Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.782
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Res Nullius Law Journal Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas Batulis Civil Law Review Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial : Co-Management Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial : Co-Management
Nurjamil
Universitas Koperasi Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
The Urgency of Handling Non-Performing Financing in Sharia Banks in the Development of Indonesian Sharia Economics Renny Supriyatni; Nurjamil Nurjamil
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Indonesia, non-performing financing in Islamic banking has a significant impact on banking system, soundness level of bank, and national economy. Proper handling can minimize the risks so that Islamic banking can continue to develop. This study elaborated the urgency of handling problematic financing in Islamic banks in the development of the Indonesian Islamic economy. This study is a descriptive analytical study with a normative juridical approach. The data was analyzed juridically and qualitatively. Problematic financing in Islamic banks occurs due to internal and external factors. On the other hands, Islamic economy, including its handling methods, are guided by the Holy Quran and the hadiths of the Prophet Muhammad (Peace be Upon Him). The guidance are understood contextually. One of the ways is through restructuring. Handling problematic financing is a very important thing, not only in terms of the obligation to settle debts and receivables of a legal subject, but also closely related to the sustainability of the business of Islamic banks since it also has an impact on the development of the Islamic economy in Indonesia. Urgensi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di IndonesiaAbstrakPembiayaan bermasalah yang terjadi pada perbankan syariah berdampak cukup signifikan terhadap system perbankan, tingkat kesehatan bank, dan perekonomian nasional. Penanganan yang tepat dapat meminimalisir risiko yang terjadi sehingga perbankan syariah dapat terus berkembang. Penelitian ini dilakukan untuk mengelaborasi urgensi penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif dimana data dianalisis secara yuridis kualitatif. Pembiayaan bermasalah pada bank syariah terjadi karena factor internal maupun ekternal yang metode penanganannya dituntun di dalam al-Qur’an yang didukung oleh hadits-hadits Nabi yang difahami secara kontekstual dimana cara yang dilakukan adalah melalui restrukturisasi. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan satu hal yang sangat penting, bukan hanya dari sisi kewajiban penyelesaian utang piutang seorang subyek hukum, akan tetapi juga erat kaitannya dengan keberlangsungan usaha bank syariah yang juga berdampak pada pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.Kata kunci: bank syariah, ekonomi syariah, pembiayaan bermasalah.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a2
URGENSI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT Inne Risnaningsih; Nurjamil Nurjamil; Dadi Nurpadi; Siti Nurhayati; Dewi Mulyani
Jurnal Co Management Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial : Co-Management
Publisher : IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.363 KB) | DOI: 10.32670/comanagement.v3i2.430

Abstract

Pada dasarnya pembiayaan Mudharabah dirancang sebagai suatu sistem bagi hasil dan prinsip operasional Lembaga Keuangan Syari’ah, namun pada praktiknya penyaluran pembiayaan Mudharabah masih rendah. Hal ini terjadi pada BMT yang menyalurkan pembiayaan Mudharabah hanya 2% sehingga pembiayaan Mudharabah menjadi pembiayaan yang paling rendah penyalurannya dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah pada BMT. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua faktor yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah pada BMT yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari ke dua faktor tersebut peneliti menyimpulkan bahwa satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya penyaluran pembiayaan Mudharabah ialah faktor internal yaitu karena kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembiayaan Mudharabah.
PROSPEK PENGELOLAAN DANA FILANTROPI MELALUI BAITUL MAAL KAMPUS IKOPIN Nurjamil; Siti Nurhayati
Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol. 3 No. 2 (2020): Jurnal Tabarru' : Islamic Bangking and Finance
Publisher : Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Riau (UIR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jtb.2020.vol3(2).5763

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji prospek pengelolaan dana filantropi melalui Baitul Maal Kampus IKOPIN dengan terlebih dahulu menggambarkan peta potensi dana filantropi yang dapat digali baik dari dana zakat, infaq, shadaqah maupun wakaf yang bersumber dari seluruh elemen pegawai IKOPIN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriprif kuantitatif dan metode non experiment yakni metode deskriptif dengan teknik survey dalam rangka mengumpulkan data sebanyak-banyaknya melalui kuesioner yang disebar kepada 143 orang pegawai IKOPIN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dana filantropi yang dapat digali dan dikelola di lingkungan Kampus IKOPIN dapat dikatakan cukup potensial, dari 143 responden 67% responden memiliki kebiasaan untuk mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Sebanyak 83% mempunyai pemahaman yang baik mengenai dana filantropi. Berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari 86 pegawai Kampus IKOPIN pada lingkup pekerjaan Tenaga Edukatif Tetap, DPK dan Tenaga Administrasi Tetap 76,7 % memiliki penghasilan di atas batas nishab zakat. Preferensi masyarakat Kampus IKOPIN, sebanyak 87 orang atau 60,8% responden menyatakan setuju apabila didirikan Baitul Maal Kampus IKOPIN dan 103 orang atau 72 % responden menyatakan bersedia menyalurkan dana filantropi mereka melalui Baitul Maal Kampus IKOPIN sehingga pengelolaan dana filantropi melalui Baitul Maal di Kampus IKOPIN dapat dikatakan cukup prospektif.
MENAKAR PELUANG DAN TANTANGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS FINTECH SYARIAH MELALUI LAPS Siti Nurhayati; Nurjamil; Muhammad Haris Fadhillah
Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance
Publisher : Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Riau (UIR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jtb.2022.vol5(1).8857

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan peluang dan tantangan penyelesaain sengketa bisnis fintech melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan legal research dan pendekatan kualitatif yaitu dengan mengkaji sumber data primer dan sekunder terkait peraturan-peraturan tentang penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan fintech berperan dalam mendorong perkembangan ekonomi masyarakat khususnya sebagai alternatif pembiayaan. LAPS berperan sebagai solusi penyelesaian sengketa para pelaku bisnis di Indonesia lembaga ini dipilih karena lebih efektif dan efisien, putusan bersifat final dan binding yang bertolak belakang dengan jalur litigasi yang terkesan memakan waktu dan biaya yang mahal. Peluang LAPS sangat besar mengungat maraknya bisnis dan pembayaran berbasis digital yang masih menyisakan banyak masalah hukum sementara LAPS khsusus fintech belum tersedia dimana LAPS menyediakan layanan yang sejalan dengan bisnis digital; penyelesaiannya yang bersifat win-win solution, yang sesuai dengan karakter dunia usaha, yang wajib mengelola resiko, termasuk resiko reputasi, resiko operasional dan resiko hukum. Sedangkan tantangan yang dihadapi LAPS pada fintech antara lain : Dualisme alternatif penyelesaian sengketa fintech bisa melalui LAPS dan bisa juga melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); Terbatasnya infrastruktur hukum jumlah transaksi fintech yang terus meningkat sejalan dengan potensi sengketa yangakan terjadi; Ketersediaan mediator dan arbiter LAPS sektor jasa keuangan.
Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung Nurjamil; Siti Nurhayati
Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 12 No. 2 (2021): Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen
Publisher : Program Studi Magister Manajemen, Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/coopetition.v12i2.435

Abstract

This study aims at providing an insight into the legal status of waqf through application in fintech pursuant to Law No41 of 2004 and Law no 11 of 2008 on Information and electronic transactions, a form of nadzir responsibility for managing waqf assets through fintech applications and then seeking a model for the economic empowerment of individuals through through the use of fintech applications. The method employed in this study is a method of regulation, referring to qualitative legal research. The results found that the application of fintech applications in the management of cash waqf is not specifically governed by Waqf or ITE Law, but still permitted as long as the applicable law is not in contravention. In the management of waqf nazhir, the management of waqf properties shall be responsible and legal proceedings can be taken in the event that waqf property is lost due to negligence. In collaboration with Bandung's city of fintech companies, the sharia cooperative registered as Nazhir waqf cash is owned only by KSPPS BMT ITQAN where, in the form of SME finance for members based on waqf funds, the model of waqf management is used through the Rumah Pembiayaan Majelis (RPM) empowerment program, based on a fintech application called itQanmobile and kitawakaf.com, a social crowdfunding platform fintech
Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren: (STUDI KASUS LKM SYARIAH RANAH INDAH DARUSSALAM CIAMIS) Siti Nurhayati; Nurjamil
Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2019): Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ecoiqtishodi.v1i1.37

Abstract

This research was conducted to find out the model of empowerment of the poor through a pesantren-based Micro-Wakaf Bank (BWM) financing scheme in Islamic Microfinance Institutions (LKMS) Ranah Indah Darussalam Ciamis. The existence of BWM in the Indonesian legal system is under three different legal protections, namely Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions and POJK No. 12 / POJK. 5/2014 concerning Business Licensing and Institutions of Microfinance Institutions. The empowerment model carried out by BWM Ranah Indah Darussalam in the form of financing business capital using the Al-Qardh contract by prioritizing education (tauhid, discipline, tepo sliro) and mentoring (business and management development).
Standarisasi Produk Untuk Perlindungan Konsumen Sebagai Implementasi Maqashid Al-Syari’ah Dadan Hamdani; Nurjamil
Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2 (2020): Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ecoiqtishodi.v1i2.172

Abstract

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan mengenai standarisasiproduk dalam upaya melindungi konsumen dihubungkan dengan implementasiMaqashid al-Syari’ah. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptifanalitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan(library research) selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan bahwastandarisasi produk nasional Indonesia sangat erat kaitannya dengan perlindungankonsumen dan merupakan wujud nyata implementasi Maqashid al-Syari’ah berupaterlindunginya agama (hifdzu din), terlindunginya jiwa (hifdzu nafs), terlindunginyapikiran (hifdzu 'aql), terlindunginya harta (hifdzu maal), dan terlindunginya keturunan(hifdzu nasab).
Dana Tabbaru’ Sebagai Jaminan Pembiayaan Anggota Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Perspektif Hukum Pembiayaan Frita Azalea Zahra; Eka Setiajatnika; Nurjamil
Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 (2021): Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.563

Abstract

Tabbaru' fund is one of the funds raised in insurance sourced from voluntary funds which is different from premiums on sharia insurance. The purpose of insurance is to mitigate the risks that will be faced by Sharia financial institutions including Baitul Maal Wa Tamwil, one way is to raise Tabbaru's Funds. Dana Tabbaru' has several principles in its implementation, so in its application must be in accordance with the principles and laws of sharia. In practice, Tabbaru' Fund is also applied by other Sharia Financial Institutions such as Baitul Maal Wa Tamwil as a financing guarantee.
Peningkatan Literasi Financial Technology (Fintech) Dan Risiko Hukumnya Dalam Mendukung Bisnis Online Bagi Siswa SMK Di Kota Bandung Nurjamil Nurjamil; Renny Supriyatni; Enni Soerjati
E-Coops-Day Vol. 3 No. 1 (2022): E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas
Publisher : LPPM Universitas Koperasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.81 KB) | DOI: 10.32670/ecoopsday.v3i1.1413 for articles

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat (Abdimas) ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat literasi atau pemahaman masyarakat khususnya siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mempunyai aktivitas dalam kegiatan bisnis secara online mengenai penggunaan aplikasi atau layanan fintech (financial technology) sebagai alternatif pembiayaan usaha sekaligus mitigasi risiko hukum yang dapat muncul di dalamnya. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi model seminar dan diskusi interaktif secara hybrid melalui layanan aplikasi zoom yang diikuti oleh sebagian siswa yang hadir di aula sekolah dan sebagian lainnya mengikuti secara online. Setelah dilakukan survey dengan menyebarkan kuesioner dalam Google Form, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasakan manfaat dari kegiatan abdimas sehingga tingkat literasi mereka semakin meningkat, sebanyak 58,2% atau 121 peserta mengatakan Abdimas tersebut sangat bermanfaat, 40,4% atau 84 peserta mengatakan bermanfaat, 1,4% atau 3 peserta mengatakan cukup bermanfaat. Hal tersebut diketahui dengan pemahaman para peserta tentang konsep fintech, risiko hukum dan mitigasi risikonya yang semakin meningkat dalam menjawab pertanyaan post test yang dilakukan. Hasil post test menunjukkan 90% peserta menjawab dengan benar
Measuring Opportunities and Challenges in Dispute Resolution of Fintech Sharia Business Through LAPS Siti Nurhayati; Nurjamil Nurjamil; Muhammad Haris Fadhillah
Batulis Civil Law Review Vol 3, No 1 (2022): VOLUME 3 NOMOR 1, MEI 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v3i1.929

Abstract

This research was conducted to outline the opportunities and challenges of resolving fintech business disputes through the Alternative Dispute Resolution Institute (LAPS) in Indonesia. The research method used in this research is a legal reasearch approach and qualitative approach that is to review primary and secondary data sources related to regulations on business dispute resolution in Indonesia. The results show that fintech plays a role in encouraging the economic development of the community, especially as an alternative to financing. LAPS serves as a solution to dispute resolution of business people in Indonesia this institution was chosen because it is more effective and efficient, the verdict is final and binding that is contrary to litigation lines that seem time-consuming and expensive costs. LAPS opportunities are very large for the rise of digital-based businesses and payments that still leave many legal problems while LAPS khsusus fintech is not yet available where LAPS provides services that are in line with digital business; the settlement is a win-win solution, which is in accordance with the character of the business world, which is obliged to manage risks, including reputational risk, operational risk and legal risk. While the challenges faced by LAPS in fintech include: Dualism alternative fintech dispute resolution can be through LAPS and can also through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK); Limited Legal Infrastructure The number of fintech transactions that continue to increase in line with the potential for disputes that will occur; Availability of Mediators and Arbitrators of LAPS Financial Services Sector.
Co-Authors Dadan Hamdani Dadi Nurpadi Dewi Mulyani Eka Setiajatnika Enni Soerjati Frita Azalea Zahra Inne Risnaningsih Irma Reviana Assyarif Muhammad Haris Fadhillah Renny Supriyatni Bachro Siti Nurhayati Siti Nurhayati