Luki Natika
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Kinerja Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Kecamatan Subang Kabupaten Subang Luki Natika; Nuraida Nuraida
The World of Public Administration Journal Volume 2 Issue 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v2i2.927

Abstract

Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Kinerja Bidang Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Subang Kabupaten Subang dalam hubungannya dengan teori menurut Dwiyato yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsitas, Responbilitas, dan Akuntabilitas. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan dan melalui wawancara dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan-peraturan dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Bidang Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Subang Kabupaten Subang Belum Optimal diantaranya Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsitas, dan Responbilitas. Hal tersebut perlu diperhatikan agar Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsitas, dan Responbilitas Optimal. This study discusses matters relating to the Performance of Building Permit in Subang Regency in relation to the theory according to Dwiyato namely Productivity, Service Quality, Responsibility, Responsibility, and Accountability.In this study using descriptive qualitative research methods, through observation, interviews and documentation studies. Sources of data obtained from informants and through interviews and documents obtained in the form of regulations and data processing .The results showed that the Performance of Building Permit in Subang Sub-District, Subang District Not Optimal, including Productivity, Service Quality, Responsibility, and Responsibility. This needs to be considered so that Productivity, Service Quality, Responsibility, and Optimal Responsibility.
Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Luki Natika; Giffary Nursyah Putri
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i1.1077

Abstract

Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan pengujian kendaraan umum dan barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji penelitin ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  Metode analisis dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data dan dilakukan secara intensif yakni sesudah meninggalkan lapangan, pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik dan pikiran dari peneliti, dan selain menganalisis data peneliti juga perlu mendalarni kepustakaan guna mengkonfirmasikan atau menjustifikasikan teori baru yang barangkali ditemukan. Hasil penelitian bahwa 1) berdasarkan dimensi efektivitas pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat petugas mengalami kesulitan jika volume kendaraan yang diuji mencapai 30 kendaraan/hari. Hal ini dikarenakan petugas yang bersertifikasi lanjutan hanya 2 (dua) orang saja sehingga tidak mampu melayani semua kendaraan untuk diuji dalam waktu cepat. 2) berdasarkan dimensi efisiensi pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat dari penerapan waktu layanan hanya 25 menit tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena untuk mendaftarkan kendaraan sudah memakan waktu yang lama yang menyebabkan lambannya proses pendaftaran. 3) berdasarkan dimensi kecukupan pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat dari pelaksanaan uji berkala (KIR) Kendaraan Bermotor masih banyak pengguna jasa yang tidak mengetahui prosedur uji berkala serta sehingga membuka celah bagi praktek jasa calo untuk mempermudah pengurusan. 4) berdasarkan dimensi perataan pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat tidak ada sosialisasi secara khusus kepada masyarakat yang memiliki kendaraan umum dan barang, dengan pertimbangan bahwa para pemiliki kendaraan tersebut sudah mengetahui bahwa kendaraan umum dan barang harus melakukan uji kendaraan bermotor setiap 6 bulan sekali. 5) berdasarkan dimensi responsivitas pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih banyak permasalahan yang terjadi tetapi tidak ada akses pengaduan, penyampaian keluhan yang disampaikan pengguna jasa atau wajib uji. 6) berdasarkan dimensi ketepatan pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat alatalat pengujian yang ada tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal, dikarenakan beberapa alat pengujian yang rusak sedang menunggu perbaikan dan hanya menggunakan alat-alat yang yang masih berfungsi. Kata kunci : Evaluasi Kebijakan   Abstract This writing aims to determine the evaluation of the policy of testing public vehicles and goods at the Department of Transportation of Subang Regency. The research approach used to examine this research is a qualitative approach, namely research procedures that explore how social reality occurs by describing things that are in accordance with the problems studied. The method of analysis in this research is to collect data and is carried out intensively, namely after leaving the field, the work of analyzing data requires an effort to concentrate and direct the physical and mental energy of the researcher, and in addition to analyzing the data, the researcher also needs to study the literature to confirm or justify the new theory. maybe found. The results of the study that 1) based on the dimensions of the effectiveness of the implementation of testing public vehicles and goods have not been effective, it can be seen that officers have difficulty if the volume of vehicles tested reaches 30 vehicles/day. This is because there are only 2 (two) advanced certified officers so they are not able to serve all vehicles to be tested in a short time. 2) based on the efficiency dimension, the implementation of testing for public vehicles and goods has not been effective, it can be seen from the application of the service time of only 25 minutes which is not carried out properly because it takes a long time to register a vehicle which causes the registration process to be slow. 3) based on the dimensions of the adequacy of the implementation of testing for public vehicles and goods that have not been effective, it can be seen from the implementation of periodic tests (KIR) for Motorized Vehicles, there are still many service users who do not know the procedures for periodic testing and thus opening up gaps for the practice of brokers' services to facilitate management. 4) based on the dimension of smoothing the implementation of testing for public vehicles and goods has not been effective, it appears that there is no special socialization to people who have public vehicles and goods, with the consideration that the owners of these vehicles already know that public vehicles and goods must test motorized vehicles every time. every 6 months. 5) based on the responsiveness dimension, the implementation of testing for public vehicles and goods has not been effective, it can be seen in providing services to the community that there are still many problems that occur but there is no access to complaints, submission of complaints submitted by service users or mandatory testing. 6) Based on the dimensions of the accuracy of the implementation of testing for public transportation and goods it has not been effective, it can be seen that the existing testing tools are not fully running optimally, because some of the damaged test equipment are waiting for repair and only use tools that are still functioning. Keywords: Policy Evaluation
Pengelolaan Produk Tabungan Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Pamanukan Kabupaten Subang luki natika; Dewi Ambarwati
The World of Financial Administration Journal Volume 2 Issue 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v2i1.907

Abstract

Lembaga perbankan merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan. Pada dasarnya, lembaga keuangan adalah sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat. pengelolaan adalah suatu kegiatan pengendalian yang mencakup prinsip-prinsip manajemen untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu. Pada umumnya tabungan ialah suatu produk simpanan yang dihasilkan dari bank tersebut , sebagai salah satu upaya untuk menarik nasabah. Tabungan merupakan salah satu sumber dana bagi bank , oleh karena itu harus dibutuhkan pengelolaan yang professional agar mengurangi tingkat resiko yang kemungkinan akan terjadi. Terkait dengan pengelolaan yang sangat penting bagi pengendalian berbagai produk-produk perbankan yang terdapat pada Bank BJB KCP Pamanukan dan dilakukan melalui metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Oportunity, Threat) yang dilihat berdasarkan perkembangan jumlah tabungan. Untuk mendukung pengelolaan yang baik terhadap berbagai produk tabungan, maka kebijakan yang diterapkan pun harus di kelola dengan baik. Dengan adanya pengelolaan produk tabungan yang baik dan kebijakan yang diterapkan pada Bank BJB, maka diharapkan mampu membuat Bank BJB sebagai Bank pembangunan yang terbaik serta dapat mencapai visi dan misinya. Banking institutions are a form of financial institutions. Basically, financial institutions act as intermediaries for those with excess funds and those with shortages, so that the role of financial institutions is actually as public financial intermediaries. Management is a control activity that includes management principles to achieve certain objectives. Savings according to Banking Law No.10 of 1998 are deposits which can only be withdrawn according to certain agreed conditions, but cannot be withdrawn by check, bilyet, giro and / or other similar means. In general, savings are a savings product generated from the bank, as an effort to attract customers. Savings are a source of funds for banks, therefore professional management must be needed in order to reduce the level of risk that is likely to occur. Related to the management which is very important for controlling various banking products contained in Bank BJB KCP Pamanukan and is carried out through the SWOT analysis method (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) which is seen based on the development of the amount of savings. To support good management of various savings products, the policies implemented must also be managed properly. With good savings product management and policies implemented in BJB Bank, it is hoped that it will be able to make BJB Bank the best development bank and can achieve its vision and mission.
Efektivitas Program Perlindungan Anak Di Kabupaten Subang luki natika; Kiki Karimah
The World of Financial Administration Journal Volume 2 Issue 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v2i2.944

Abstract

Penelitian dan penulisan ini membahas hal – hal yang berkaitan dengan Efektivitas Program Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang dilihat dari teori menurut Budiani (2007 : 53) yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Program Perlindungan Anak di Kabupaten Subang dapat dikatakan belum efektif, hal ini dapat dilihat dari indikator teori yang digunakan yaitu indikator sosialisasi program dan tujuan program. Sedangkan indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah berjalan dengan baik. Indikator sosialisasi program sangat penting dilakukan guna penyebaran informasi terkait program perlindungan anak, yang mana sasarannya tidak hanya instansi pemerintah tetapi juga anak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sosialisasi program perlindungan anak ini belum berjalan dengan efektif karena terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Sedangkan indikator tujuan program belum efektif karena masih kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa saja tujuan dari program perlindungan anak. This research and writing discusses matters related to the Effectiveness of the Child Protection Program at the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Office in Subang Regency, seen from the theory according to Budiani (2007: 53), namely program targeting accuracy, program socialization, program objectives. , and program monitoring. It can be said that the Child Protection Program in Subang District has not been effective, this can be seen from the theoretical indicators used, namely indicators of program socialization and program objectives. Meanwhile, indicators of program targeting accuracy and program monitoring have been running well. Indicators of program socialization are very important in order to disseminate information related to child protection programs, which target not only government agencies but also children in particular and society in general. The socialization of this child protection program has not been effective due to limited budgets and human resources. Meanwhile, the program objective indicators have not been effective because of the lack of socialization, so that many people do not know what the objectives of child protection programs are.
Peran Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja Di Kabupaten Subang Luki Natika; RD.Putri Harisma Devi
The World of Public Administration Journal Volume 4 Issue 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v4i2.1493

Abstract

Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja di Kabupaten Subang dalam melaksanakan pelayanan pelatihan kerja. Bahwa Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja di Kabupaten Subang dinilai cukup optimal setelah dilakukan analisa hasil wawancara. Namun masyarakat berharap terjadi peningkatan pelayanan terutama dibidang sarana dan prasarana Balai latihan Kerja di Kabupaten Subang serta meningkatkan kualitas instruktur melalui sertifikasi keahlian. Menurut Permenaker No.21 tahun 2015 pasal 2 berbunyi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja, dan/atau instruktur dan/atau tenaga pelatihan. Peneliti menggunakan teori Struktur Organisasi yang dikemukakan oleh Stephen P Robbins (2008) yang menyatakan dimensi Spesialisasi Kerja, Depantermentalisasi, Rantai Komando, Rentang Kendali, Sentralisasi, Formalisasi, dan Kompleksitas. Kata kunci: Struktur Organisasi, Pelatihan Kerja, Subang Abstract This paper aims to determine the role of the Organizational Structure of the Job Training Center in Subang Regency in carrying out job training services. That the Organizational Structure of the Job Training Center in Subang Regency is considered quite optimal after analyzing the interview results. However, the community hopes that there will be an increase in services, especially in the field of facilities and infrastructure of the Job Training Center in Subang Regency and improve the quality of instructors through skill certification. According to Permenaker No.21 of 2015 article 2 reads that the Technical Implementation Unit for Job Training has the task of carrying out training development and empowerment for workers, and/or instructors and/or training personnel. Researchers use the theory of Organizational Structure proposed by Stephen P Robbins (2008) which states the dimensions of Work Specialization, Depantermentalization, Chain of Command, Range of Control, Centralization, Formalization, and Complexity. Keywords: Organizational Structure, Training, Subang
Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Luki Natika; Livia Putri Septianti
The World of Public Administration Journal Volume 5 Issue 1, Juni 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v5i1.1653

Abstract

Abstrak Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah profesionalisme asn yang belum optimal yang ditandai dari kewajiban sosial yang belum sepenuhnya tercapai karena pegawai asn belum bersikap obstruktif dalam profesinya. Hal tersebut disebabkan oleh keahlian pegawai asn yang masih kurang dalam bidangnya, lingkungan dan suasana kerja yang tidak kondusif. Profesionalisme asn yang rendah akan berpengaruh pada kinerja asn. Fenomena tersebut harus segera ditanggulangi agar tidak menganggu pada proses pencapaian tujuan organisasi dengan melalui pengawasan dari tiap-tiap atasan terhadap pegawai asn dan mendapatkan pelatihan-pelatihan guna mengasah keterampilan pegawai sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya. Penelitian ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Profesionalisme ASN di Kabupaten Subang dengan teori Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall, James A dan Tommie Singleton (2007:45) pada buku Abdurrozzaq Hasibuan “Etika Profesi-Pofesionalisme Kerja”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan secara induktif melalui pengamatan dan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber daya diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan perundang-undang dan pengelolaan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pofesionalisme ASN di Kabupaten Subang sudah bisa cukup dikatakan secara optimal. Kata kunci: Profesionalisme, ASN, Subang Abstract The problem studied in this study is ASN professionalism that is not yet optimal which is characterized by social obligations that have not been fully fulfilled because ASN employees have not been obstructive in their profession. This is caused by the expertise of ASN employees who are still lacking in their fields, the environment and work atmosphere are not conducive. Low ASN professionalism will affect ASN performance. This phenomenon must be addressed immediately so as not to interfere with the process of achieving organizational goals through supervision from each superior over ASN employees and receiving training to hone employee skills so that they can maximize their performance. This study discusses matters related to ASN Professionalism in Subang Regency with the theory of the concept of professionalism developed by Hall, James A and Tommie Singleton (2007:45) in Abdurrozzaq Hasibuan's book "Professional Ethics-Work Professionalism". In this study using a qualitative approach, namely research conducted on natural object conditions, the resulting data is descriptive and data analysis is carried out inductively through observation and observation, interviews, literature studies and documentation. Resources were obtained from informants through direct observation and interviews and documents were obtained in the form of laws and data management. The results of the study show that ASN Professionalism in Subang Regency can be said to be optimal Keywords: Professionalism, ASN, Subang