Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Unes Law Review Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Widjiastuti, Agustin
Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN PELAKU DIBAWAH UMUR Irawan, Joshua Evandeo; Mandiana, Sari; Widjiastuti, Agustin
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 1 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v6i1.45

Abstract

Traffic accident often happens and involved underage child as driver of the vehicle and might lead to fatal consequences, such as the death casualities. In Indonesia, it is stipulated in Act No. 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The result shows that M’s illegal underage driving caused the death of K. Thus, M and his family are obliged to give compensation to the K’s family as stipulated in of Act No. 22 Year 2009 throughout Juvenile Justice System as the case procedur using Diversion case is stipulated in Act No. 11 Year 2012 regarding Juvenile Justice System
PERAN AAUPB DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN Agustin Widjiastuti
Perspektif Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (828.445 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v22i2.614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai dasar bagi penyelenggara pemerintahan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan warga negara. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Statute Approach dan Conceptual Approach. Hasil Penelitian menunjukan bahwa AAUPB dapat diibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. Apabila penyelenggara negara bertindak bebas tanpa harus terikat secara sepenuhnya kepada undang-undang maka akan membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan. Di dalam penyelenggaraan negara membutuhkan adanya pembatasan kekuasaan pemerintah (negara) dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Penyelenggara negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai unsur utama penganyom dan pelayan masyarakat mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan warga negaranya/masyarakat. Setiap tindakan penyelenggara pemerintah harus selalu dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Namun asas-asas umum pemerintahan tetap memiliki arti dan fungsi yang penting dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai tolok ukur untuk menilai penyelenggara negara telah sesuai dalam menjalankan tindakannya dalam negara hukum, maka dapat menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.This study aims to determine the implementation of Good Governance Principles (AAUPB) as the basis for the government in performing its duties as a form of guarantee for the welfare of the citizens. This is a normative research with Statute and Conceptual Approach. Research results show that AAUPB can be likened to traffic signs and travel guidelines in order to facilitate government relations between the government and the citizens. If the state organizer acts independently without having to be fully bound by the law it will open up the opportunities of authority abuse. That’s why the state administration requires such restriction of government power (state) with the aim to provide protection against the individual’s rights. State organizers in this case is the government as the main element that is caring, and as a public servants have an important role in realizing the welfare of its citizens/community. Every act of government organizer shall always be carried out in accordance with the applicable law, both written law and unwritten law. However, the general principles of governance still have important meanings and functions in the governance practice. Therefore, as a benchmark to assess whether the state organizers are appropriate in carrying out their actions within the rule of law, it can use the general principles of good governance.
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN PELAKU DIBAWAH UMUR Joshua Evandeo Irawan; Sari Mandiana; Agustin Widjiastuti
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v6i1.45

Abstract

Traffic accident often happens and involved underage child as driver of the vehicle and might lead to fatal consequences, such as the death casualities. In Indonesia, it is stipulated in Act No. 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The result shows that M’s illegal underage driving caused the death of K. Thus, M and his family are obliged to give compensation to the K’s family as stipulated in of Act No. 22 Year 2009 throughout Juvenile Justice System as the case procedur using Diversion case is stipulated in Act No. 11 Year 2012 regarding Juvenile Justice System
Potensi Pajak dalam Ekonomo Digital dan Rekomendasi Kebijakannya Nafis Dwi Kartiko; Agustin Widjiastuti
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 01 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5576.481 KB) | DOI: 10.59141/jist.v3i01.326

Abstract

Ekonomi digital digolongkan dalam sektor yang sulit dipajaki. Indonesia sendiri telah menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai respons atas pemajakan ekonomi digital, tetapi menurut peneliti peraturan tersebut belum cukup untuk memperluas basis pemajakan atas ekonomi digital. Dalam penelitian ini hal yang menjadi tujuan peneliti adalah mengetahui cakupan dalam ekonomi digital untuk keperluan basis pemajakan, melakukan komparasi perlakuan perpajakan atas ekonomi digital, serta memberikan alternatif kebijakan perpajakan yang dapat ditempuh dalam merespons ekonomi digital. Berdasarkan hasil penelitian, ruang lingkup ekonomi digital yang paling tepat untuk dijadikan acuan adalah model menurut OECD, Barefoot et al., dan digitalised economy menurut Bukht & Heeks. Hasil komparasi dengan negara lain menenunjukkan sebagian negara membuat aturan khusus terkait pajak ekonomi digital dengan memberlakukan Digital Service Tax (DST). Alternatif kebijakan yang dapat diterapkan Indonesia untuk ekonomi digital antara lain: memperkuat sinergi antar otoritas terkait, melakukan pendalaman terhadap entitas yang diduga melakukan transaksi mencurigakan, mengenakan pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap ekonomi digital, dan memperluas dan mempertegas aturan pajak yang sudah ada untuk aspek ekonomi digital, daripada memberlakukan jenis pajak baru.
Penegakan dan Pengawasan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing dalam Jabatan Struktural Perusahaan Rizkyka Giovani, Sheline; Mandiana, Sari; Widjiastuti, Agustin
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1697

Abstract

Foreign nationals who enter Indonesia for work must be filtered and their use limited, especially in placement in structural positions in companies, bearing in mind the mandate of the Manpower Law which must prioritize Indonesian citizens in all available positions or positions. This research uses a normative juridical research type, research is carried out through literature study using a statutory approach and a conceptual approach. This research aims to find out the truth regarding the placement of foreign workers in personnel positions in a company along with the legal consequences for foreign workers themselves and companies who abuse their positions based on statutory regulations. The results of the analysis in this research show that the placement of foreign workers in personnel positions is not justified because it violates the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Government Regulation Number 34 concerning the Use of Foreign Workers, and the Job Creation Law. The legal consequences of violations for companies are in the form of criminal sanctions or administrative sanctions, while for foreign workers there are no statutory regulations that specifically regulate the legal consequences.
KEDUDUKAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN PERUNDANG – UNDANGAN TERHADAP PRODUK PERBANKAN Soedibyo, Anthonius Adhi; Widjiastuti, Agustin
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 1 No 2 (2017): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.499 KB) | DOI: 10.25139/lex.v1i2.557

Abstract

Posisi perbankan dalam lalu lintas keuangan memberikan arti penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara, begitu pentingnya sehingga kelancaran aktifitas lalu lintas keuangan menentukan ketahanan ekonomi sebuah negara yang berujung pada ketahanan nasional. Melihat penting sektor lalu lintas keuangan ini maka negara yang diwakili oleh pemerintah mengambil langkah membentuk sebuah lembaga tinggi negara yang melakukan pengawasan, pembinaan dan pembuat regulasi baik dibidang moneter, lalu lintas pembayaran, dan perbankan. Lembaga ini adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki fungsi menyeluruh dalam menjaga kelancaran dan stabilitas ekonomi Indonesia secara menyeluruh dan terpadu. Namun sejak tahun 2011, Bank Indonesia diambil sebagian kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perbankan dengan beridirinya Otoritas Jasa Keuangan. Dengan berkurangnya kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka diperlukan cara bagi Bank Indonesia agar tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga stabilitas ekonomi negara, terutama dalam menghadapi permasalahan – permasalahan yang timbul didalam ruang lingkup kewenanganhnya, maupun diluar lingkup kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak saling tumpang tindih dalam menjalankan kewajibannya, melainkan secara sinergi dan terintegrasi antar lembaga dengan melakukan koordinasi dalam segala lini agar dapat menjangkau bidang – bidang maupun pihak – pihak yang terlibat dalam lalu lintas keuangan dan ekonomi, baik dengan sisi regulasi maupun pengawasan dan pembinaannya.
Co-Authors Joshua Evandeo Irawan Nafis Dwi Kartiko Rizkyka Giovani, Sheline Sari Mandiana Sari Mandiana, Sari Soedibyo, Anthonius Adhi