<![CDATA[AbstractThe general principles in litigation process are simple, fast, and low cost (SCBR). Those principles must be applied by all judicial institutions in Indonesia, one of which is the Bandung Religious Court (PA Bandung). PA Bandung has been awarded the ISO 9001: 2008 award in 2015 in Judicial Institutions Quality Management, and being revised in 2017 into the Standardization of Quality Assurance Accreditation (SAPM) and acquired "A Excellent" grade. This study aims to analyze the implementation process of implementing PA’s Standard Operating Procedures (SOP) based on ISO 9001: 2008 in order to get a description of the relevance between theISO 9001: 2008-based SOP and article 2 paragraph (4) of the Judicial Power Law, its implication to the litigation process as well as its supporting elements and hindering problems. It was found that the implementation of ISO 9001: 2008-based SOP in PA Bandung turned out to be compatible with the SCBR principles as stated in article 2 paragraph (4) of Law Number 48 Year 2009 jo. article 57 paragraph (3) Law Number 7 of 1989 regarding Religious Courts. This can be seen in how the technical implementation being carried out, particularly in the Judiciary administrations and services.AbstrakSalah satu prinsip umum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan adalah prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan (SCBR). Prinsip ini merupakan prinsip umum yang harus diterapkan oleh seluruh badan Peradilan di Indonesia, salah satunya adalah Pengadilan Agama Bandung (PA Bandung). PA Bandung telah mendapatkan penghargaan ISO 9001:2008 pada tahun 2015 dalam Manajemen Mutu Lembaga Peradilan, telah berkali-kali mengalami revisi, hingga revisi terakhirnya pada Tahun 2017 menjadi Standarisasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dan berhasil mendapatkan predikat “A Excellent”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan SOP PA Bandung berbasis ISO 9001:2008 dalam melayani para pihak, lalu untuk mendapatkan deskripsi tentang relevansi pelaksanaan SOP berbasis ISO 9001:2008 dengan pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, lalu untuk menganalisis implikasi SOP PA Bandung dalam penyelesaian perkara, serta untuk menganalis unsur penunjang dan penghambat dalam penerapan SOP tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP berbasis ISO 9001:2008 di PA Bandung ini ternyata sesuai dengan prinsip umum Peradlan yaitui asas SCBR sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 jo. pasal 57 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Hal ini terlihat di dalam teknis pelaksanaan yang dilakukan, khususnya dalam administrasi dan pelayanan Peradilan.]]>
