Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGELOLAAN VENUE PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVIII PROVINSI RIAU TAHUN 2012 DILIHAT DARI PERSPEKTIF DESENTRALISASI Safitri, Ria; ", Erman
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2014): WISUDA FEBRUARI 2014
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study is motivated by the delivery to the Pekan Olahraga Nasional-XVIII in Riau Province in 2012 as the host. Sports grand party in Indonesia has left a lot of problems and homework for Riau province and demanded to be resolved. The problem is quite important is the management of the venue which is used in various sports in Pekan Olahraga Nasional-XVIII. The Government has developed the initial concept for the management of post-execution venues to the Pekan Olahraga Nasional-XVIII. The concept is structured in line with the start of construction of venues, both new construction and rehabilitation of buildings venue preexisting buildings. But the facts on the ground indicate that the concept of management is not carried out in accordance with the concept that has been arranged from the beginning. Many venues that stay dormant in the sense not maintained and utilized. Based on this background , the study aims to find out how the venue budgetary policy of the Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII in Riau Province in 2012 and how the management of the venue after the implementation of the Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau Year in 2012. This research is a descriptive study, the research aims to describe in a systematic, timely and reliable on the whole subject or object in the present study is based on the facts that appear. Method of data collection with interviews, field observation and documentation search. The results showed that the Riau provincial government has developed a number of policies with respect to venue construction budget of the Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau Province in 2012 as outlined in several regulatory regions of Riau Province. The government has also made efforts to manage the venue to the Pekan Olahraga Nasional-XVIII but not entirely. Management is also not done in accordance with existing rules and concepts that have been developed previously. While there are obstacles that arise in the management process is done, the problem of availability of funds, limited human resources/implementers, and the disclosure of corruption cases involving officials in the government critical of Riau province. Keywords : Decentralization , Fiscal Decentralization , Asset Management , PON XVIII/2012

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK PERAMBAHAN NILAI (PPN) (Studi pada Polda Lampung) Safitri, Ria
JURNAL POENALE Vol 5, No 4 (2017): Jurnal Poenale
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pajak dipandang sangat penting di dalam Negara karena pajak meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam penerimaan Negara dalam sektor perpajakan, sangat disayangkan dalam potensi pemasukan dari pajak yang dimiliki Indonesia belum biasa dimanfaatkan dengan baik bagi kesejahteraan bangsa dan Negara. Karena banyak masyarakat yang melakukan penggelapan pajak pertambahan nilai (PPN), para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam skripsi ini akan dibahas bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan factor penghambat dalam penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Responden penelitian terdiri dari anggota Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampug dan Akademisi Fakultas Hukum. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Tetapi karena dalam kasus tersebut terdapat asas lex pecialis derogat legi generali maka dalam hal ini pasal 372 KUHP untuk ancaman pidananya ringan maka aparat kepolisian juga menggunakan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah mampu menjerat pelaku dan memberikan efek jera pada pelaku.Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penggelapan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Daftar PustakaMasriani, Yulies Tiena. 2012. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.Slamet, Djoko Surjoputro. 2009.Buku Panduan Hak dan Kewajiban Pajak. Jakarta.Direktorat penyuluhan Pelayanan dan Humas.Soekanto, Soerjono.1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali, Jakarta.Sutedi,Andrian. 2011. Hukum Pajak. Jakarta. Sinar Grafika.Sudarto.Â 1986. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.Â Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Pasal 73 Tahun 1948 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang MewahUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tataa Cara PerpajakanÂ Mediahttp://lampung.tribunnews.com/2016/08/30/pengemplang-pajak-rp-65-miliar-jalani-sidang-perdanahttps://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilaihttps://m.tempo.co/read/news/2003/11/04/05627427/ditjen-pajak-akan-usut-dugaan-penggelapan-pajak-im3http://www.wikiapbn.org/tindak-pidana-di-bidang-perpajakan/http://elpardani.blogspot.co.id/2013/10/tindak-pidana-perpajakan.htmlhttps://trihastutie.wordpress.com/2009/05/20/penghindaran-atau-penggelapan-pajak/Â contact person: 082280320721

HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN VULVA HIGIENE DENGAN KEJADIAN KEPUTIHAN PADA IBU RUMAH TANGGA (STUDI DI DESA NGABEAN KECAMATAN BOJA) -, PA. Indriati; Safitri, Ria
Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan Vol 8, No 2 (2016): Juni 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.381 KB)

Keputihan (fluor albus) adalah hal yang normal bila cairan yang dikeluarkan jernih, tidak berbau, tidak terasa gatal dan dalam jumlah yang tidak berlebihan. Keputihan dapat menjadi hal yang tidak normal bila warna cairan kuning dan disertai rasa gatal. Upaya untuk mencegah, mengontrol dan mempertahankan kebersihan diri salah satunya adalah dengan vulva hiegine. Vulva hiegine harus dilakukan sesuai dengan prosedur, untuk itu diperlukan pengetahuan dan ketrampilan vulva hiegine agar manfaatnya dapat dirasakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan ketrampilan vulva hiegine dengan kejadian keputihan pada ibu rumah tangga di Desa Ngabean Kecamatan Boja. Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional untuk mengatahui kekuatan hubungan antara dua variabel. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 90 responden dengan pemilihan responden menggunakan systematic sampling. Hasil penelitian menunjukkan presentase responden dengan kejadian keputihan paling tinggi adalah pada umur 36-50 tahun (45,5%), dengan pendidikan ibu tidak tamat SD (57,1%), serta status ibu adalah janda (50%). Pengetahuan vulva hiegine dalam kategori baik adalah 39 responden (43,3%) dan ketrampilan vulva hiegine sebagian ibu adalah cukup yaitu 46 responden (51,1%). Berdasarkan uji korelasi disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dan ketrampilan ibu tentang vulva hiegine dengan kejadian keputihan dengan nilai p = 0,000 dan p=0,000. Rekomendasi penelitian ini adalah agar informasi mengenai vulva hiegine dapat disosialisasikan kembali untuk menjaga kebersihan diri dan mencegah keputihan pada ibu. Kata kunci : pengetahuan, ketrampilan, vulva hiegine, keputihan (fluor albus)

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Pembangunan Manusia Berbasis Maqashid Syariah terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah Safitri, Ria; Baihaqi, Jadzil; Supriyadi, S.
IQTISHODUNA IQTISHODUNA (VOL.16, No.1, 2020)
Publisher : Fakultas Ekonomi, UIN Maliki Malang

This study aims to determine the effect of City Minimum Wage and human development based on maqashid shari'a on the amount of poverty in Grobogan, Central Java. This study uses a quantitative approach with secondary data types obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the Office of the Ministry of Religion Grobogan Regency. This research method uses multiple regression analysis techniques with time-series data from 2011 to 2017. Data analysis in this study uses Eviews 7 software. The results showed that the city minimum wage had a negative effect on the amount of poverty in Grobogan Regency. Whereas human development based on maqashid shari'a has a negative and not significant effect on the amount of poverty in Grobogan Regency. Human development based on maqashid shari'a has a negative and insignificant effect due to poverty measurement used by the Central Statistics Agency (BPS) using the concept of ability to meet basic needs (basic need approach). With this approach, poverty is seen as an inability from the economic side to meet the basic needs of food and non-food which are measured in terms of expenditure and income, so that other components cannot be directly linked to poverty.

HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN VULVA HIGIENE DENGAN KEJADIAN KEPUTIHAN PADA IBU RUMAH TANGGA (STUDI DI DESA NGABEAN KECAMATAN BOJA) -, PA. Indriati; Safitri, Ria
Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan Vol 8, No 2 (2016): Juni 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keputihan (fluor albus) adalah hal yang normal bila cairan yang dikeluarkan jernih, tidak berbau, tidak terasa gatal dan dalam jumlah yang tidak berlebihan. Keputihan dapat menjadi hal yang tidak normal bila warna cairan kuning dan disertai rasa gatal. Upaya untuk mencegah, mengontrol dan mempertahankan kebersihan diri salah satunya adalah dengan vulva hiegine. Vulva hiegine harus dilakukan sesuai dengan prosedur, untuk itu diperlukan pengetahuan dan ketrampilan vulva hiegine agar manfaatnya dapat dirasakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan ketrampilan vulva hiegine dengan kejadian keputihan pada ibu rumah tangga di Desa Ngabean Kecamatan Boja. Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional untuk mengatahui kekuatan hubungan antara dua variabel. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 90 responden dengan pemilihan responden menggunakan systematic sampling. Hasil penelitian menunjukkan presentase responden dengan kejadian keputihan paling tinggi adalah pada umur 36-50 tahun (45,5%), dengan pendidikan ibu tidak tamat SD (57,1%), serta status ibu adalah janda (50%). Pengetahuan vulva hiegine dalam kategori baik adalah 39 responden (43,3%) dan ketrampilan vulva hiegine sebagian ibu adalah cukup yaitu 46 responden (51,1%). Berdasarkan uji korelasi disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dan ketrampilan ibu tentang vulva hiegine dengan kejadian keputihan dengan nilai p = 0,000 dan p=0,000. Rekomendasi penelitian ini adalah agar informasi mengenai vulva hiegine dapat disosialisasikan kembali untuk menjaga kebersihan diri dan mencegah keputihan pada ibu. Â Kata kunci : pengetahuan, ketrampilan, vulva hiegine, keputihan (fluor albus)

The Influence of Islamic Corporate Governance on The Performance of Maqashid Sharia in Sharia Banking in Indonesia Safitri, Ria; Mukhibad, Hasan
Accounting Analysis Journal Vol 9 No 2 (2020): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/aaj.v9i2.36628

This study aims to examine the effect of Islamic Corporate Governance (ICG) that consist of Sharia Supervisory Board (SSB) which is measured using education level, ratio of independent commissioners, and board of director meetings on maqashid sharia performance. The population in this study was Islamic Bank listed on the Financial Services Authority (FSA) in 2013-2018 as many as 11 Islamic Banks. The sampling technique used in this study was purposive sampling method and obtained as many as 54 units of analysis. Data collection used documentation technique. The analytical method used in this study was panel data regressions using Eviews 9. The results of the study indicate that Sharia Supervisory Board (SSB) which is measured using education level, ratio of independent commissioners, and board of director meeting of board do not have effect on maqashid sharia performance. The conclusion of this research is that maqashid sharia performance of Indonesian Islamic Bank just 34.138 %, that means maqashid sharia has not been a target priority in Indonesian Islamic Bank. Thus, the factors examined have not been optimized yet for achieving the goal of sharia (maqashid sharia).

The Influence of Islamic Corporate Governance on The Performance of Maqashid Sharia in Sharia Banking in Indonesia Safitri, Ria; Mukhibad, Hasan
Accounting Analysis Journal Vol 9 No 2 (2020): July
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/aaj.v9i2.36628

This study aims to examine the effect of Islamic Corporate Governance (ICG) that consist of Sharia Supervisory Board (SSB) which is measured using education level, ratio of independent commissioners, and board of director meetings on maqashid sharia performance. The population in this study was Islamic Bank listed on the Financial Services Authority (FSA) in 2013-2018 as many as 11 Islamic Banks. The sampling technique used in this study was purposive sampling method and obtained as many as 54 units of analysis. Data collection used documentation technique. The analytical method used in this study was panel data regressions using Eviews 9. The results of the study indicate that Sharia Supervisory Board (SSB) which is measured using education level, ratio of independent commissioners, and board of director meeting of board do not have effect on maqashid sharia performance. The conclusion of this research is that maqashid sharia performance of Indonesian Islamic Bank just 34.138 %, that means maqashid sharia has not been a target priority in Indonesian Islamic Bank. Thus, the factors examined have not been optimized yet for achieving the goal of sharia (maqashid sharia).

Sistem Informasi Pembayaran Uang Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampung Rakyat Berbasis Web Safitri, Ria
Journal of Computer Science and Information System(JCoInS) Vol 2, No 1: JCoInS | 2021
Publisher : Universitas Labuhanbatu

The progress and development of information technology is currently very rapid. Likewise, the world of education should also always experience development. Kampung Rakyat 2 Senior High School (SMA) is one of the schools that still uses manual means in paying school fees. Payment of school fees is an activity carried out every once a month that is charged to students, where the money will be used to pay salaries for honorarium teachers and other needs. Data collection methods used are observation, interview, and literature study. And using the UML system design method Diagram (Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram and Class Diagram), with database design and designing interface menus. The programming used is website programming using MySQL and PHP databases. This research resulted in a web-based school payment information system for Kampung Rakyat 2 High School. Hopefully with this information system can simplify and shorten the work of officers, so the process of entering data on payment of school fees can be completed in a short time.

Penguatan Moderasi Beragama Melalui Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kearifan Lokal Sedekah Pedusunan Elhefni, Elhefni; Alihawanah; Syarifuddin, Ahmad; Handayani, Tutut; Nurlaeli; Hamzah, Amir; Husni, Miftahul; Dwi Saputra, Agra; Safitri, Ria; Fadhilah, Dyah Putri Ayu
TAAWUN Vol. 4 No. 01 (2024): TA'AWUN FEBRUARY 2024
Publisher : Pusat Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah Siman Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37850/taawun.v4i01.596

This service activity aims to strengthen attitudes of religious moderation through the values of Islamic education contained in the local wisdom of alms from the villages of Embacang Kelekar village, Kelekar subdistrict, Muara Enim district. The method used is the training method of strengthening religious moderation through Islamic education values in the local wisdom of Sedekah Pedusunan. The people of Embacang Kelekar Village have their own reasons for implementing this local wisdom. These reasons include: 1) To refuse balak, keep away disease, ask for good fortune and be grateful for what was obtained during the previous year. 2) To strengthen the community's sense of family. 3) To bring distant families closer together. Village almsgiving is carried out with the aim of gathering again and giving each other, either in the form of money or energy to help carry out rural almsgiving. In rural alms there are Islamic educational values contained in it, namely i'tiqodiyah values, khuluqiyah values, and amaliyah values. The value of i'tiqodiyah is the sense of faith of citizens when reciting dhikr and reciting Yasin. Khuluqiyah values include helping, compassion, gratitude, courtesy, forgiveness, discipline, keeping promises, honesty and responsibility. Furthermore, the value of charity is charity to fellow citizens. Through these values, it can be strengthened that the Embacang community has implemented an attitude of religious moderation through the local wisdom of village alms. The results of this activity are that 80% of the community understands the attitude of religious moderation.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search