Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Positum Borneo Law Review Journal Risalah Hukum
Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA LISTRIK AKIBAT PEMADAMAN TANPA PEMBERITAHUAN DIWILAYAH JAWA BARAT Chairunnas Himawan; Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu peran negara dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah melalui penyediaan energi listrik melalui perusahaan PT PLN (Persero). Di sisi lain pemberian pelayanan penyediaan listrik kepada masyarakat oleh PT PLN dinilai masih belum optimal. Masalah kemudian bertambah ketika masalah pemadaman listrik mendadak menambah rumit masalah tersebut dan menjadi masalah perdata karena dinilai melanggar hak-hak konsumen, salah satunya kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan oleh PT PLN (Persero) wilayah Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yuridis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kasus pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang terjadi di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat yang pada bulan Agustus 2019 tidak termasuk perbuatan melanggar hukum, karena pemadaman listrik ini ini dinilai sebagai tindakan overmatch yang menyebabkan berlakunya klausa force majuere. Klausa force majuere ini pada akhirnya membebaskan PT PLN (Persero) terbebas dari tuntutan perdata akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan ini. Di sisi lain, upaya pemberian ganti rugi berupa kompensasi kepada pelanggan PLN dinilai merupakan langkah penyelesaian masalah yang positif.
Tanggung Jawab Sriwijaya Air Terhadap Penayangan Iklan Mengandung Janji Yang Belum Pasti Pada Promo SJ Travel Pass Silmi Hanifa; Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Jurnal Risalah Hukum Volume 16, Nomor 1, Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/risalah.v16i1.304

Abstract

Consumer protection is a guarantee that should be obtained by every consumer using goods or services. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection explains that the main factor that causes violations of consumer interests is due to the less of consumer awareness of their rights. This explains that consumers are faced with weak awareness and lack of understanding of their rights. Consumer rights and responsibilities of the company are related. Through this research will explain Sriwijaya Air's responsibility for the SJ Travel pass promo which has been detrimental to consumers because the advertisement display is not in accordance with reality. The method used in this study is normative juridical that based on existing legislation. The results of this study indicate that the Sriwijaya Air does not grant all consumer demands as a form of compensation, such as the extension of the SJ Travel Pass promo period. Consumer protection regulated in the UUPK can be said to be quite complete because it regulates the rights and obligations of consumers and business actors. The existence of consumer rights regulated in the UUPK strengthens the position of consumers to defend and fight for their rights. Keywords: Responsibility, Sriwijaya Air, Consumer Protection
AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN AKUISISI SAHAM ANTARA PT. DHARMA SATYA NUSANTARA TBK. TERHADAP PT. AGRO PRATAMA Axcel Deyong Aponno; Alya Salsabila; Safari Sidiq Ponco Nugroho; Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2646

Abstract

AbstractAn acquisition is to acquire or buy another company by buying a large portion of the shares of the target company. in Article 29 of Law Number 5 of 1999 in conjunction with Article 6 of Government Regulation Number 57 of 2010. The delay in notifying the takeover of shares is faced by PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk, which acquired PT. Agro Pratama. The purpose of this study was to determine the legal consequences of delay in share acquisition between PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk with PT Agro Pratama. This research uses empirical normative legal research methods and literature study in collecting the necessary data. The results of the study stated that PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk is obliged to pay administrative fines for the delay and the need for further socialization of the company's acquisition process so that cases like this do not happen again. Keywords: Share Acquisition; Business Competition; Legal Consequences AbstrakAkuisisi adalah pengambilalihan atau pembelian perusahaan lain dengan membeli sebagian besar saham perusahaan target. dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dialami oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk yang mengakuisisi PT. Agro Pratama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari keterlambatan pengambilalihan saham antara PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk dengan PT Agro Pratama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Hasil penelitian menyatakan bahwa PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk wajib membayar denda administrasi atas keterlambatan dan perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai proses akuisisi perusahaan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Keywords: Akuisisi Saham; Persaingan Usaha; Akibat Hukum
Co-Authors Alya Salsabila Axcel Deyong Aponno Chairunnas Himawan Safari Sidiq Ponco Nugroho Silmi Hanifa