alat peraga kampanye yang berupa baliho, spanduk, atau poster yang terpampang di pinggir jalan. Penelitian ini bertujuan mengungkap fenomena penggunaan kosakata dalam kampanye Pemilu 2019 dengan menggunakan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis menurut Fairclough dibagi dalam tiga tahap, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Deskripsi teks yang terdapat dalam wacana  kampanye Pemilu 2019 dibatasi hanya pada penggunaan kosakata. Aspek kosakata yang digunakan berupa pola klasifikasi, kata-kata yang diperjuangkan secara ideologis, penggunaan metafora, dan relasi makna. Pada tahap interpretasi caleg memanfaatkan kosakata untuk membentuk citra positif yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas si caleg. Pada tahap eksplanasi, pada tataran sosiokultural upaya yang dilakukan oleh caleg adalah membangun kedekatan secara emosional dengan khalayak (masyarakat), terutama yang mempunyai hak pilih. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur lingual, seperti penggunaan pronominal persona kita, metafora, dan penggunaan bahasa daerah (bahasa Jawa).
RELASI KEKUASAAN DALAM WACANA KONFLIK KPK VS POLRI JILID II Endro Nugroho Wasono Aji
Widyaparwa Vol 47, No 2 (2019)
Publisher : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.499 KB) | DOI: 10.26499/wdprw.v47i2.402

Abstract

Power relations are related to the power of individuals, groups, or institutions over individuals, groups, or other institutions. One party in this case tries to dominate the other party. The asymmetrical relationship is illustrated by the conflict between the Corruption Eradication Commission (KPK) and Indonesian Police (Polri) volume II. This was described in the editorial of Suara Merdeka daily newspaper. This paper discusses how the relations involved in the KPK versus Polri conflict volume II were discussed in the editorial of Suara Merdeka. To examine this relationship, qualitative content analysis methods are used. Qualitative content analysis is a method used to understand the message of a discourse. The relation in the KPK versus Polri conflict discourse volume II is described by Suara Merdeka editors by utilizing linguistic aspects in the form of vocabulary and grammar. Utilization of the vocabulary is in the form of the use of euphemisms and prominent formal words. Meanwhile, the use of grammar is in the form of interrogative sentence and per-sonal pronouns we/us. In describing this relation, the editor put the Polri institution in a dominant position, while the KPK institution was marginalized by the President and Polri institutions.Relasi kekuasaan berkaitan dengan kekuasaan individu, kelompok, atau institusi terhadap indivi-du, kelompok, atau institusi lainnya. Salah satu pihak dalam hal ini berusaha mendominasi pihak yang lain. Relasi yang asimetris tersebut tergambar dalam konflik KPK vs Polri jilid II. Hal terse-but dideskripsi dalam wacana “Tajuk Rencana” harian Suara Merdeka. Makalah ini membahas ba-gaimana relasi-relasi yang terjalin dalam konflik KPK vs Polri jilid II yang dibahas dalam “Tajuk Rencana” harian Suara Merdeka. Untuk mengkaji relasi tersebut digunakan metode analisis isi ku-alitatif. Analisis isi kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami pesan dari suatu wacana. Relasi dalam wacana konflik KPK vs Polri jilid II dideskripsikan oleh redaksi Suara Merdeka dengan memanfaatkan aspek kebahasaan yang berupa kosakata dan gramatika. Pemanfa-atan kosakata tersebut berupa penggunaan eufemisme dan kata-kata formal yang menonjol. Se-mentara itu, pemanfaatan gramatika berupa kalimat interogatif dan pronomina persona kita. Da-lam mendeskripsikan relasi tersebut, redaksi menempatkan institusi Polri pada posisi dominan, sebaliknya institusi KPK pada posisi yang dimarginalkan oleh institusi Presiden dan Polri.