Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Indonesia Sosial Sains
M.Husein Maruapey
Fisip universitas Juanda Bogor, Indonesia
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Sengketa Tapal Batas Menurut Hukum Adat (Study di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw Papua Barat) Rajab Lestaluhu; M.Husein Maruapey
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 07 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.708 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i07.367

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tapal batas di Distrik Moraid Papua Barat.  Kecenderungan masyarakat Adat Distrik Moraid dalam aktivitas sehari hari dan dalam pelbagai hal termasuk proses penerimaan pelayanan dan pengurusan surat menyurat tentang kependudukan sebagian masih dilayani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebagai Kabupaten Induk. Menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis (Z.Ali,2014) adalah dengan tujuan melihat dan menganalisis aspek aspek hukum yang terjadi dalam masyarakat serta mengidentifikasi masalah yang terjadi.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa tapal batas di Distrik Moraid adalah menjadi beban dan tanggung jawab Dewan Adat yang harus diselesaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat tanpa ada kepentingan dan intervensi dari Pemerintah Daerah kedua wilayah, sehingga dalam keputusan Dewan Adat dapat menjadi rujukan perdamaian dan solusi bagi pihak pihak yang bertikai    sesuai dengan kaidah hukum adat dan nilai nilai kearifan lokal yang berlaku. Atau jika belum memenuhi harapan maka dapat melakukan gugatan melalui  Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.
Co-Authors Rajab Lestaluhu