Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Bandiyah Bandiyah
Universitas Udayana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan

 1 
Pengawasan Partai Politik terhadap kadernya di DPRD, Studi pada PDIP, GOLKAR, DEMOKRAT di Provinsi Bali Bandiyah Bandiyah
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.953 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v2i1.2289

Abstract

Anggota legislatif di Indonesia memiliki fungsi, hak yang seimbang dalam merepresentasikan kepentingan rakyat. Partai politik yang kadernya dipekerjakan di parlemen juga berkewajiban  mengontrol perilaku kadernya. Namun seringkali anggota legislatif yang tersandung kasus hukum,partai cenderung menghindar dan memecat kadernya begitu saja. Studi ini dilakukan untuk mencari informasi pengetahuan bagaimana pengawasan partai politik terhadap kadernya yang bekerja di parlemen. Studi ini difokuskan di Bali pada partai PDIP, Demokrat dan Golkar. Metode penelitian adalahdeskriptif kualitatif dengan eksplorasi analitis melalui informan yang terpilih. Hasil studi menunjukkan bahwa partai politik; PDIP, Demokrat, Golkar  pada dasarnya memiliki sistem pengawasan yang semuanya berada di fraksi. Terdapat tumpang tindih  peran yakni sebagai legislatif, kader partai, dan anggota pengawas, dan nampaknya anggota legislatif mengawasi dirinya sendiri. Sistem pengawasan Partai PDIP dan Demokrat bersifat institusionalis hirarkis. Namun Demokrat memiliki badan pengawas sendiri yang tidak independen. Sedangkan pengawasan Golkar bersifat non hirarkis dan fleksibel meskipun DPP (partai pusat) memainkan peran penting dalam penyelesaikan masalah yang terkadang tidak dapat ditangani oleh DPD (tingkat propinsi). Ditambah lagi ketiadaan peraturan yang jelas dan tegas membuat implementasi pengawasan dipartai politik menjadi tidak efektif.
Co-Authors