Sapriani Sapriani
STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Syaprillah, Aditia; Sapriani, Sapriani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.444 KB)

Abstract

AbstrakKebutuhan lahan menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi pada kawasan hutan. Keinginan pemerintah daerah untuk melestarikan hutan seringkali berbenturan dengan berbagai kepentingan. Kondisi ini diperparah dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan yang mencapai 6,78% per tahun. Pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan dilakukan melalui kegiatan tata hutan berupa penataan hutan yang disusun dalam buku dan peta penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Perencanaan pengelolaan hutan yang dilakukan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dengan memerhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan lindung melalui hutan kemasyarakatan dan kemitraan kehutanan. Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan adalah adanya kecenderungan perambahan lahan hutan lindung, kepemilikan lahan serta rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung dan belum adanya kesepahaman terkait dalam hal perencanaan pengelolaan hutan lindung dengan para pihak, khususnya masyarakat di sekitar hutan lindung.Kata Kunci: hutan lindung, pengelolaan hutan, degradasi hutan, kebutuhan lahan, pembangunan berkelanjutan. Management of Tarakan City Forest: Sustainable Development PerspectiveAbstractHigh demand of land is one of the many causes of forest degradation. The urgency of the local government to conserve the forest often contradicts with various interests. This condition is getting worse as the number of the population grows, especially in Tarakan whose population grows by 6.78% per year. The areas declared as protected forest are mostly utilized by the society for plantation and housing purpose. This research aims to observe protected forest management and other factors affecting the actualization of sustainable development in Tarakan. According to Forest Management Unit (KPH), forest management plan in Tarakan refers to national, province, and also city or district forestry plan. It also heeds aspiration, cultural value, and empowerment of the locals as well as the environmental condition through the implementation of social forest and forestry partnership. Factors that affect forest management in Tarakan are expansion into protected forest areas, ownership of such areas by the society, low level of education and living standard, and the lack of understanding of the locals related to the protected forest management plan.Keywords: protected forest, forest management, forest degradation, demand of land, sustainable development.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a10
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NUNUKAN Akim, Inggit; Sapriani, Sapriani
Borneo Law Review Journal Volume 1, No 1 Juni 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (761.401 KB) | DOI: 10.35334/bolrev.v1i1.711

Abstract

PATEN dimaksudkan untuk untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk mewujudkannya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kewenangan Camat dalam melaksanakan PATEN meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Peneli t ian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dalam upaya peningkatan kuali tas pelayanan publik dan hambatan-hambatan dal am penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Nunukan. Kebijakan PATEN merupakan suatu upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada daerah-daerah yang wilayah geografisnya sangat luas dan sulit terjangkau, sehingga dapat mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Dalam implementasi PATEN di Kabupaten Nunukan ditemui hambatan-hambatan seperti Sumber Daya Manusia yang masih kurang baik jumlah maupun keahliannya, sarana dan prasana masih minim, pelaksana teknis yang belum optimal, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sistem PATEN ini.