<![CDATA[Salah satu langkah dalam penataan SDM Aparatur telah ditetapkan kebijakan pembatasan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan tersebut agar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah melakukan audit organisasi dan penataan SDM Aparatur sesuai dengan arah/rencana strategis pembangunan. Disamping itu masing-masing instansi diharuskan melakukan redistribusi pegawai secara internal maupun lintas instansi, yang didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Hasil tersebut menjadi dasar untuk melakukan penataan PNS secara terencana dan berkesinambungan. Bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hasil tersebut dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan pegawai secara nasional dan sebagai dasar dalam perumusan dan penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota, termasuk Kabupaten Bogor untuk pertama kali ujian penyaringan CPNS dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer atau Compuuter Assisted Test (CAT).Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Rekrutmen CPNS sebagai wujud Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III ada empat aspek dikaitkan dengan Rekrutmen CPNS.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi rekrutmen CPNS di Kab. Bogor dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan rekrutmen CPNS dapat dilaksanakan dengan baik, karena terjadi komunikasi efektif antara pelaksana rekrutmen CPNS dengan para pelamar CPNS; 2) Aspek sumber daya manusia dalam implementasi rekrutmen CPNS didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial; 3) Aspek disposisi dalam implementasi rekrutmen CPNS yaitu menunjuk karakteristik kepada Tim Pengadaan atau Rekrutmen CPNS; dan 4) Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting petama adalah mekanisme atau SOP dan yang kedua struktur organisasi pelaksana sendiri.]]>
