Garuda - Garba Rujukan Digital

Abdul Hafid

IAIN Parepare

Author-ID : 3716474

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

IMPLEMENTASI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR Sudirman L; Hasanuddin Hasim; Abdul Hafid
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v14i2.1551

Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Library Reserch). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan. Pada pengadilan tata usaha negara makassar, wakil ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para hakim pengawas bidang dan hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) yang telah ditunjuk, dengan dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan staff sebagai tenaga administrasi. Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: pengawasan melekat dan rutin/regular

ETIKA HUKUM DALAM POLITIK KEBANGSAAN PERSPEKTIF ISLAM: MORALITAS POLITIK PANCASILAIS Abdul Hafid; Rustam Pikahulan; Hasanuddin Hasyim
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 18 No 1 (2020): DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

The legal and political realities that have developed in Indonesia to date, there is a phenomenon that makes us all worried and uneasy. major illness experienced by our nation and country today, namely corruption and terrorism. This phenomenon is more or less closely related to what is called moral degradation in the realm of politics. moral values and norms (morality) which of course in this case, have to do with political phenomena in terms of nationality, state or power. The focus of research is the existence of ethics in this case concerning human actions or behavior in terms of moral values and norms (morality), which are connected with one aspect of human life, namely politics. This study aims to provide a rather enlightened generation of the nation to avoid bad deeds and to obey the applicable rules, especially in the realm of politics and understand the existence of Indonesian-style national political ethics which are considered not at all contrary to the teachings of Islam. The research method used is a qualitative method. The approach used in this study is as follows: First, the philosophical approach to values, morals or actions. Second, the interpretive approach / interpretation. Third, the juridical approach to state administration. Based on the analysis outlined in the discussion, the researcher concludes that Pancasila is a logical transcendental requirement for the implementation of all legal procedures in Indonesia which is used as a guideline for making laws and regulations, which will then be used as an instrument to assess and regulate whether a behavior or act it can be said good or bad. Likewise, the existence of Islam as a product of Allah (Almighty God) is a system of religious morality that is used by Muslims as an instrument to assess or measure whether a behavior or deed can be said to be good or bad. If the two systems of morality are linked, then it turns out that between one another (substantially or in principle) there is no trace of contradiction.

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG RESPONSIF DI KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP Aldi Irawan; Abdul Hafid
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 2 April 2023
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana terdapat fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat rancangan pembentukan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Penelitian ini mengambil data di kantor Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data-data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sudah melaksanakan fungsinya dengan baik yang merujuk pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kulo melibatkan tokoh-tokoh agama dan adat serta pihak Pemerintah Daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search