Garuda - Garba Rujukan Digital

Rahmat Efendy Al Amin Siregar

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniri Banda Aceh

Author-ID : 3779245

Religion Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

STUDI TENTANG PERADILAN SESAT (rechterlijke dwaling) DAN HUBUNGANNYA DENGAN MEMUDARNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP HUKUM Al Amin Siregar, Rahmat Efendy
FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol 8, No 1 (2014)
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Abstract: Finding the material truth is the purpose of proof in criminal procedural law . No provision restricting the evidence the trial court in an effort to seek and maintain the truth , either by the judge , the prosecutor , the defendant and counsel , all bound by the rules and procedures , as well as the assessment of evidence is determined by the law . Perverted justice happens indicate the legal apparatus has not been able to carry out its duties and responsibilities in a professional manner . Implications of justice perverted very detrimental to the innocent victims and make the people do not trust and respect the law.Keywords:, rechterlijke dwaling, supreme courtÂ Abstrak : Menemukan kebenaran materiil adalah tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana. Tidak ada ketentuan yang membatasi bukti sidang pengadilan dalam upaya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, jaksa, terdakwa dan penasihat, semua terikat oleh aturan dan prosedur, serta penilaian bukti ditentukan oleh hukum. Memutar balikkan keadilan terjadi mengindikasikan aparat hukum belum mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Implikasi keadilan sesat sangat merugikan para korban tak berdosa dan membuat orang tidak percaya dan menghormati hukum.Kata Kunci : Peradilan Sesat, Â Mahkamah Agung

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DI BAWAH UMUR Rahmat Efendy Al Amin Siregar
Tazkir : Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Vol 3, No 1 (2017): 10 Articles, Pages 1-194
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

There must be problems about children misbehaviour in this life. It can be divided in to two problems; they are ordinary misbehaviour and crime misbehaviour. The focuses of this research are about the consideration of the Judge to make a decision to amoral cases for the underage children, and the factors make the cases happen. The result shows that the Judge have the consideration based on the justice, giving the best to the children, and changing the children behaviour. The factors that make the crimes are the environmental society, family, economy, and the government. The judicial process of a criminal acts for children is conducted in accordance with UU Pengadilan Anak No. 11 Tahun 2012, and the preventive ways are to create a harmonious environment in family, to educate the children with combination of morality aspects. The ways to reduce are parent’s control to their children behaviours, and the more intensive of ow enforcement officials to handle the criminal cases by the children under the age of

DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAM Rahmat Efendy Al Amin Siregar
FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol 1, No 1 (2015): 11 Articles, Pages 1-188
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Abstract: Basic rights are fundamental necessities of human beings. They are God’s natural gifts that should be respected as human dignity. In law, the criminal judicature process is set up from investigation, prosecution to court session. Actually, the efforts to implement human basic right into the law are to ensure the highest value of justice and humanity in accordance with the dignity of free people. Even though in the due process of law, the police have been given special rights or privileges to implement the function of investigating by the law to summon, examine, seize, arrest, search, confiscate something from the accused, they have to obey the due process of law principle itself. The law enforcing people’s adherence to the right of due process of law makes the accused have the right to be investigated according to the law of procedure. To realize this concept of due process of law relating to human basic rights in handling the criminal act, nobody is or can place himself/herself above the law, but he/she has to uphold the law supremacy and the law should be applied to anybody based on the principle of similar and fair treatment.Keywords: Criminal Justice System, Human Rights Abstrak: Hak-hak dasar adalah kebutuhan dasar manusia. Mereka adalah karunia alami Allah yang harus dihormati sebagai martabat manusia. Dalam hukum, proses peradilan pidana diatur dari penyidikan, penuntutan ke persidangan. Sebenarnya, upaya untuk melaksanakan hak dasar manusia ke dalam hukum adalah untuk memastikan nilai tertinggi keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan martabat orang bebas. Meskipun dalam proses hukum, polisi telah diberikan hak khusus atau hak istimewa untuk melaksanakan fungsi menyelidiki oleh hukum untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, pencarian, menyita sesuatu dari terdakwa, mereka harus mematuhi karena proses prinsip hukum itu sendiri. Penegak hukum patuh terhadap masyarakat dalam kebenaran proses hukum membuat, terdakwa memiliki hak untuk diselidiki sesuai dengan hukum acara. Untuk mewujudkan konsep ini proses hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam menangani tindak pidana, tidak ada yang dapat menempatkan dirinya di atas hukum, tetapi ia / dia harus menegakkan supremasi hukum dan hukum harus diterapkan kepada siapa saja berdasarkan prinsip perlakuan yang sama dan adil.Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search