Muhammad Sholhan
Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU - LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL DENGAN PRINSIP PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE (KAJIAN DI KABUPATEN KUDUS) Muhammad Sholhan; Hidayatullah Hidayatullah; Iskandar Wibawa
Jurnal Suara Keadilan Vol 21, No 1 (2020): Vol 21,No 1 (2020) SUARA KEADILAN
Publisher : Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v21i1.5681

Abstract

ABSTRACT                The study entitled TRAFFIC CRIME SETTLEMENT MODEL THROUGH PENAL MEDIATION WITH RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES (STUDY IN THE HOLY DISTRICT) aims to find out and analyze / explain the model of settlement of traffic crimes with the mediation of penal with the principles of restorative justice into a model that restorative justice becomes a model that restorative justice becomes a model that restores in accordance with the principles of simple, quick and cheap case resolution and mediation of penalties with the principles of restorative justice, it becomes a model for the settlement of traffic crimes.          The method in writing this thesis uses a sociological juridical approach, which means that this study is examined by looking at the findings of facts in the field which are used as a basis by the author as data obtained from the field in accordance with the available reality, this writing is analytical descriptive. The research problem is analyzed with the theory of fairness and expediency.          Based on the results of research and discussion, it can be seen that in the mediation process, the police act as mediators between the perpetrators and victims / family members of victims. The mediator provides a statement form to the victim / his representative not to make an effort to prosecute the case because everything agreed upon in the form has been fulfilled. Agreements include, among other things, compensation / compensation for the victim, money for the funeral, salvation process and so on. Witnessed by the mediator ( Police) as a third party, the statement form becomes the basis for the mediator to issue SPPP. The police are facilitating the litigants with the reason that the parties quickly resolve disputes that occur. In addition, the police see before written a letter of peace with the cost of compensation provided by the perpetrator to the victim in the amount of the loss suffered by the victim.     ABSTRAK Penelitian yang berjudul MODEL PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU - LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL DENGAN PRINSIP PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE(KAJIAN DI KABUPATEN KUDUS) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis/menjelaskan model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas dengan mediasi penal dengan prinsip-prinsi restorative justice menjadi model yang sesuai dengan prinsip prinsip penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan murah dan mediasi penal dengan prinsip-prinsi restorative justice menjadi model penyelesaian tindak pidana lalu - lintas.Metode dalam penulisan tesis ini  menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori keadilan dan kemanfaatan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa   dalam proses mediasi, Polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban. Mediator menyediakan formulir pernyataan kepada korban/wakilnya untuk tidak melakukan upaya penuntutan perkara karena segala sesuatu yang disepakati dalam formulir tersebut telah dipenuhi.Kesepakatan antara lain mengenai, uang ganti rugi/santunan korban, uang untuk proses pemakaman, selamatan dan sebagainya.Disaksikan oleh mediator (Polisi) sebagai pihak ke tiga, formulir pernyataan tersebut menjadi dasar mediator untuk menerbitkan SPPP. Pihak kepolisian yang memfasilitasi pihak yang berperkara dengan alasan supaya para pihak cepat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Selain itu, pihak kepolisian melihat sebelum tertulis surat perdamaian dengan adanya biaya kompensasi yang diberikan oleh pihak pelaku kepada korban senilai dengan harga kerugian yang diderita oleh korban. Kata Kunci : Tindak Pidana Lalu – Lintas, Mediasi Penal, Restorative Justice