Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN EIGENRICHTING MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, (Studi Putusan Nomor 217Pid.Sus/2018/PNTng) Yuristha, RM. Egidius; Soponyono, Eko; Rozah, Umi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.55 KB)

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Dapat dikatakan perkembangan teknologi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum tersebut ialah penyebaran eigenrichting melalui media sosial. Â Penulisan Jurnal Hukum ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui bagaimana ketentuan pidana pelaku penyebaran eigenrichting melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran eigenrichting melalui media sosial berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng.

Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan Nurahman, Adiansyah; Soponyono, Eko
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.17596

Konsep keseimbangan menjadi ide pembaharuan dalam hukum pidana saat ini. KUHP yang berlaku selama ini masih belum mampu memberikan keadilan dikarenakan masih berorientasi pada nilai-nilai hukum kolonial, belum bersumber pada Pancasila. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian doktrinal dengan pendekatan perundangan serta pendekatan konsep. Pada akhirnya, dalam memaknai hukum yang berkeadilan harus memiliki konsep keseimbangan yang diharapkan mampu menjadi solusi. Asas keseimbangan dalam tujuan pemidanaan adalah untuk membina pelaku dan membebaskan rasa bersalah pelaku, disamping itu juga bertujuan untuk mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.The concept of balance is a renewal idea in the current criminal law. The Criminal Code that has been in force so far has not been able to provide justice because it is still oriented to the values of colonial law, not yet based on Pancasila. This research is legal research using the type of doctrinal research with the legislative approach and the conceptual approach. In the end, in interpreting the law with justice, it must have a concept of balance that expected to be a solution. The principle of balance in the goal of punishment is to foster the perpetrators and free the guilty while also aiming to prevent criminal offenses by enforcing the law, resolving conflicts caused by criminal acts, restoring balance, and bringing a sense of peace in society.

LEGAL POLICIES REGARDING RELIGIOUS DELICT IN THE INDONESIAN CRIMINAL CODE Sirait, Trinita Yulinda; Soponyono, Eko
Tadulako Law Review Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Indonesian nation consists of ethnic groups consisting of many tribes, races, classes, religions, and cultures that demand Indonesian people. The reality that occurred in the community was found about the contradictions between religious communities who demanded that Indonesia overcome it with formulation policies or which were part of the action through criminal law policies (criminal policy. This research aims to describe the formulation policy regarding religious offenses in Indonesia. normative that puts forward secondary data in the process of finding conclusions Article 156 and Article 156A of the Criminal Code is a state policy to assist with religious fish interest policies that have succeeded in solving the Indonesian nation, protecting the integrity and national defense of the Indonesian nation.

Kebijakan Formulasi Sanksi Teguran (Reprimand) Oleh Hakim Terhadap Korporasi Kharismunandar, Jhuanda Fratama; Soponyono, Eko
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.10526

Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggali sanksi administratif korporasi yang diterapkan saat ini dan merumuskan kebijakan formulasi sanksi teguran (reprimand) oleh hakim terhadap korporasi di masa yang akan datang.Metodologi : Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian doktrinal (yuridis normatif) dengan berbagai pendekatan perundang-undangan (statute approach), konsep (conceptual approach), analitis (analytical approach), perbandingan (comparative approach) dalam membantu pemecahan rumusan masalah Â yang beracuan dari literasi dan peraturan perundang-undangan di dalam negeri dan luar negeri.Temuan : Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pengaturan sanksi administratif terhadap korporasi selama ini dinilai masih kurang efektif. Sanksi administratif sebagai bentuk pemaksaan oleh pemerintah kepada korporasi yang melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi teguran tertulis terdapat banyak kelemahan dalam pelaksaannya sehingga hakim harus memutus dengan sanksi pidana.Kegunaan : Selama ini penerapan sanksi administratif belum optimal khususnya sanksi teguran yang hanya berpusat teguran dari pemerintah sehingga diperlukan teguran dari penegak hukum terutama hakim supaya memberikan efek jera terhadap korporasi diantaranya kerugian materil dan non materil seperti penurunan saham, ketidakpercayaan kerjasama antar pihak korporasi serta masyarakat dan turunnya reputasi korporasi.Kebaruan/Orisinalitas : Penelitian ini memiliki fokus yang mendalam terhadap pembaharuan formulasi sanksi teguran (reprimand) oleh hakim. Sanksi teguran (reprimand) oleh hakim sangat efektif dalam penerapannya, akan banyak korporasi yang dapat dilaporkan dan dikenakan penerapan formulasi sanksi ini berdasarkan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

RECONSTRUCTION REGIONAL MINIMUM WAGE (UMR) INRENEWAL OF EMPLOYMENT LEGAL REMEDIES BASED INDONESIA THE VALUE JUSTICE PANCASILA Urip Giyono; Eko Soponyono
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

As a developing country, Indonesia is facing problems of population and employment. The crucial question of which is the low level of wages among workers. Employment issues in Indonesian is regulated in Article 5 (1), Article 20 (2) of Article 27 paragraph (2) of Article 28 and ), Article 33 paragraph (1) Constitution 1945.Goverment set wage the rule Minister of Manpower and Transmigration No. 7 of 2013 about Minimum.In the fact wages, worker more difficult to achieve the Living Needs (KHL) to uncover research Reconstruction Policy concept (Minimum Wage) UMR In Indonesia.Rekonstruksi employment Legal Reform efforts Minimum Wage (UMR) The Justice Value based Pancasila. UMR Based on the values of Al-qur'andan Al-Hadith, In human life, not everyone can work for himself, because of the lack of working capital, so it must be working for someone else. Keywords: Justice, Wages and Rights

Kajian Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional Melia Dwi Putri Heni Hidayati; Eko Soponyono
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 6 NOMOR 2 APRIL 2022
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/jidh.v6i1.2662

Terorisme merupakan salah satu kejahatan luar biasa dengan dampak yang sangat kompleks berupa tindakan kekerasan dan ancaman dengan target acak yang ditentukan berdasar kategori tertentu. Pelaku kejahatan terorisme ini lebih dikenal dengan sebutan teroris yang untuk melakukan kejahatannya teroris ini bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Sederet peristiwa terorisme yang telah terjadi di Indonesia tidak menutup kemungkinan hal seperti itu bahkan peristiwa yang lebih tragis dan lebih banyak memakan korban jiwa dapat terjadi di masa datang sehingga diperlukan suatu regulasi yang bertitik pada upaya preventif maupun represif. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana penanganan terorisme dari prespektif hukum internasional, dan mekanisme serta tata cara penanganannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan hukum internasional, hal tersebut dikarenakan kejahatan terorisme merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan berdasarkan prinsip/ asas yang terdapat didalam London Agreement 1945 maka terorisme dikatakan sebagai kejahatan yang dapat ditangani oleh hukum internasional. Selanjutnya tindakan yang dapat dilakukan oleh negara-negara di dunia dalam mengatasi terorisme diperlukan langkah komprehensif berupa pembentukan perangkat perundang-undangan, pembenahan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan kegiatan teroris seperti peraturan perundang-undangan tentang perbankan, keimigrasian, kepolisian, pertahanan dan keamanan dalam negeri, kitab undang-undang hukum acara khusus untuk peradilan teroris, transportasi darat, laut dan udara.

KEBIJAKAN KRIMINALISASI “KUMPUL KEBO” DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA INDONESIA Eko Soponyono
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Deeds by the so-called "cohabitation" contrary to the intrinsic value of life in the life of society itself. Values that live in the life of the community believes that living with the opposite sex and adult alike should be tied by marriage. Marriage is "sacred bond" (containing sanctity), which became the foundations of the spiritual and physical welfare families in the language of Islam as a family "sakinah, mawadah and affection/mercy". These laws need to protect the "sanctity" of marriage to criminalize cohabitation. Keywords: Policy, Criminalization, cohabitation, Criminal Law Development. Abstrak Perbuatan yang oleh masyarakat disebut “kumpul kebo” hakikinya bertentangan dengan nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat itu sendiri. Nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat meyakini, bahwa hidup bersama berlainan jenis dan sama-sama dewasa harus diikat oleh pernikahan. Pernikahan merupakan “ikatan suci” (mengandung nilai kesucian) yang menjadi landasan terbentuknya keluarga sejahtera lahir dan bathin yang dalam bahasa Islamnya sebagai keluarga “sakinah, mawadah dan rahmah”. Inilah perlunya hukum melindungi “nilai kesucian” perkawinan dengan melakukan kriminalisasi terhadap kumpul kebo. Kata Kunci: Kebijakan, Kriminalisasi, Kumpul Kebo, Pembangunan Hukum Pidana.

KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN Eko Soponyono
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Policy of sentencing system in this study in a functional significance (Material Criminal Law, Formal Criminal Law and Law of Punishment Execution). The main problems of this study are (a) How does the formulation of the victim-oriented sentencing system policy in the current positive law? (b) How does the formulation of victim-oriented sentencing system policy in the future positive law? Research carried out a normative legal research and approaches used include the approach of legislation, conceptual approaches and comparative approach. Formulation of policy oriented system on victims in the positive law currently only exist on a small portion statutory provisions in Indonesia, while in most of it is still oriented of criminal act offender. Although in its development, emerging concern for the victim, but has not awakened a policy of criminalization of the integral sentencing system. The conclusion that can be put forward is that there is concern for the victims in the current positive law, though not yet awakened a policy of criminalization of the integral system. In the coming policy so the policy was also concerned with both the victims and the offenders.Key word : Sentencing System Formulation, Victim-oriented Policies

Juridical Analysis Of Prosecution Application Against Traffic Violators Through E-Ticketed System With CCTV Footage As Evidence Teguh Tri Prasetya; Eko Soponyono
Jurnal Daulat Hukum Vol 2, No 2 (2019): June 2019
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v2i2.5429

This study aims to identify and analyze the application of the prosecution and the inhibiting factors, as well as the implementation of action should be, against traffic violators through E-Traffic ticket system with CCTV footage as evidence. The approach method in this research is empirical juridical approach. Specifications are descriptive analytical research and analysis used is qualitative analysis. The results of this research are: 1) Implementation of action against traffic violators through E-Traffic ticket system with CCTV footage as evidence that E-Traffic ticket enacted to curb the traffic. If the conventional ticketed offenders will be dismissed by the officer and given a ticket, but the E-Traffic ticket there is not like it and if the offender has committed an offense. 2) inhibiting factors in the implementation of action against traffic violators through E-Traffic ticket system with CCTV footage as evidence, namely Traffic Police not yet have its own camera so that in its application to the camera's still a part of the Transportation Agency of Semarang. Data Regident must use a server connected to Traffic Police Coordinator and in every action must be coordinated to the Central Java Traffic Police Directorate which has the network. Supported yet the budget for delivery via Postal address listed on the vehicle registration is not yet fully in accordance with the ownership. 3) Implementation of action that should be against the violators of traffic through the E-Traffic ticket system with CCTV footage as evidence that by applying the principle of vicarious liability where a criminal liability imposed on a person for the actions of others (the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another). This means that the current application and E-Traffic ticket system become Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in can not be charged to the owner of the vehicle of origin, even though the vehicle has not been did name change / but still subject to the deed of sale and purchase of own popularity. That is because owners of vehicles, both cars and motorcycles, not entirely make the process behind the name. Keywords: Repression; Traffic Offenders; E-Traffic Ticket; CCTV Footage; Evidence.

Sexual Harassment Criminal Law Policy In Criminal Law Revision Of Indonesian Munawwarah Munawwarah; Eko Soponyono
Jurnal Daulat Hukum Vol 2, No 3 (2019): September 2019
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v2i3.5674

Sexual harassment is behavior that approaches related to unwanted sex, including the demand for sex, and other behaviors being verbally or physically refer to sex. In studies using the theory of criminal law policy, legal certainty and legal policy research law enforcement. The result of goal against sexual offenders stipulated in the Penal Code and the Child Protection Act and women and Pornography Law issued regulations while for the area of Semarang District, is regulated by Regional Semarang District Number 1 of 2015 About the Empowerment and Protection of Women. In addition to the regulation, Semarang District Government also set about the task area devices pertaining to the protection of women and children namely Semarang Regent Regulation Number 52 Of 2016 on Positions, Organizational Structure, Duties and Functions, Work Procedures, and details of the regional Task Semarang regency. The weakness of criminal law policy against sexual harassment at this time that the recognition of the victim and the offender only from one specific sex which affects the exclusion of rape victims of the other sex, and the absence of an exact definition of sexual abuse, rape or sexual abuse, so that the diversity of cases of sexual violence understood as rape. In any law enforcement agencies have set up special treatment for sexual violence against women, whereas there is nothing available in the case of victims of sexual violence for men, this can lead to many sexual deviations that occur. Criminal law policy against sexual harassment in the reform of criminal law in Indonesia through the Bill the Code of Penal (Criminal Code draft) 2019, In these terms, rape is not just intercourse with a woman outside of marriage against the will of the woman, but rather expanded, including male insert his penis into the anus or mouth of a woman. Description of rape also in view of not just as sexual but also as a life-threatening crime, and in the abovementioned article does not describe the victim or the perpetrator of a particular gender.Key words: Policies; Criminal Law; Sexual Harassment.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search