Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam
Mahir Amin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Disparitas Islam Indonesia: Antara Negara Islam dan Negara Bangsa Mahir Amin
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 1 No. 01 (2011): April 2011
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.862 KB) | DOI: 10.15642/ad.2011.1.01.89-108

Abstract

Abstrak: Diskursus negara Islam (Daulah Islamiayah ) di negara kita akhir-akhir ini boleh dibilang menjadi fenomena. Kecenderungan untuk menerapkan syariah Islam dalam negara atau pemerintahan merupakan gejala yang bukan hanya berkembang di indonesia tapi juga di banyak negara Muslim, seperti Pakistan, Yordania, Sudan, Mesir, Maroko, Kuwait, Iran, dan lain-lain. Munculnya fenomena gerakan Islam (harakah Islamiyah ) mulai dari yang berskala internasional seperti gerakan ikhwanul muslimun ,jamaah Murabitun, Tanzibul Jihad, Hizbut Tahrir, sampai yang berskala lokal seperti DI/TII,NII, Jama’ah Muslimun (Jamus) dan yang lainnya merupakan follow-up dari upaya meralisasikan aturan syariat dalam negara ( sebut saja negara Islam). Tulisan ini berusaha untuk mencari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dari pandangan para pendukung dan penentang negara Islam terkait dengan konsep negara syariah dalam sistem politik Islam     (Islamic State) , serta penerapannya dalam sistem negara-bangsa (nation state). Ada dua hal yang perlu digaris bawahi terkait hal ini yaitu (1) Apakah Islam memang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan (2) apakah politik Islam diarahkan untuk mencari dan mencapai konsesi kekuasaan, sehingga cita-cita Islam tercapai ?. Dalam upaya merelisasikan dan mewujudkan semangat politiknya tidak jarang terjadi “ketegangan” antara kelompok yang ingin menerapkan syari’ah sebagai simbolisasi negara Islam dalam aturan-aturan pemerintahan dengan kelompok yang menentangnya. Dan tak jarang terjadi berbagai tindak kekerasan dan bahkan terjadi kudeta terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Mahir Amin
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 02 (2014): Oktober 2014
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.405 KB) | DOI: 10.15642/ad.2014.4.02.322-343

Abstract

Abstract: This article discusses about the concept of justice in the perspective of the philosophy of Islamic law. Philosophically, there are two formulations of justice: first, the view that what is meant by justice is a harmony between the use of right and obligation are in line with the implementation of the proposition of the balance of law or the dose of right and obligation; second, the view of the lawyers who formulate that justice is a harmony between legal certainty and proportionality of law. Justice, in Islamic law, is derived from the Most Just. It is because Allah SWT is the upholder of justice, then He must be believed not to apply unjust to His servants. The concept of justice, based on al-Shatibis maqasid al-shariah theory, is determined by the benefits which are divided into three, namely daruriyyat (necessities), hajiyyat (needs), and tahsiniyyat (luxuries). This indicates that Islam is concerned with the issue of justice. The conception of justice will continue to evolve in line with the social development. Construction of law and justice in Islam cannot be separated from morality and transcendental beliefs since these aspects are intertwined. Keywords: Justice, philosophy, law, Islam.
Co-Authors