Garuda - Garba Rujukan Digital

KUALITAS APARATUR DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH PULUBAALA KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORORNTALO Franky Djafar; Djafar Amin; Usan Bagou
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 2, No 2 (2013): December 2013
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

This study aimed to determine the quality of personnel in improving public services in the office of Chief of Gorontalo City Pulubala. This study uses secondary data sources such as library research and documentation, among others, can be obtained from the district office, the news media and the Internet, as well as other literature related to the problems studied, namely the quality of service of the government apparatus in an effort to serve the community and also using interviews with informants that village heads, village officials and the public. The data obtained from these studies were analyzed by descriptive qualitative analysis method. The indicators in this study, researchers used the first indicator of the sub-indicators Productivity Work Attitude and Ability Village officials conduct administrative personnel, adherence to regulatory authorities with an indicator procedure / service procedures, and discipline with the presence of sub-indicators of urban authorities and appropriate care Results with the wishes of the community in assessing service in urban pulubala. From the research and discussion about improving the quality of personnel in the public service in the office Chief Pulubala in Gorontalo City authors conclude that the administrative apparatus of the government was ready to face regional autonomy, as seen on the achievement of optimum quality pulubala administrative apparatus in improving public services.

PENGELOLAAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI DESA POPALO KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA Merlin I. Darise; Usan Bagou
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 6 No 2 (2019): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v6i2.13

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan budidaya rumput laut di Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, perencanaan budidaya rumput laut di Desa Popalo Kecamatan Anggrek belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pembudidayaan rumput laut yang dilakukan oleh petani yang bersifat sederhana tanpa ada pengamatan dan analisa sebelumnya dalam pemilihan bibit, pemilihan lokasi hingga metode penjualannya. Pelaksanaan budidaya rumput laut di Desa Popalo Kecamatan Anggrek belum optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan perawatan dan pemeliharaan serta proses penanaman hingga proses panen dan kegiatan pasca panen masih dilakukan secara sederhana dan tanpa sarana dan prasarana yang memadai. Pengawasan budidaya rumput laut di Desa Popalo Kecamatan Anggrek belum optimal. Hal ini tampak dari jarangnya pemerintah dalam melakukan pemantau terhadap aktivitas budidaya rumput laut di Desa Popalo Kecamatan Anggrek. Disarankan, perlunya dilakukan budidaya rumput laut dengan melakukan persiapan dan perencanaan yang matang, dimulai dari pemilihan bibit, metode tanam, pemilihan lokasi, hingga tahap produksi. Perlunya dilakukan pelaksanaan budidaya rumput laut dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Perlunya dilakukan pemantauan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara terhadap aktivitas budidaya rumput laut di Desa Popalo Kecamatan Anggrek. Kata Kunci: Pengelolaan; Budidaya; Rumput; Laut

KUALITAS PELAYANAN KARTU PENCARI KERJA DI DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA GORONTALO Mahmudin Husain; Usan Bagou
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 5 No 2 (2018): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v5i2.30

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kartu pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah kecepatan, ketepatan, dan berkeadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelayanan kartu pencari kerja dengan aspek kecepatan belum berkualitas. Pelayanan kartu pencari kerja dengan aspek ketepatan belum berkualitas. Pelayanan kartu pencari kerja dengan aspek berkeadilan belum berkualitas. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, kualitas pelayanan kartu pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Gorontalo belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih lambatnya pelayanan yang diberikan oleh aparat, ketidaksesuain hasil cetakan kartu pencari kerja yang diberikan oleh petugas dengan dokumen asli dari pemohon kartu pencari kerja, serta belum terciptanya pelayanan yang berkeadilan dengan mengedepankan prinsip kesamaan hak. Disarankan, perlunya meningkatkan responsibilitas aparat Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Gorontalo dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat kepada pemohon kartu pencari kerja. Perlunya meningkatkan keakurasian pelayanan para patugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Gorontalo yang mengacu pada standar operasional prosedur (SOP). Perlunya menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi setiap petugas pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan dengan prinsip kesamaan hak kepada setiap masyarakat. Perlunya dilakukan upaya penanaman pemahaman kepada para petugas untuk selalu memberikan pelayanan yang cepat, tepat atau akurat dan berkeadilan. Kata Kunci: Kualitas; Pelayanan; Penerbitan; Kartu Pencari Kerja

SISTEM PENATAAN ARSIP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GORONTALO Usan Bagou; Ervinnarty Djou
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 5 No 1 (2018): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v5i1.40

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penataan arsip di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah memeriksa, menyortir, dan menyimpan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, proses pemeriksaan dokumen terkait dalam sistem penataan arsip di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih seringnya terjadi kesalahan dalam hal pemeriksaan seperti, adanya dokumen yang belum memiliki legalitas tetapi sudah diarsipkan. Proses penyortiran dokumen terkait dalam sistem penataan arsip di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih seringnya ditemukan dokumen yang tak sejenis pada satu tempat. Proses penyimpanan dokumen terkait dalam sistem penataan arsip di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo belum berjalan dengan baik. Minimnya jumlah petugas dan ruangan arsip yang kurang memadai serta sistem penyimpanan arsip yang belum konsisten mengakibatkan terjadinya percampuran dokumen pada satu tempat. Disarankan, perlunya dilakukan upaya perubahan sistem penataan arsip yang lebih baik dengan mengoptimalkan ketelitian petugas dalam memeriksa dokumen, sistem penyortiran yang tersistematis dan sistem penyimpanan yang konsisten serta perlunya peningkatan kualitas petugas dan penyediaan ruang arsip yang steril. Kata Kunci: Sistem; Penataan; Arsip

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAYANAN PENERBITAN IZIN TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) DI DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA PROVINSI GORONTALO Usan Bagou
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 4 No 1 (2017): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v4i1.48

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelayanan penerbitan izin trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelayanan penerbitan izin trayek AKDP di Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo dari aspek penyampaian persyaratan belum optimal. Pelayanan penerbitan izin trayek AKDP di Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo dari aspek sumber daya manusia belum optimal. Pelayanan penerbitan izin trayek AKDP di Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo dari aspek sarana dan prasarana belum optimal. Secara keseluruhan bahwa Pelayanan penerbitan izin trayek AKDP di Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Gorontalo masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya; informasi persyaratan yang kurang jelas, minimnya sumber daya manusia dan keterbatasan sarana dan prasarana. Disarankan, perlunya memberikan informasi kepada publik khususnya bagi para pemilik angkutan yang bersifat jelas dan tuntas terkait dengan persyaratan izin trayek AKDP. Perlunya menambah dan meningkatkan kualitas petugas pelayanan izin trayek AKDP. Perlunya menambah dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan izin trayek AKDP. Kata Kunci: Pelayanan, Penerbitan, Izin Trayek, Antar Kota

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARAT DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) KOTA GORONTALO Usan Bagou
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 1 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v3i1.60

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparat di Kantor Satuan Posisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Teknik Observasi, Wawancara dan pencatatan data sekunder. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan tugas ditinjau dari kemampuan belum menunjang, belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diemban, kurang inisiatif kerja karena aparat selalu hanya menunggu perintah, belum maksimal dalam melaksanakan tugas, sarana dan prasarana belum menunjang sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Disarankan agar aparat Satpol PP meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti pendidikan formal dan non formal, mengikuti latihan manajemen kepemimpinan, berinisiatif dan berusahan melaksanakan tugas organisasi lebih efektif. Pemerintah Daerah perlu menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang menunjang, mengalokasikan anggaran yang lebih proporsional kepada setiap SKPD, khususnya Kantor Satpol PP Kota Gorontalo, agar setiap program yang sudah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Pelaksanaan, Tugas, Fungsi, Satpol PP

PERAN PENDAMPING DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA Usan Bagou
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 3 No 2 (2016): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v3i2.76

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping dalam program keluarga harapan di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutahiran data yang dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tidak maksimal. Verifikasi data yang dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tidak Akurat. Pengawasan dalam pemanfaatan dana bantuan yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat yang dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara tidak dilakukan sebagai mana mestinya. Disarankan agar Pendamping Program Keluarga Harapan (PH) sebaiknya melakukan Sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa; sebaiknya melakukan Pemutahiran data kepada penerima manfaat dan seluruh masyarakat miskin, dengan melibatkan Pemerintah Desa; sebaiknya melakukan Verifikasi data yang dimmiliki oleh Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sebenar-benarnya dengan melibatkan Pemerintah Desa; sebaiknya melakukan Pengawasan yang tegas terhadap pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh masyarakat penerima Program; Pemerintah Daerah sebaiknya mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan, dan Penerima Program PKH itu sendiri. Kata Kunci: Peran, Pendamping, Program, Keluarga, Harapan

PROSES SELEKSI PEGAWAI TIDAK TETAP DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I BOTUMOITO Usan Bagou
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 1 No 2 (2014): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v1i2.99

ABSTRAK Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Seleksi Petugas Tidak Tetap di SMA Negeri 1 Botumoito. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Sumber informan adalah kepala SMA Negeri 1 Botumoito, pegawai dan petugas. Sumber data primer dan dukungan dokumen sebagai sumber data sekunder. Metode pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan data yang diperoleh selanjutnya dan dianalisis dengan menggunakan tahapan analisis domain, langkah-langkah, analisis taksonomi, dan analisis tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi petugas di SMA Negeri 1 Botumoito dilakukan melalui proses analisis kebutuhan, penentuan uraian tugas dan spesifikasi jabatan / pekerjaan, sosialisasi penerimaan-penerimaan, pendaftaran penerimaan-penerimaan, pemilihan dan lokasi petugas saat ini. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses seleksi melalui sosialisasi penerimaan belum dilakukan secara terbuka melalui media massa, materi seleksi yang sederhana dari pekerjaan yang akan dijalani serta ketiadaan proses orientasi sebelum penempatan secara tetap. Berdasarkan simpulan di atas maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut: Kepada Pihak sekolah hendaknya dalam proses seleksi telah menggunakan media massa dalam pelaksanaan sosialisasi penerimaan, yang memungkinan banyak pihak yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dapat melamarkan diri. Materi seleksi yang diujikan hendaknya dapat menggambarkan kompleksitas pekerjaan yang akan dilakukan nanti pada saat ditempatkan serta Perlu kiranya dilakukan proses orientasi untuk melihat kesesuaian kompetensi dan kemampuannya dalam melaksanakan perkajaan yang dilakukan sebelum ditetapkan sebagai staf pada bagian tertentu. Kata kunci: Proses, Seleksi, Pegawai, Tidak, Tetap

PROSES PENGOLAHAN DATA PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO Usan Bagou
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 1 No 1 (2014): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v1i1.109

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Pengolahan Data Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan. Untuk melengkapi data dilakukan observasi, wawancara dan pencatatan data sekunder. Berdasarkan analisis, hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pemrosesan data penerima sering ditemukan ketidaksesuaian antara data formulir yang diisi sekolah dengan jumlah siswa yang sebenarnya. Formulir pengisian data oleh sekolah sering tidak akurat karena pemindahan siswa yang tidak segera dilaporkan ke Tim Manajemen Kabupaten/Kota BOS. Namun seringkali juga kesalahan dalam distribusi BOS ke sekolah karena kesalahan input data oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota karena data bervariasi dari sekolah. Disarankan: Sekolah yang diharapkan mengisi formulir dengan benar dan data untuk Tim Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lebih berhati-hati dalam memasukkan data. Tim Manajemen BOS mengadakan Workshop Pusat Pengumpulan Data yang mengundang Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk merekonsiliasi data jumlah siswa per sekolah. Atas dasar data ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat alokasi dana BOS masing-masing kabupaten / kota / provinsi. Alokasi dana BOS dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Keuangan untuk menetapkan alokasi anggaran untuk setiap provinsi dana BOS. Kata Kunci: Pemrosesan, Data, Dana, BOS

KUALITAS PELAYANAN KARTU PENCARI KERJA DI DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA GORONTALO Usan Bagou
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 7 No 1 (2020): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v7i1.117

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kartu pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah kecepatan, ketepatan, dan berkeadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelayanan kartu pencari kerja dengan aspek kecepatan belum berkualitas. Pelayanan kartu pencari kerja dengan aspek ketepatan belum berkualitas. Pelayanan kartu pencari kerja dengan aspek berkeadilan belum berkualitas. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, kualitas pelayanan kartu pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Gorontalo belum optimal. Hal tersebut terlihat dari masih lambatnya pelayanan yang diberikan oleh aparat, ketidaksesuain hasil cetakan kartu pencari kerja yang diberikan oleh petugas dengan dokumen asli dari pemohon kartu pencari kerja, serta belum terciptanya pelayanan yang berkeadilan dengan mengedepankan prinsip kesamaan hak. Disarankan, perlunya meningkatkan responsibilitas aparat Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Gorontalo dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat kepada pemohon kartu pencari kerja. Perlunya meningkatkan keakurasian pelayanan para patugas Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Gorontalo yang mengacu pada standar operasional prosedur (SOP). Perlunya menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi setiap petugas pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan dengan prinsip kesamaan hak kepada setiap masyarakat. Perlunya dilakukan upaya penanaman pemahaman kepada para petugas untuk selalu memberikan pelayanan yang cepat, tepat atau akurat dan berkeadilan. Kata Kunci: Kualitas; Pelayanan; Penerbitan; Kartu Pencari Kerja

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search