Anang Dony Irawan
Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

NATIONALISM IN A STATE BASED ON PANCASILA Anang Dony Irawan
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2505.554 KB) | DOI: 10.22373/petita.v5i2.85

Abstract

We certainly know how lately nationalism in our society seems to be fading. This is partly due to the large number of outside influences that continue to erode the nation's culture that has been passed down by the ancestors of the Indonesian nation. The efforts to foster nationalism based on Pancasila are efforts to manifest love for this nation which is the great consensus of the founders of the Indonesian nation. Pancasila is the embodiment of devotion, tolerance, mutual cooperation and noble values ​​adhered to by the Indonesian nation, which recently faded along with the strengthening of the issue of SARA, differences in political views, separatist movements, acts of terror, and violence against fellow children of other nations. This shows the instability of national and state life that is no longer based on Pancasila. If this continues without any real effort to revive the pillars of Pancasila, then this condition can endanger the survival of the nation and state. The values ​​of nationalism must again become the main choice for integrating Indonesian society which has been divided by the conflict or friction that occurs in society. Nationalism does not distinguish the components of the nation based on groups or others, but rather the unity and integrity of the nation which is built from the diversity of its citizens. The spirit of nationalism needs to be revived again for all citizens to strengthen the life of the nation and state so that the interests of groups who want this nation to be destroyed and divided are not easily overtaken. The history of the nation has proven that with strong nationalism this nation can become independent and manage its own life. Abstrak: Kita tentu tahu bagaimana belakangan ini nasionalisme dalam masyarakat kita seolah kian memudar. Hal ini antara lain disebabkan banyaknya pengaruh dari luar yang terus menggerus budaya bangsa yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Upaya menumbuhkan nasionalisme berlandaskan Pancasila adalah upaya perwujudan kecintaan kepada bangsa ini yang merupakan konsensus agung para pendiri bangsa Indonesia. Pancasila adalah perwujudan pengabdian, toleransi, gotong royong dan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia, yang belakangan memudar seiring menguatnya isu SARA, perbedaan pandangan politik, gerakan separatis, aksi teror, dan kekerasan terhadap sesama anak bangsa lainnya. Hal ini menunjukkan akan adanya instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak lagi melandaskan pada Pancasila. Bila hal ini terus berlangsung tanpa ada upaya nyata untuk kembali menghidupkan pilar-pilar Pancasila, maka kondisi ini akan membahayakan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai nasionalisme haruslah kembali menjadi pilihan utama untuk mengintegrasikan masyarakat Indonesia yang telah terpecah belah dengan adanya konflik maupun gesekan yang terjadi di masyarakat. Nasionalisme tidak membedakan komponen bangsa berdasarkan golongan ataupun lainnya, melainkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dibangun dari keberagaman warga negaranya. Semangat nasionalisme perlu digelorakan lagi bagi seluruh warga negara untuk memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak mudah ditunggangi kepentingan kelompok-kelompok yang menginginkan bangsa ini hancur dan terpecah belah. Sejarah bangsa telah membuktikan, dengan nasionalisme yang kokoh bangsa ini dapat merdeka dan mengatur kehidupannya sendiri. Abstrak: Kita tentu tahu bagaimana belakangan ini nasionalisme dalam masyarakat kita seolah kian memudar. Hal ini antara lain disebabkan banyaknya pengaruh dari luar yang terus menggerus budaya bangsa yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Upaya menumbuhkan nasionalisme berlandaskan Pancasila adalah upaya perwujudan kecintaan kepada bangsa ini yang merupakan konsensus agung para pendiri bangsa Indonesia. Pancasila adalah perwujudan pengabdian, toleransi, gotong royong dan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia, yang belakangan memudar seiring menguatnya isu SARA, perbedaan pandangan politik, gerakan separatis, aksi teror, dan kekerasan terhadap sesama anak bangsa lainnya. Hal ini menunjukkan akan adanya instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak lagi melandaskan pada Pancasila. Bila hal ini terus berlangsung tanpa ada upaya nyata untuk kembali menghidupkan pilar-pilar Pancasila, maka kondisi ini akan membahayakan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai nasionalisme haruslah kembali menjadi pilihan utama untuk mengintegrasikan masyarakat Indonesia yang telah terpecah belah dengan adanya konflik maupun gesekan yang terjadi di masyarakat. Nasionalisme tidak membedakan komponen bangsa berdasarkan golongan ataupun lainnya, melainkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dibangun dari keberagaman warga negaranya. Semangat nasionalisme perlu digelorakan lagi bagi seluruh warga negara untuk memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak mudah ditunggangi kepentingan kelompok-kelompok yang menginginkan bangsa ini hancur dan terpecah belah. Sejarah bangsa telah membuktikan, dengan nasionalisme yang kokoh bangsa ini dapat merdeka dan mengatur kehidupannya sendiri.Kata Kunci: Pancasila, Nasionalisme, Warga Negara, Ideology Bangsa Indonesia.
JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA AKTA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR Anasya Savitri; Anang Dony Irawan
Khatulistiwa Law Review Vol 2 No 2 (2021): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i2.723

Abstract

Abstrak Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan telaah yuridis terkait perlindungan yang diberikan bagi pihak kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa proses terjadinya jaminan fidusia terjadi dalam dua tahapan. Pertama adalah tahapan pembebanan jaminan fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam proses pendaftaran akta jaminan fidusia oleh notaris terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi membuat proses pendaftaran tidak diselesaikan dengan baik. Apabila karena beberapa sebab pihak notaris melakukan kelalaian sehingga tahapan pembebanan jaminan fidusia tidak dapat diselesaikan, atau dengan kata lain akta jaminan fidusia tidak didaftarkan, hal ini akan berujung proses terjadinya jaminan fidusia tidak dapat berlangsung pada tahapan pendaftaran jaminan fidusia. Sebagai akibat dari hal ini, maka kreditur tidak memiliki hak mendahului dan tidak dapat mempunyai kekuatan eksekutorial. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat beberapa perlindungan hukum yang menunjukkan adanya asas kepastian hukum untuk kasus semacam ini. Sesuai surat kuasa yang diberikan, kreditur dapat meminta pertanggungjawaban terhadap notaris atas kelalaian yang dibuatnya karena tidak melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia. Abstract The main purpose of this study is to provide a juridical review related to the protection provided to creditors if the fiduciary guarantee deed is not registered by a notary. Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees stipulates that the process of fiduciary security occurs in two stages. The first is the stage of imposing fiduciary guarantees. The assignment of objects with fiduciary guarantees is made with a notarial deed in Indonesian and is a fiduciary guarantee deed. In the process of registering a fiduciary guarantee deed by a notary, several problems have the potential to make the registration process not completed properly. If for some reason the notary makes negligence so that the stage of imposing the fiduciary guarantee cannot be completed, or in other words the fiduciary guarantee deed is not registered, this will result in the process of the fiduciary guarantee being unable to take place at the fiduciary guarantee registration stage. As a result of this, creditors do not have preemptive rights and cannot have executive power. From the results of this study, it is known that several legal protections indicate the principle of legal certainty for cases like this. Following the power of attorney given, the creditor can hold the notary accountable for the negligence he made for not registering the fiduciary guarantee deed.