Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Deden Suhendar
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG Deden Suhendar
Sosiohumaniora Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.28 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v14i2.5488

Abstract

Penellitian ini bertujuan untuk menemukan konsep baru tentang implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri atas sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empirisnya. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah: 1) Sebagian aparatur implementor kebijakan kurang memahami tujuan kebijakan pengelolaan reklame; 2) Lemahnya mental sumber daya aparatur implementor kebijakan; 3) SKPD yang menjadi implementor kebijakan belum secara menyeluruh didukung dengan sumber daya teknologi yang memadai; 4) Kurang terjalinnya komunikasi dengan baik antara pihak Pemerintah Kota Bandung dengan para implementor kebijakan, antar SKPD implementor kebijakan, Pemerintah Kota Bandung dengan para pemasang reklame, dan Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat yang berada pada ruas jalan yang bebas reklame; 5) Adanya tekanan politis dari pihak-pihak tertentu terhadap implementor kebijakan; 6) Pemerintah Kota Bandung tidak konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan reklame. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan reklame di Kota Bandung secara empirik belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penataan estetika kota. Disposisi/sikap pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik; aktivitas komunikasi antar organisasi pelaksana; standar dan tujuan kebijakan; dan sumber daya; belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan kebijakan. Hal yang paling dominan dalam implementasi kebijakan ini adalah konsistensi sikap implementor dari tingkat pimpinan puncak sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan adanya konsistensi sikap implementor sejak proses perencanaan sampai dengan proses pengawasan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat (Sosialiasi, Hambatan, dan Dampaknya) Deden Suhendar
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 01 (2019): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.929 KB) | DOI: 10.36859/jap.v2i01.88

Abstract

Good governance has been an important discourse in the development administration and democracy studies during the last two decades. The socialization process of Uu No. 6 of 2014 concerning Villages in Rancasenggang Village, Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency, was carried out through a village law socialization program held by the Sindangkerta Subdistrict government, West Bandung Regency simultaneously with the village apparatus in all Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency. The obstacles experienced by village officials and the community in the implementation of the Village Law in Rancasenggang Village, Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency, are the existence of multi-interpretation regulations that burden the village government and Sindangkerta District government, West Bandung District in distributing village funds. The village apparatus in the implementation of the village law in the Rancasenggang Village Sindangkerta Subdistrict, West Bandung Regency, basically has understood the contents of the village law but has not been maximized because the socialization of the new village law was carried out once by the Sindangkerta District government, West Bandung Regency.
Co-Authors