Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin At-Tafkir Society MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender Indonesian Journal of Innovation and Applied Sciences (IJIAS) International Journal of Qualitative Research
Zulhamdi Zulhamdi
Faculty Of Social And Political Sciences, Malikussaleh University, Indonesia
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Reintegrasi Etno-Nasionalisme Separatis pada Nasionalisme Indonesia Raya: Studi Etno-Nasionalisme Aceh Pasca Damai Zulham Zulham
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 2 No 2 (2016): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.449 KB)

Abstract

Tulisan ini membahas model dan tantangan nasionalisme Indonesia.Pendekatan yang dignunakan adalah pendekatan historis.Etno-nasionalisme dianggap sebagai ancaman latenyang tak terduga bagi negara modern, khususnya Indonesia negara kepulauan terdiri berbagai wilayah etnis. Tujuan paper ini adalah untuk menganalisis faktor yang mendorong etno-nasioalisme Acehkepada disintegrasi bangsa dan tujuan selanjutnya bagaimana reintegrasi etno-nasionalisme Aceh pada nasionalisme Indonesia Raya pasca perdamaian untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dan Mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah etno nasionalisme, nasionalisme, kedaulatan.Metode  yang dipakai adalah kajian pustaka (library research), dengan analisis kandungan (content analysis) dan menggunakan instrumen wacana (discourse).Selanjutnya data dialisis secara dekriptif dengan hasil kajian sebagai berikut:Elit politik Indonesia mengatur Indonesia sebagai negara yang tidak berkearifan lokal. Keanekaragaman etno-budaya harus dihapus. Perbedaan etnis harus diubah menjadi Indonesia yang baru dibentuk (Indonesia Raya). Hasil berikutnya adalah pemerintah dapat mengakomodir perbedaandi Aceh, dengan cara menjadikan etnonasionalisme daerah sebagai kebenikaan yang inspiratif, sehingga etnis nasionalis daerah akan terintegrasi seiring berjalannya waktu, ini merupakan imbas positif dari pada keikutsertaan pengayoman pemerintah pusat terhadap etnis-nasionalisme Aceh tersebut.Bentuk usaha akomodir ini telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam bentuk memorandum of understanding-nya dengan warga Aceh, telah menjembatani perbedaan nasionalisme antara RI dan Aceh melalui formasi Partai Lokal dan lainnya. Ini merupakan embrio meghidupkan kembali rasa memiliki ke-Indonesiaan Aceh melalui demokrasi lokal yang dibangun oleh pemerintah pusat, sehingga sampai saat ini, tujuan Aceh untuk merdeka berbalik arah kepada reintegrasi Aceh terhadap Indonesia seutuhnya.
Ecology of Political Communication of Acehnese People towards 2024 Local Election Zulham; Ristati
International Journal of Qualitative Research Vol. 1 No. 2 (2021): November
Publisher : CV. Literasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.689 KB) | DOI: 10.47540/ijqr.v1i2.300

Abstract

The local election is a political and democratic tool owned by the community after Indonesia's reformation. Aceh and its regencies and cities will carry out the local election in 2022. The central government's policy to postpone the implementation of the local election in 2024 has created a polemic in the community. Based on this phenomenon, this study aims to determine the problems that arise in political communication among the community against the central government's unilateral policy in delaying the implementation of the local election. The approach used was qualitative by using observation and interview techniques. The results of this study are: The Acehnese are disappointed with the central government's intervention in the form of a policy of postponing the local election, based on the justification that Aceh has the local regulation, that is called 2006 Aceh Government Law, where Aceh has independence in managing its household. Furthermore, the communication built by the Central Government is coercive communication, ignoring comprehensive communication from the community. With the ecological influence of the local election postponement policy and communication built by the central government, the people ignore the government's advice to keep the environment more conservative and ignore the fight against Covid-19.
KARAKTERISTIK ORGANISASI LOKAL PEREMPUAN DAN KOMUNIKASI TERHADAP PEMBANGUNAN SOSIAL MASYARAKAT DI LHOKSEUMAWE-ACEH Zulham Zulham; Fauzan Fauzan
Muwazah Vol 8 No 1 (2016)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v8i1.739

Abstract

The article discusses the role of women and it is characteristic in forming organizations and maintaining social communication establishment in order to actualize and articulate their existance within socciety. So far, we knew that gender’s role during the new order regime, what we called Suharto’s military regime, in which totally marginalized and isolated from development, politics,culture and other social activities. Therefore, the local communities in Aceh, has grown and developed organizations as a mechanism for fulfilling the needs and solving problems for the people at the local level, especially women.paper ini membahas tentang peran perempuan dan karakteristik dalam membentuk organisasi dan mempertahankan pendirian komunikasi sosial dalam rangka aktualisasi keberadaan mereka di masyarakat, karena selama rezim orde baru, atau disebut dengan rezim militer Suharto, perempuan terpinggirkan dan terisolasi dari pembangunan, politik, budaya dan kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu, pada masyarakat lokal di Aceh, telah tumbuh dan berkembang organisasiorganisasi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan bagi masyarakat pada tingkat lokal, khususnya perempuan.
PERIODISASI PERKEMBANGAN USHUL FIQH Zulhamdi Zulhamdi
At-Tafkir Vol 11 No 2 (2018): AT-TAFKIR: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/at.v11i2.735

Abstract

Sejak zaman Rasulullah saw., sahabat, tabi’in dan sesudahnya, pemikiran hukum Islam mengalami perkembangan. Namun demikian, corak atau metode pemikiran belum terbukukan dalam tulisan yang sistematis. Dengan kata lain, belum terbentuk sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Penulis mencoba mengulas tuntas tentang sejarah perkembangan ushul fiqh mulai zaman Nabi hingga sampai ushul fiqih menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan penelaahan dokumen. Periodisasi perkembangan ushul fiqh di mulai sejak zaman Rasulullah SAW sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Al-Quran dan Assunnah, semenjak masa sahabat telah timbul persoalan-persoalan baru yang menuntut ketetapan hukumnya. Untuk itu para sahabat berijtihad, mencari ketetapan hukumnya. Selanjutnya pada masa tabi’in, tabi’it-tabi’in dan para imam mujtahid, di sekitar abad II dan III Hijriyah wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas, sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya Dengan semakin tersebarnya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul, yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Alquran dan As-Sunnah. Untuk itu para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berijtihad mencari ketetapan hukumnya.
Lembaga Wali Nanggroe: Peran, Fungsi dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian Zulham Ibrahim
Society Vol 8 No 2 (2020): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.105 KB) | DOI: 10.33019/society.v8i2.192

Abstract

Wali Nanggroe Institution is an institution of cultural authority as the unifier of the people that is independent, authoritative, and has the authority to develop and oversee the implementation of the life, adat (custom), language, the award of titles and honors, and adat rites. This research was conducted in Banda Aceh city using a qualitative method. The concept used was Wali Nanggroe, the theories of strategy, conflict resolution, and political communication theories to resolve local conflicts and analyze Wali Nanggroe neutrality in resolving conflicts in Aceh. The data were obtained by observation technique and interview (questionnaires and voice records). The results found that the Wali Nanggroe Institution does not implement a strategy in resolving conflicts both local conflicts and other conflicts in local institutions. Also, Wali Nanggroe does not hold political communication to resolve the conflicts. Besides, as a mediator, Wali Nanggroe is unfair to resolve the conflicts among local institutions due to some causes; emotional attachment between Wali Nanggroe and Members of Parliament at Aceh Provincial House of Representatives (DPRA) from Aceh Party Faction, tend to maintain the reign of Wali Nanggroe, and procedural problems in Wali Nanggroe election.
The Effect of Ownership Structure on Financial Performance in Lippo Group Company Ristati; Raihan Cahaya; Nurlela; Ghazali Syamni; Zulham Ibrahim
Indonesian Journal of Innovation and Applied Sciences (IJIAS) Vol. 1 No. 3 (2021): October-January
Publisher : CV. Literasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47540/ijias.v1i3.299

Abstract

This study examined the effect of Ownership Structure on Financial Performance at Lippo Group companies in Indonesia from 2015 to 2019. The number of samples in this study was 14 companies and 60 observations. The data were accessed on www.idx.go.id. The data used in this study was panel data or a combination of cross-section data and time-series data. The data analysis method in this research was the Panel Data Regression analysis method with panel estimation model Random Effect Model. The results showed that Managerial ownership and institutional ownership had a negative and significant effect on financial performance.
Co-Authors Fauzan Fauzan Ghazali Syamni Nurlela, Nurlela Raihan Cahaya Ristati