Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Timorese Journal of Public Health Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Laurensius P. Sayrani
Universitas Nusa Cendana
Health Professions Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kewargaan dan Kolaborasi Pemecahan Masalah Publik : Studi Isu Sampah di Kota Kupang Laurensius P. Sayrani; Lenny M. Tamunu
Timorese Journal of Public Health Vol 2 No 1 (2020): March 2020
Publisher : Universitas Nusa Cendana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/tjph.v2i1.2191

Abstract

This article intends to examine the collaboration amongst actors in solving public issues, specifically in the topic of waste management in the Kupang city. Methodologically, the issue was disclosed using qualitative methods based on the descriptive survey, structured interviews, and in-depth interviews. Kupang City grow rapidly both in the aspect of social and economy, as a consequence, load of trash is inevitable along with the development. Otherwise, very little attention was paid to the waste management and people tended to recognise it as insignificant issue,constructed as interpersonal issues, and typically as a private matter. This article aims to demonstrate Kupang residents’ perception towards trash as a public matter. On that point, people awareness toward public issues in this article, which is named as “citizenship” become vital. Without this, problem including waste issue will be receiving limited response. Once it comes to its turn, collective action as a prerequisite for constructive problem solving in public relations would be weakened. It appears that the issue is about the amount of waste in the areas that are fully accessible to the public, for example; markets and housing areas. Waste is poorly managed in these two areas. On the other hand, formal institutional collaboration between government in the local government, the provincial government, and the neighbour district in Kupang district’s government also It appeared to have been poorly managed. This study suggests the need for a non-hierarchical forum that is concerned with decision-making process (not merely consultative) which facilitates the emergence of community control to alleviate "troublesome" environmental issues in surrounding areas in creative ways.
ANALISIS PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1. Yerry Otte Nakamnanu, 2. David Pandie, 3. Laurensius Sayrani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.344 KB) | DOI: 10.54783/jv.v11i`5.245

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang analisis pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat, untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada Camat, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat, untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang tepat dalam mengoptimalkan pelaksanaan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Teori yang digunakan adalah empat faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, serta Struktur Birokrasi. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelimpahan wewenang belum efektif karena peraturan yang digunakan masih berdasarkan rujukan regulasi yang lama, dukungan sumber daya yang kurang, serta tumpang tindihnya kewenangan. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis memberikan penjelasan mengenai strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat adalah dengan menyusun dan menetapkan keputusan bupati yang baru mengenai pendelegasian kewenangan bupati kepada camat serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel kecamatan guna meningkatkan sumber daya manusia di kecamatan.
Co-Authors Lenny M. Tamunu