Budi Rahmat Hakim
Fakultas Syariah UIN Antasari

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Edi Gunawan; Budi Rahmat Hakim
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.282 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i2.2319

Abstract

 Abstrak: Itsbat nikah merupakan sebuah proses penetapan pengesahan pernikahan yang telah dilangsungkan berdasarkan syariat Islam, namun tidak dicatat di KUA. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Prosedur pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Manado setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, melakukan pendaftaran ke Pengadilan Agama Manado, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, serta menghadiri persidangan dan putusan pengadilan. Ada beberapa yang menjadi alasan pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Manado, antara lain; (1) kehilangan akta nikah, (2) pengurusan perceraian, (3) Perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan (4) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkara itsbat nikah (pengesahan nikah) bisa diajukan secara voluntair (permohonan) dan diajukan secara kontentius (gugatan) ke pengadilan agama. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Manado diantaranya yaitu: 1) Legal standing (kedudukan hukum) pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah di pengadilan agama berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) KHI, 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum), 3) Keterangan saksi dan bukti di persidangan, serta 4) Alasan-alasan mengajukan itsbat nikah. Kata Kunci: Perkawinan, Itsbat Nikah, Voluntair, Pengadilan Agama Abstract: Itsbat of marriage is an endorsement of the assignment process, which has been held on the basis of Islamic jurisprudence, but not recorded at KUA. The goal of itsbat is to get a marriage license deed as evidence of legitimate marriage in accordance with the legislation in force in Indonesia, as provided for in article 2 paragraph (1) and (2) of law No. 1 of the year 1974 and article 7 paragraph (1), (2) and (3) Compilation Of Islamic Law. Itsbat procedure for making marriage a religious Court in Manado, after the enactment of law number 1 year of 1974, namely, registration to court Religious bias, pay fees, waiting for the call from the Court of session, as well as attend the trial and the verdict of the Court. There are some who became the reason of filing itsbat of marriage in a religious Court in Manado, among others; (1) the lost deed, (2) management, (3) the marriage took place before the enactment of law No. 1 year 1974, and (4) a marriage conducted by those who have no impediments to marriage according to the law No. 1 year 1974. Itsbat matter of marriage (endorsement of marriage) may be filed in voluntair (the petition) and filed in kontentius (the suit) to the Court. Basic consideration of judges in giving the setting of itsbat marriage in a religious Court in Manado of which namely: 1) Legal standing (legal position) the applicant to litigate itsbat marriage in a religious court based on the provisions of article 7 paragraph (4) KHI, 2) Posita (facts and legal facts of the incident), 3) witnesses and evidence in the trial, as well as 4) the reasons for filing the itsbat marriage. 
PARADIGMA FIKIH SUNGAI: TELAAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMAHAMAAN MASYARAKAT TERHADAP KONSERVASI SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN Budi Rahmat Hakim; Abdul Hafiz Sairazi; Nasrullah Nasrullah
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol 8 No 1 (2021): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v8i1.2220

Abstract

Kota Banjarmasin merupakan kota yang memiliki begitu banyak aliran sungai dan dihuni mayoritas oleh kaum muslim, yang seyogyanya mengerti akan pentingnya manfaat sungai karena Islam mengajarkan hal tersebut. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke aliran sungai bahkan membangun pemukiman di bantaran sungai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan pemerintah terhadap konservasi sungai di Kota Banjarmasin dan mengetahui respon masyarakat muslim Banjarmasin terhadap kebijakan pemerintah terkait konservasi sungai di Kota Banjarmasin, serta mengetahui sejauh mana kultur pemahaman keagamaan dan persepsi masyarakat muslim di Kota Banjarmasin yang dapat mendukung terhadap upaya pemanfaatan dan konservasi sungai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan masyarakat kota Banjarmasin dan dinas-dinas terkait sebagai subyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis penelitian secara deskriptif dan menggunakan modal teoritik yang dimiliki oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bawah Kebijakan konservasi sungai telah diatur dalam berbagai regulasi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, bahkan menjadi isu strategis dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Banjarmasin 2013-2032. Kebijakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat Kota Banjarmasin, namun partisipasi dan keterlibatan mereka terhadap konsevasi sungai masih rendah. Selain itu, pemahaman keagamaan masyarakat muslim di Kota Banjarmasin dalam pemanfaatan dan konservasi sungai juga masih rendah karena belum didukung oleh pengetahuan mereka terhadap konsep fikih dan aturan-aturan terkait pemanfaatan air dan pelestarian sumber air dan konservasi lingkungan. Banjarmasin city is a city that has so many rivers and is inhabited by the majority of Muslims, who should understand about the importance of the rivers’ benefits because Islam teaches it. However, in reality there are still many people who throw garbage into the river, even build settlements along the river. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the implementation of government policies on river conservation in Banjarmasin City and to know the response of the Banjarmasin Muslim community to government policies related to river conservation in Banjarmasin City, and to know the extent to which the culture of religious comprehension and perceptions of the Muslim community in Banjarmasin City can support the river utilization and conservation efforts. This research is a field research, with the people of Banjarmasin city and related agencies as research subjects. The techniques of data collection used were interviews, observation and documentation study. The research analysis technique is descriptive and uses theoretical capital owned by the researcher. Based on the research results, it is known that the river conservation policy has been regulated in various regulations by Government of the Banjarmasin City, and has even become a strategic issue in the spatial planning of Banjarmasin City 2013-2032. This policy received a positive response from the people of Banjarmasin City, but their participation and involvement in the river conservation was still low. In addition, the religious understanding of the Muslim community in Banjarmasin City in the use and conservation of rivers is also still low because their knowledge is not supported by their knowledge of the fiqh concept and rules related to water use and preservation of water sources and environmental conservation.