Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Abdi Masyarakat UIKA
Nisa Lestari
Universitas Ibn Khaldun
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
BUDAYA HUKUM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nisa Lestari
YUSTISI Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i2.4407

Abstract

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. perilaku koruptif yang terjadi pada hampir semua penegak hukum, bukan karena moral yang rendah namun sebagai akibat terjadinya demoralisasi dari para penegak hukum itu sendiri. Akibat adanya korupsi di Pengadilan, maka sudah dapat dipastikan sebagian besar atau bahkan seluruhnya, produk lembaga peradilan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana (KUHP), Melihat fakta berbagai fenomena dari dampak korupsi yang demikian dahsyat, dan sangat merugikan masyarakat, maka saatnya masyarakat sadar dan bertindak serta diperlukan sebuah keseriusan dalam penegakan hukum guna pemberantasan tindak pidana korupsi.
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TENAGA KERJA DESA CIBANTENG KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR Nuryadi Nuryadi; Nisa Lestari
YUSTISI Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i1.4418

Abstract

Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik tidak saja negara- negara besar akan tetapi hampir seluruh negara di dunia. Rasanya tidak ada satu negarapun yang tidak terdampak pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama beberapa bulan di Indonesia tentunya telah menimbulkan krisis tidak hanya krisis kesehatan, namun juga krisis ekonomi. Keadaan demikian menyebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menjadi mimpi buruk, dapat dilakukan dengan adanya alasan force majeure akibat pandemi Covid-19, karena hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, maupun yang belum disepakati. Namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau jalan terakhir dari penyelesaian masalah yang terjadi.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PUNCAK Nisa Lestari
YUSTISI Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i1.4410

Abstract

Penerapan penghijauan lingkungan di Indonesia menjadi salah satu alternatif dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di wilayah Indonesia. Disamping adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dalam rangka mengantisipasi dari segala bentuk pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan merupakan dasar dalam menciptakan suasana keindahan dan kenyamanan lingkungan, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal.
EFEKTIFITAS KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 443/432/KPTSPER-UU/2020 TENTANG PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI DESA GUNUNG PUTRI Yogi Ariananda; Nisa Lestari
YUSTISI Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i1.4696

Abstract

Bogor Regent Decree Number 443/432 / Kpts / Per-UU / 2020 contains the prohibition of locations that must be closed and locations that are allowed to be opened in the context of Preventing the Spread of Corona Virus Disease (COVID-19). This study aims to analyze the effectiveness of the decision of the Bogor Regent Number 443/432 / Kpts / Per-UU / 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) phase three. The research data were collected using a questionnaire, interview, and observation instruments. Research shows that residents have tried to follow the rules and obey them so that people are free from the spread of Covid-19 and try to provide the best service according to the rules. AbstrakSurat Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 yang berisi tentang Larangan lokasi yang harus ditutup maupun lokasi yang diperbolehkan dibuka dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap tiga. Data Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner, wawancara, dan observasi.  Penelitian menunjukkan bahwa warga telah berusaha mengikuti aturan dan mematuhinya, supaya masyarakat terbebas dari penyebaran Covid-19 dan berusaha memberikan pelayanan terbaik sesuai aturan.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PUNCAK Nisa Lestari
YUSTISI Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i1.4410

Abstract

Penerapan penghijauan lingkungan di Indonesia menjadi salah satu alternatif dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di wilayah Indonesia. Disamping adanya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dalam rangka mengantisipasi dari segala bentuk pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan merupakan dasar dalam menciptakan suasana keindahan dan kenyamanan lingkungan, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal.
EFEKTIFITAS KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR 443/432/KPTSPER-UU/2020 TENTANG PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI DESA GUNUNG PUTRI Yogi Ariananda; Nisa Lestari
YUSTISI Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i1.4696

Abstract

Bogor Regent Decree Number 443/432 / Kpts / Per-UU / 2020 contains the prohibition of locations that must be closed and locations that are allowed to be opened in the context of Preventing the Spread of Corona Virus Disease (COVID-19). This study aims to analyze the effectiveness of the decision of the Bogor Regent Number 443/432 / Kpts / Per-UU / 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) phase three. The research data were collected using a questionnaire, interview, and observation instruments. Research shows that residents have tried to follow the rules and obey them so that people are free from the spread of Covid-19 and try to provide the best service according to the rules. AbstrakSurat Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 yang berisi tentang Larangan lokasi yang harus ditutup maupun lokasi yang diperbolehkan dibuka dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas keputusan Bupati Bogor Nomor 443/432/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap tiga. Data Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner, wawancara, dan observasi.  Penelitian menunjukkan bahwa warga telah berusaha mengikuti aturan dan mematuhinya, supaya masyarakat terbebas dari penyebaran Covid-19 dan berusaha memberikan pelayanan terbaik sesuai aturan.
BUDAYA HUKUM DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nisa Lestari
YUSTISI Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i2.4407

Abstract

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. perilaku koruptif yang terjadi pada hampir semua penegak hukum, bukan karena moral yang rendah namun sebagai akibat terjadinya demoralisasi dari para penegak hukum itu sendiri. Akibat adanya korupsi di Pengadilan, maka sudah dapat dipastikan sebagian besar atau bahkan seluruhnya, produk lembaga peradilan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana (KUHP), Melihat fakta berbagai fenomena dari dampak korupsi yang demikian dahsyat, dan sangat merugikan masyarakat, maka saatnya masyarakat sadar dan bertindak serta diperlukan sebuah keseriusan dalam penegakan hukum guna pemberantasan tindak pidana korupsi.
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TENAGA KERJA DESA CIBANTENG KECAMATAN CIAMPEA KABUPATEN BOGOR Nuryadi Nuryadi; Nisa Lestari
YUSTISI Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i1.4418

Abstract

Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik tidak saja negara- negara besar akan tetapi hampir seluruh negara di dunia. Rasanya tidak ada satu negarapun yang tidak terdampak pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama beberapa bulan di Indonesia tentunya telah menimbulkan krisis tidak hanya krisis kesehatan, namun juga krisis ekonomi. Keadaan demikian menyebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menjadi mimpi buruk, dapat dilakukan dengan adanya alasan force majeure akibat pandemi Covid-19, karena hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik telah disepakati dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, maupun yang belum disepakati. Namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau jalan terakhir dari penyelesaian masalah yang terjadi.
The Role of Jamkeswacht in Helping Cicadas Village Communities Who Experience Health Service Difficulties Sugih Maulidin Rasid; Nisa Lestari
Abdi Masyarakat UIKA Vol 2 No 1 (2023): MARET
Publisher : Universitas Ibn Khaldun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/amk.v2i1.1858

Abstract

Jamkeswatch is a national social health insurance supervisory institution established by the Confederation of Indonesian Trade Unions as a control function for the implementation of National Health Insurance and the Social Health Security Organizing Agency. This is done to ensure that the implementation of health insurance in this country can run as we expect. In addition to criticizing policies, Jamkeswatch also advocates for people who have difficulty having access to health insurance. In this research, we will discuss the role of Jamkeswatch in helping people who experience difficulties, especially in the Cicadas Village area, Bogor Regency.
Co-Authors Nuryadi Nuryadi Sugih Maulidin Rasid Yogi Ariananda