Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Journal Widya Yustisia Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat Yure Humano
Hotman Sitorus
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Yure Humano

 1 
KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN SUATU PERKARA PIDANA HOTMAN SITORUS
YURE HUMANO Vol 1 No 1 (2017): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Polisi sebagai penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat harus mampu menegakkan HAM sesuai dengan undang-undang dan konstitusi no. 39-1999 karena pelanggaran HAM tidak hanya diputuskan sebagai tragedi pribadi, tetapi juga dapat memunculkan problematika sosial. Permasalahan dalam penulisan ini adalah: 1. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap tindakan perlindungan hak asasi manusia sebagai saksi dalam proses penyidikan dini, dan 2. Bagaimana cara membendung pelanggaran hak asasi manusia terhadap saksi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan dini suatu perkara pidana?. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap tindakan-tindakan manusiawi untuk membendung perlindungan hak sebagai saksi dalam proses penyidikan awal, salah satunya pelanggaran HAM terhadap saksi hingga tidak terjadi pelanggaran. perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan dini suatu perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Akibat dari penulisan ini adalah karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap saksi dalam proses penyidikan awal suatu perkara pidana, yang disebabkan oleh kurangnya profesionalisme tanggung jawab kepolisian dalam bekerja sebagai penegak hukum. Kata Kunci: Kedudukan Saksi, Pemeriksaan Pendahuluan, Pidana
UPAYA HUKUM DALAM PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG HOTMAN SITORUS
YURE HUMANO Vol 3 No 1 (2019): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan lokasi yang strategis Saluran korban perdagangan orang untuk berbagai tujuan seperti diperdagangkan untuk menjadi prostat. tentara, atau tidak dalam pekerjaan yang dibayar. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana masalah perdagangan orang secara luas Metode penelitian ini adalah penelitian normatif penelitian urgensi kelahiran undang-undang yang khusus menangani hal ini sebagai akibat dari maraknya nerwork dan kartu kriminal terorganisir yang tidak terorganisir baik antar negara, maupun di dalam negara, negara, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang untuk mengupas persoalan perdagangan orang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindak Pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur (Pasal 297 KUHP) telah mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan di anak di bawah umur, ini dianggap tida efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah trafficking terorganisir. Dengan demikian, urgensi dilahirkannya Undang-Undang khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir baik yang bersifat antar-negara, maupun dalam negeri sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap hak azasi manusia. Kata Kunci: Human, Traficking, Perdagangan Orang, Tindak Pidana.
HAKIM TIDAK TERIKAT TERHADAP KETERANGAN AHLI HOTMAN SITORUS
YURE HUMANO Vol 3 No 2 (2019): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Para ahli hukum pidana memberikan pendapat hukum dan penjelasan hukum dari para ahli untuk menangani suatu perkara pidana, sehingga penjelasan para ahli pidana rendah tersebut merupakan salah satu alat bukti yang sah yang akan menentukan keyakinan hakim dengan terpenuhinya suatu alat bukti hukum yang harus mendukung. satu atau beberapa alat bukti lain agar kekuatan pembuktiannya lebih sempurna. Permasalahan tentang bagaimana peran identitas kerabat dalam proses persidangan dan pengaruhnya terhadap putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian identitas kerabat adalah penjelasan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan khusus dalam kaitannya dengan suatu perkara pidana untuk memperjelas suatu penyidikan. Ini merupakan bukti materil dalam pasal 184/KUHP, dan tuntutan untuk menjadi kerabat dalam memberikan pendapat hukum dan identitas hukum pidana kerabat dari agen polisi, penasihat pengadilan untuk didengar dan diminta di pengadilan umum. Hal ini belum diakui di depan umum karena aparat hukum masih mencari kerabat secara pribadi. Kata Kunci: Keteranganh Ahli, Hamim, Pembuktian.
PENELANTARAN ORANG LAIN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 HOTMAN SITORUS
YURE HUMANO Vol 4 No 1 (2020): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paragraf 9 pasal I UU No 23 Tahun 2004 bahwa setiap orang dilarang menelantarkan siapa pun dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku bagi mereka atau karena perjanjian atau kontrak, majikan wajib menghidupi, merawat atau mengasuhnya. . Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku, mengabaikan seseorang dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah pendekatan konstitusi. Hasilnya adalah penegakan hukum terhadap pelaku, pengabaian seseorang dalam rumah tangga, mengingat undangundang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan mengabaikan seseorang dalam rumah tangga”. “ divonis terdakwa 7 (tujuh) bulan. Berdasarkan ayat 49 UUD nomor 23 tahun 2004. Kata Kunci: Penelantara, Orang, Undang-Undang, Pidana.
REHABILITIASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PANTI REHABILITASI GESEMANI ANUGERAH HOTMAN SITORUS
YURE HUMANO Vol 4 No 2 (2020): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yayasan Getsemani adalah salah satu dari Pusat Rehabilitasi Narkoba dan Gangguan Kejiwaan yang bertempat di Pekayon, Bekasi Selatan. Yayasan ini memberikan bantuan perawatan kesehatan di bidang kejiwaan mental dan kecanduan narkoba terhadap orang -orang dari berbagai latar belakang agama Metode perawatan, pengobatan dan rehabilitasi secara mental dan rohani dengan bantuan tenaga medis profesional dan tenaga rohani dibina oleh Dr. Clive El Sameisey, Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana tentang "Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Getsemani Anugerah" Metode penelitian ini adalah penelitian mandiri. Hasil penelitian adalah Putusan hakim yang berupa rehabilitasi diberikan kepada Pecandu yang melakukan tindak pidana pada Pasal 127 Ayat (1) tidak menjadi acuan SEMA 04 Tahun 2010 disebutkan surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik tidak selalu dipenuhi dan surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim tidak pernah ada, kecuali surat keterangan dari dokter yang diajukan dari Yayasan Lembaga Rehabilitasi Sosial Masyarakat. Hanya cenderung klasifikasi yang menjadi pertimbangan pada tertangkap tangan dengan barang bukti dibawah ketentuan yang ada dalam SEMA 04 Tahun 2010 dan terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Dalam pelaksanaan rehabilitasi kepada pecandu Narkotika dibedakan menjadi kewenangan pada proses peradilan dan kewenangan pada saat putusan akhir. Kewenangan pada proses peradilan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan SEMA No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Panti Getsemani Anugerah. Kata kunci: Rehabilitasi, Pecandu Narkotika
IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LUAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN HOTMAN SITORUS
YURE HUMANO Vol 5 No 1 (2021): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan dengan pembinaan narapidana di luar lembaga berdasarkan sistem pemasyarakatan. 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan, dalam rangka menanggulangi dan mengurangi kejahatan khususnya kejahatan ulangan (repetition of crime). Desain penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empirik. Penggunaan penelitian hukum ini bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep hukum, bahan-bahan hukum yang telah berkembang dan ada kaitannya dengan pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian ini adalah Pembebasan bersyarat mempunyai peranan dalam hal memulíhkan kesatuan hubungan sosial antara narapidana dan masyarakat serta keluarganya yang telah mengalami keretakan akibat berpisah untuk beberapa waktu lamanya karena harus menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Peranan lainnya pembebasan bersyarat dapat mengurangi dampak buruk prisoniasi, berupa kesakitan-kesakitan yang dialami serta stigmatisasi dari masyarakat. Prisonisasi merupakan proses penyerapan tatacara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Besar kecilnya pengaruh tata cara kehidupan narapidana, moral, kebiasaan, dan kultur umum di dalam lembaga pemasyarakatan dapat mengubah sikap/prilaku narapidana. Dalam pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan, perasaan masyarakat adalah suatu hal penting yang harus diperhatikan. Karenanya sebelum pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dilaksanakan, maka harus diteliti terlebih dahulu sejauh mana kesediaan masyarakat untuk menerima dan mendukung dilaksanakannya pembinaan di luar lembaga pemasyrakatan. Untuk mengetahuinya maka diadakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai pertimbangan dapat atau tidaknya dilaksanakan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Terkait penjamin yang tidak jelas hubungannya atau penjamin tiba-tiba mengundurkan diri, si narapidana melanggar aturan ketika menunggu surat keputusan pembebasan bersyarat. Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Pembinaan
PENERAPAN PUTUSAN REHABILITASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA HOTMAN SITORUS
YURE HUMANO Vol 5 No 2 (2021): YURE HUMANO JOURNAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim untuk memvonis terdakwa penyalahguna rehabilitasi Narkotika Pasal 103 Putusan mengenai rehabilitasi terdakwa penyalahguna narkotika mengacu pada syarat dan ketentuan hakim di seluruh Distrik. Pengadilan di Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010 tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan, Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan (library research) digunakan untuk mengetahui sejauhmana hakim menggunakan teori sanksi pidana dan sanksi tindakan (double track system) sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang Undang Narkotika. Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa hakim tidak seragam dalam menegakkan SEMA. Kata Kunci: Rehabilitasi, Pidana, Narkotika, Putusan Hakim.
Co-Authors