Garuda - Garba Rujukan Digital

Perspektif Insider/Outsider dalam Studi Agama (Mengurai Gagasan Kim Knott) Ahmadi Ahmadi
Jurnal Al Himayah Vol. 2 No. 2 (2018): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1031.618 KB)

Tulisan ini mengangkat tema “Perspektif Insider dan Outsider dalam Studi Agama (Mengurai Gagasan Kim Knott ). Gagasan Kim Knott adalah refleksi dari banyaknya masalah institusi perguruan tinggi dalam menjelajah studi agama. Pada sisi lain terjadi stagnasi metodologis dalam menerapkan studi eksploratif tentang studi agama. Objektivitas dan subjektivitas sebagai masalah mendasar dalam studi agama. Kim Knott menawarkan garis demarkasi antara positioning Insider dan Outsider dengan membagi dalam empat (4) konsepsi peran pengembangan interkoneksi sosial keagamaan yakni Partisipan Murni, Pengamat Murni, Pengamat sebagai Partisipan, dan Partisipan sebagai Pengamat. Secara metodologis dengan pendekatan Spasial Kim Knott menawarkan solusi metodologis yakni pendekatan fenomenologis, pendekatan reduksionism, pendekatan netralitas dan agnostisisme, serta pendekatan refleksifitas. Gagasan eksistensi peneliti dan metodologi Kim Knott, memberi jalan (meskipun terdapat kelemahan – kelemahan) bagi kalangan ilmuwan baik Insider maupun Outsider untuk memposisikan agama sebagai objek secara proporsional, dan sekaligus memberikan kritik secara objektif.

POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KONAWE SELATAN Sodiman Sodiman; P Mustafa; Muhammad Hadi; Ahmadi Ahmadi; La Hadisi
Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 1, No 2 (2016): December 2016
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/lifalah.v1i2.483

Abstract Zakat is an Islamic instrument for poverty reduction and achieving the welfare of the community equally and fairly. This religious instrument has tremendous economic potential to garner a sense of social solidarity of the rich (aghniya) to the poor (fuqara), to provide aid to the poor on the basis of love, so that the poor can be free from poverty. In the context of the local area, zakat is also a great potential, including in Konsel, to eradicate poverty. But the zakat has not been able to work properly. From this research it is known that the potential zakat fitrah in Konawe Selatan high enough. The potential is there on the Muslim population that is 250 818 inhabitants (93% of the population Konawe Selatan) which annually pay zakat fitrah. The percentage of tithe payment Konsel which amounted to 99.2% claimed regular pay tithes annually. With the level of awareness of paying zakat, zakat fitrah Konawe Selatan community life 250 818 X 2.5 Kg Rice = 627 045, or if in the form of money 250 818 X Rp 20,000 = US $ 5.01636 billion. Zakat mal potention, viewed by the average level of public income per month, which is the level of income above US $ 4,600,000.00 per month of 0.8%. This figure shows the potential of tax payers mall in Konawe Selatan. While zakat agriculture, plantation, farming, trading, gold, silver and mining have not been explored in this study. The effectiveness of the management of zakat fitrah and zakat mal in Konawe Selatan yet effective. The management system is still conventional, not to use a wellorganized system; still through small groups from mosques every region, has not been done in a centralized or without a centralized management that gives direction to better and more effective. Indicators ineffectiveness are: (1) the low level of public understanding of zakat, (2) the level of public confidence in the amil zakat institutions are not yet fully developed well, as is evident by the many muzaki who pay zakat directly to mustahiq, (3) management amil zakat by not completely worked according to the principles of good management, (4) has not impacted the growing prosperity of the people who receive zakat (mustahiq), or it can be said that zakat in Konawe Selatan still categories of zakat zakat consumptive yet productive.

Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Pergeseran Kekuasaan Kehakiman Ahmadi Ahmadi
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 8, No. 2 November 2013
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Penelitian ini berjudul “Implikasi Amandemen UUD 1945 TerhadapPergeseran Kekuasaan Kehakiman”. Penelitian ini dilakukan untukmengetahui pergeseran kekuasaan kehakiman di Indonesia setelah UUD1945 diamandemen. Metode penelitan hukum normatif. Perubahan UUD1945 sebanyak empat kali berimplikasi pada berbagai hal terutamakekuasaan kehakiman mengalami pergeseran dengan lahirnya mahkamahkonstitusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sebagaiankekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial sebagai lembaga yang melakukanpengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman. MahkamahAgung bukan lagi satu-satunya lembaga negara yang melaksanakan fungsikekuasaan yudikatif. Reformasi konstitusi pada akhirnya melahirkan“negara baru” yang konstitusinya lebih memadai dan lebih menjamintercapainya suatu Negara hukum yang demokratis atau negara demokrasiyang berdasarkan hukum.Kata Kunci : Amandemen, UUD 1945, Pergeseran KekuasaanKehakiman, Sistem Hukum

PROBLEMATIKA DAN SOLUSI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PILPRES NOMOR 48 TAHUN 2008 Ahmadi .
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 10, No. 2, November 2015
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

AbstractThis paper raised the theme "Problems and Solutions of Law Constitutional Court Decision No. 14 / PUU-XI / 2013 About Testing Act - President ial Election Law No. 48 of 2008". This paper classified into two (2) substance; 1. Uncover systematic Legal Problems posed by the Decision, 2. exploressolutions to overcome these problems. The finding showed that the formal and practical This ruling has fundamental problems: 1. The Election Law was based on legal norms that have been canceled and declared contradictory to the 1945 Constitution, 2. The Court's argument ignores the principles of Justice that upholds the rule of law and justice. Court Decision does not resolve the Election Law clearly but create the new problems. The solution of these problems can be done through the fulfillment of the lawenforcement and the authorit y of the Constitutional Court through the amendment of the 1945 Constitution to accommodate the idea of nonabsolutism of the Constitutional Court particularly the implementation of the Test Act, so the mistakes that occurred in the decision have its own instrument repair.Keywords: Problems, Solutions, Law, Judgment, the Constitutional Court ABSTRAK Tulisan ini mengangkat Tema “Problematika dan Solusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian UndangUndang Pilpres Nomor 48 Tahun 2008” dengan focus penelaahan pada Problem Fundamental yang terkandung dalam putusan Nomor 14/PUUXI/2013 tentang Pengujian Konstitusional Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Isi Tulisan diklasifikasi dalam dua substansi yakni; 1. Mengungkap secaraSistematik Problematika Hukum yang dit imbulkan oleh Putusan tersebut, 2. Mengetengahkan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut. Hasil penelaahan menunjukan bahwa secara formal dan Praktis hukum Putusan ini memiliki permasalahan mendasar yakni 1. Landasan Hukum Pemilu disandarkan pada pasal-pasal dan ayat-yat yang sudah dibatalkan dan secara substansi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, 2. Argumentasi Mahkamah mengabaikan Prinsip-Prinsip Peradilan yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan. Putusan Mahkamah tersebut tidak menyelesaikan Hukum Pemilu secara Clear tetapi menimbulkan masalah baru. Solusi hukum dari berbagai masalah tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan keteraturan hukum dan penataan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melalui Amandemen UUD 1945 yang secara substansi mengakomodir gagasan non Absolutisme lembaga Mahkamah Konstitusi khususnya pelaksanaan kewenangan PengujianUndang-Undang, sehingga kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam putusan memiliki instrumen tersendiri dalam perbaikannya.Kata Kunci : Problematika, Solusi, Hukum, Putusan, Mahkamah Konstitusi

LEGALITAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Analisis Terhadap PERPPU Nomor 1 Tahun 2014) Ahmadi Ahmadi
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 12, No. 2, November 2017
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

This paper raises the theme of Legal Selection of Governors, Regents and Mayors with a focus on reviewing the issuance of PERPPU No. 1 of 2014. The subjects are classified in three (3) substances namely; to reveal the legal construction of the Election of Regional Head Election Act, to investigate the Legality of Procedural Issuance of Perppu No. 1 of 2014, and to analyze the Legal Implications it caused. The results of this study indicate that first, the Constitutional Court's Construction of Law is influenced by the political constellation in parliament. Since 2004-2016, Election Law includes seven rules in the form of Laws, two rules in the form of Perppu, and two in the form of Government Regulation. Second, the issuance of Perppu No. 1 of 2014 on the Election of Regional Head is the President's formal right, administrative parameters on the substantial requirements of the issuance of the Perppu have not been regulated, resulting in weak protection against the exact issuance of the Perppu. The effectiveness of the Perppu is influenced by the President's power network. Third, the Perppu as the President's subjective authority requires the setting of explicit terms for the proper issuance, and not prioritizing the political aspect of the Power's interest

Konstitusional Review : Suatu Perbandingan Praktek Ketatanegaraan Ahmadi Ahmadi
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 9, No. 1, Mei 2014
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

AbstrakGagasan Pengujian Konstitusionalitas atau Konstitusional Review danpelaksanaannya menjadi tema kajian dalam tulisan ini. PraktekKonstitusional Review saat ini telah dianut secara luas oleh negara-negaradi dunia dengan corak dan model yang berbeda. Meskipun demikiansecara substansial diakui gagasan ini merupakan ide yang sangat brilianyang dibutuhkan saat ini terutama negara-negara demokrasi baru. Secaraumum perbedaan praktek Pengujian Konstitusionalitas tersebutmengandung tiga aspek utama yakni Kelembagaan, Prosedur dan sifatPutusannya. Dalam konteks kelembagaan ada tiga model utama yaknipertama, model Institusionalisasi khusus dengan membentuk lembagatersendiri seperti Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Austria. Kedua,Model perluasan kewenangan lembaga yang ada dalam hal ini MahkamahAgung seperti praktek pengujian konstitusionalitas di Amerika Serikat.Ketiga, Model ekstra Judicial dengan membentuk badan baru secarakhusus tetapi berkarakter politik dan bukan merupakan badan peradilan,praktek seperti ini ditemukan di Perancis dengan Conseil Constitutionell.Eksistensi lembaga Pengujian Konstitusionalitas berimplikasi pada aspekprocedural dan bentuk pengujianya. Bagi lembaga pengujian yangberbasis pada asas yudisial mekanisme ini bersifat a posteriori review danJuga a priori review sedangkan lembaga pengujian yang berbasis politikmekanismenya lebih bersifat a priori review oleh karenanya disebutconstitusional preview. Model-model pengujian konstitusionalitas tersebutmenjadi representasi model yang saat ini sedang mengemuka, meskipunsetiap Negara yang mengadopsi gagasan ini memiliki ciri khas tersendiri.Jika dilihat dalam konteks fungsionalisasi pada prinsipnya lembagapengujian yang dibentuk secara tersendiri (Mahkamah Konstitusi) lebihkuat dan memiliki peran yang besar sebagai pengawal dan pelindungKonstitusi.Kata Kunci: Konstitusional Review, Mahkamah Konstitusi, MahkamahAgung

Kontriversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif Ahmadi Ahmadi
Al-'Adl Vol 9, No 1 (2016): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Kajian ini mengangkat tema “Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif”, fokus kajian pada karakter hukum masing – masing tipologi, dihubungkan dengan kemungkinan penyatuan hukum secara sintesis. Isi tulisan ini adalah Pertama, mengungkap karakter yang dimiliki oleh ketiga tipologi hukum dan penerapannya. Kedua,menganalisis kandungan Materiil tipologi hukum berbasis nilai – nilai hukum yang relevan dengan sistem negara demokrasi. Ketiga, menganalisis arah substansi hukum dari tipologi hukum serta mempertajam kemungkinan terjadinya sintesa. Hasil pengkajian ditemukan bahwa ketiga tipologi hukum represif, hukum otonom dan hukum responshif memiliki karakter yang berbeda atau saling bertentangan. Hukum represif merepresentasikan kekuasaan dan terikat pada status quo, sehingga kekuasaan cenderung efektif. Hukum otonom mencirikan diri dengan sistem rule of law dan merujuk pada aspirasi politik – hukum, serta menghendaki terbentuknya institusi hukum secara mandiri. Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap kehendak sosial dan aspirasi publik. Hukum responsif membawa visi hukum baru dengan misi adopsi terhadap paradigma baru yang mengutamakan moralitas hukum dan keadilan substansial. Oleh Kerena itu ketiga tipologi hukum yang berbeda karakter dan penerapan hukumnya dapat menjadi idealitas hukum, apabila tercipta sintesa positif secara fungsional dan proporsional dari ketiga tipologi hukum di atas, dengan tetap mempertimbangkan efektifitas karakternya masing–masing.

ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM KONSTITUSIONALITAS PEMILU SERENTAK PADA TAHUN 2019 Ahmadi Ahmadi
Al-'Adl Vol 8, No 1 (2015): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Tulisan ini mengangkat tema “Analisis Konstruksi HukumKonstitusionalitas Pemilu Serentak Tahun 2019”. Kajian ini disajikan dengan polapenulisan argumentative untuk menguji keotentikan objek berdasarkan bangunanteori Konstitusi, Teori Peradilan dan teori Hermeneutik. Hasil penelitian inimenunjukan bahwa Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Tahun2019, dibangun diatas pondasi konstitusi secara murni dengan menafsirkan UUD1945 Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) secara orginal inten,kesesuaian mekanisme Pemilihan umum dengan pilihan sistem Pemerintahan sertamempertimbangkan aspek efisiensi dan pelaksanaan hak politik secara cerdas.namun demikian secara formal hukum memiliki kelemahan yakni terabaikannyaasas hukum yurisprudensi, asas Nebis In Idem, yang berlaku secara universaldiseluruh badan peradilan dan menciptakan inkonsistensi putusan serta bersifatspekulatif. Fakta tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dalam arti mendasar.Putusan yang menetapkan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal14 ayat (2) dan Pasal 112 UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden danWakil Presiden bertentangan dengan Norma UUD 1945 berakibat tidak adanyakekuatan hukum yang mengikat pada pasal – pasal tersebut. Hal yang sangat kontra– produktif adalah pasal – pasal yang sudah dibatalkan tetap berlaku sebagaipayung hukum pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014, hal itubertentangan dengan sifat putusan Mahkamah yang berlaku secara prospektif sejakdibacakan. Alasan – alasan pembenar Mahkamah atas konstruksi putusan tersebuttidak lebih kuat daripada teks UU 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusidan yurisprudensi sebagai konvensi ketatanegaraan Indonesia yang telah diakuisecara universal. Di masa depan Mahkamah Konstitusi memerlukan konsolidasidan harmonisasi hukum terutama konstitusi. Agar dapat melakukan pengujian danevaluasi pengujian secara berjenjang serta proporsional. Penyediaan instrumentupaya hukum lanjutan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapsaat ini.Kata Kunci : Konstruksi, Hukum, Konstitusionalitas, Pemilu.

URGENSI PERUBAHAN KELIMA UUD 1945 : MENUJU PARLEMEN BIKAMERAL MURNI Ahmadi Ahmadi
Al-'Adl Vol 7, No 1 (2014): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

AbstrakTulisan ini berkaitan dengan kajian yuridis terhadap kondisi lembaga legislatifdibawah rezim UUD 1945 hasil amademen dan urgensi kelanjutan perubahannya. Faktamenunjukan Restrukturisasi parlemen atas kehendak UUD menciptakan tiga pilar utamadalam kamar legislasi Indonesia yakni MPR-DPR-DPD. Secara konstitusional MPR bersifatincidental, DPR bersifat legislatif, sedangkan DPD bersifat co-legislatif. Pelaksanaan peranketiga lembaga parlemen tersebut menimbulkan dinamika yang tidak seimbang.Diskriminasi peran, fungsi dan kewenangan dirasakan sangat mempengaruhi kualitaslegislatif secara umum. DPR mendapat mandat penuh dari konstitusi sebagai lembagalegislatif, MPR secara fungsional lebih bersifat ad hock, sedangkan DPD tidak memilikikeistimewaan berarti selain hak saran dan usul. Keberadaan lembaga Negara yang setarasecara eksistensial dan senjang secara fungsional itu merupakan anomaly dalam praktikparlemen Indonesia sehari-hari. Berbagai problem kenegaraan tidak dapat diatasi secarabaik dalam kaitannya dengan hegemoni DPR sebagai pemilik hak veto parlemen. Pilihansistem soft bicameralism telah mengaburkan sistem parlemen yang ada. Amanat reformasiuntuk mempercepat pembentukan sistem parlemen yang kuat dan berimbang tidak dapatterwujud sebagai konsekuensi logis dari amandemen konstitusi setengah jadi. Kenyataanitu penting untuk disadari, agar menumbuhkan keyakinan akan pentingnya melakukanpenataan dan perbaikan sistem bernegara dengan pendekatan konstitusional. SebagaiNegara hukum, Indonesia telah memasuki fase kelima sejak proklamasi kemerdekaan.Proses perubahan harus didorong dengan kuat dan cepat, agar peluang menata Negarakembali terbuka lebar. Pintu perbaikan yang sangat relevan adalah melakukan kelanjutanperubahan UUD 1945. Perubahan adalah keniscayaan harus dilakukan secara sungguh –sungguh dan substansial dalam rangka mewujudkan sistem parlemen yang memadai yakniterbentuknya lembaga legislatif dengan sistem strong bicameralism.Kata Kunci : UUD 1945, Parlemen, Amandemen, Soft Bicameralism, StrongBicameralism

Kawin Pura Sebagai Passampo Siri Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka) Syamsia Syamsia; Aris Nur Qadar Ar Razak; Ahmadi Ahmadi
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.4592

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara langsung mengenai masalah kawin Pura sebagai Passampo Siri Studi Kasus di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan bagaiamana proses penyelesaiannya dan di analisis berdasarkan perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan kasus. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan redukasi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a). Yang melatarbelakangi kasus Kawin pura sebagai passampo siri hanya dilakukan dalam keadaan darurat saja yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada tempat itu. B). Adapun proses penyelesaian Kawin pura sebagai passampo siri dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak prosesi dilakukan di kantor desa setempat bukan di rumah kedua belah pihak, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. c). kawin pura sebagai passampo siri bertentangan dengan prinsip maslahah mursalah yang bersifat dharuriyyat, yaitu: bertentangan dengan prinsip menjaga agama (hifzu al-din), juga bertentagan dengan prinsip menjaga jiwa (hifzu al-nafs), bertentangan dengan menjaga keturunan (hifz al-nasl), bertentangan dengan menjaga harta (hifz al-mal). Kawin pura sebagai passampo siri dilihat dari keberadaannya tidak memenuhi syarat guna dimasukkan dalam kategori maslahah mursalah, melainkan masuk kategori maslahah al-mulgah (yang dibatalkan) karena bertentangan dengan nas Al-Quran.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search