Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Al-Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jentera Hukum Borneo Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Mitsaqan Ghalizan
Ahmadi Hasan
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jentera Hukum Borneo

 1 
POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA ERA PRA KEMERDEKAAN DAN ERA ORDE LAMA Darmono Budi Utomo; Ahmadi Hasan
Jantera Hukum Bornea Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan antara agama dengan politik selalu menjadi perdebatan, namun pada dasarnya antara politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Produk politik berupa hukum hakikatnya tidak boleh bertentangan dengan norma agama sebab hukum wajib digunakan oleh masyarakat. Ada beberapa problem terkait dengan perpolitikan di Indonesia jika dihubungkan dengan agama dan hukum. Sejarah mencatat permasalahan tersebut pada masa era pra kemerdekaan dan era orde lama. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mana pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan, dengan memahami dan menganalisis sejarah politik hukum Islam yang ada di Indonesia dalam dua masa yaitu era pra kemerdekaan dan orde lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum Islam pada masa pra kemerdekaan ditandai dengan adanya organisasi keislaman seperti Thawalib, Serikat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Setelah kekalahan Jepang maka tahapan selanjutnya mencapai kemerdekaan dan peran organisasi Islam inilah yang menjadikan arah politik hukum di Indonesia menganut sistem “Ketuhanan yang Maha Esa” yang artinya mendahulukan agama diatas segala-galanya. Sila inilah substansi politik hukum di Indonesia. Sedangkan pada masa orde lama masyarakat Indonesia dikenalkan dengan ideologi baru yaitu Nasakom. Ideologi ini bertujuan untuk memisahkan agama dengan politik. Pemahaman ini akhirnya ditolak mengingat agama tidak mungkin dipisahkan dengan kenegaraan.
KEPEMIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW: ANALISIS NILAI POLITIK HUKUM Wahdah; Ahmadi Hasan; Nuril Khasyi'in
Jantera Hukum Bornea Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw mempunyai sejarah tersendiri dalam perkembangan umat Islam, atau bisa jadi itu merupakan awal dari penyebaran agama Islam. Nabi membangun pemerintahan dengan sistem demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai lainnya. Ajaran yang disebarkan oleh Nabi tidak hanya terbatas pada wilayah akidah, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan mulai dari wilayah hukum, teologi, etika, sosial, budaya, serta ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dalam kaitannya dengan studi-studi sejarah Islam khususnya pada masa Nabi Muhammad saw. Literatur yang terkumpul kemudian dibaca, ditelaah, dan direduksi dengan cara dirangkum dan difokuskan kepada objek persoalan yang ingin dibahas dan dijawab. Data yang dikumpulkan kemudian dikategorisasikan menyesuaikan dengan kategorisasi data, kemudian dilakukan reduksi, interpretasi, dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa prinsip-prinsip negara yang diterapkan Nabi dalam pemerintahannya adalah musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai politik ini mencerminkan komitmen Nabi Muhammad untuk membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berperikemanusiaan. Meskipun konteksnya berada pada masa lalu, nilai-nilai tersebut tetap relevan dan dapat menjadi inspirasi dalam pembangunan masyarakat dan pemerintahan di masa kini.
POLITIK HUKUM DALAM PERANCANGAN PERATURAN DAERAH Ahmadi Hasan; Ergina Faralita
Jantera Hukum Bornea Vol. 6 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : Fakultas Hukum UVAYA Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politik hukum mempunyai fungsi penting dalam pembentukan pedoman dan peraturan hukum. Konsep regulasi yang ada di Indonesia mengutamakan regulasi tertulis dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan sebagai dasar setiap otoritas yang berusaha menciptakan hukum yang mampu mengawal rakyat dan adil. Pendekatan pencarian yang digunakan adalah pencarian normatif yang berfokus pada data sekunder, khususnya buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana kejahatan utama. Akibat dari pembelajaran tentang negara bahwa politik merupakan suatu kebijakan penyelenggara negara yang sangat vital dalam mengetahui arah, bentuk, dan isi undang-undang yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan patokan larangan sesuatu. Perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem. Selanjutnya, politik hukum nasional dapat berarti suatu pelaksanaan ketentuan hukum yang ada secara konsisten, serta pembaharuan ketentuan yang ada dan yang sudah seharusnya. Suatu Peraturan Perundang-undangan sangatlah diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam kesehariannya.
Co-Authors Arie Sulistyoko Bahran Basri Darmono Budi Utomo Diki Sosano Ergina Faralita Eryck Yulianto Fitrian Noor Ichwan Ahnaz Alamudi M. Fahmi Al-Amruzi Masyitah Umar Nuril Khasyi'in Sri Maulida Wahdah