Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGUATAN MANIFESTASI NILAI KEADILAN PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI ERA KONTEMPORER Celina Tri Siwi Kristiyanti
Justitia et Pax Vol. 33 No. 1 (2017): Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v33i1.1604

Abstract

Rise of globalization has a positive impact but also has a negative impact on all sectors, particularly law enforcement in Indonesia. Law enforcement practice continues without an adequate basis resulting in injustice. Efforts are needed as preventive and curative measures That is Pancasila Justice manifestation strengthening law enforcement in the contemporary era. That is normative research method with a philosophical approach, approach to the concept and approach to the case. Results obtained that law enforcement must prioritize the implementation of the noble values of Pancasila which leads to the achievement of equitable realization of the state (welfare state).Keywords : Pancasila Justice, Law Enforcement, Contemporary Era.INTISARIDerasnya arus globalisasi memiliki dampak positif namun juga memiliki dampak negatif terhadap semua sektor, khususnya penegakan hukum di Indonesia. Praktik penegakan hukum juga terus berlangsung tanpa landasan yang memadai sehingga mengakibatkan ketidakadilan. Maka diperlukan upaya sebagai langkah preventif dan kuratif yakni penguatan manifestasi Keadilan Pancasila dalam penegakan hukum di era kontemporer. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil yang diperoleh bahwa penegakan hukum harus mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur Pancasila yang bermuara pada pencapaian terwujudnya negara berkeadilan (welfare state).Kata Kunci : Keadilan Pancasila, Penegakan Hukum, Era Kontemporer.1 Korespondensi
SOSIALISASI TENTANG KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME) KEPADA SISWA KELAS X SMAK ST. ALBERTUS MALANG Celina Tri Siwi Kristiyanti; Paraou Paskalis; Ferry Satria
Asawika : Media Sosialisasi Abdimas Widya Karya Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Asawika vol 7-1
Publisher : LPPM Unika Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37832/asawika.v7i1.86

Abstract

Kebutuhan teknologi jaringan komputer di Indonesia saat ini semakin meningkat. Teknologi memiliki peransebagai media penyedia informasi, sekaligus memperlancar kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar danterpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Jaringan ini mampu menggerakkan kegiatan pasardi dunia dan bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga cyberspace, apapun dapatdilakukan. jumlah pengguna Internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari totaljumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta.Segi positif dari dunia maya ini menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentukkreativitas manusia. Namun dampak negatif tidak bisa dihindari, banyak terjadi penyalahgunaan teknologi yangmerugikan banyak pihak. Perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan “Cyber Crime” ataukejahatan melalui jaringan internet, antara lain berupa pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadaptransmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidakdikehendaki ke dalam program komputer. Bahkan berkembang menjadi cyber porn, cyber bullying dengan korbanmaupun pelaku salah satunya generasi muda.Fenomena perkembangan cyber crime ini perlu diantisipasi oleh generasi muda agar mereka tidak menjadipelaku maupun korban. Oleh karena itu, dilakukanlah penyuluhan kepada para siswa SMAK St. Albertus Malangsebagai salah satu SMAK favorit Kota Malang. Metode yang digunakan adalah paparan interaktif, simulasi, diskusikelompok serta presentasi siswa dengan media poster. Harapan setelah adanya kegiatan ini, siswa mampu melakukansosialisasi bagi kalangan muda sehingga tujuan tercapai yakni dapat meminimalisir kejahatan dunia maya (cybercrime).Kata kunci: sosialisasi, kejahatan dunia maya (cyber crime)ABSTRACTThe need for computer network technology in Indonesia is currently increasing. It has been playing asignificant role as a medium that provides information and smooths out the activities of commercial communities, andhas become the largest technological aspect with the most rapid growth that can penetrate various national boundaries.Computer network is able to drive global market activities and can be accessed 24 hours. Through the internet orcyberspace, nearly anything can be accomplished. It was stated that the number of Internet users in Indonesia in 2016was 132.7 million users or around 51.5% of Indonesia's total population of 256.2 million.The positive aspect of cyberspace adds to the trend of world technological development with all forms ofhuman creativity. But the unavoidable negative effects are the many misuses of technology that is detrimental to manyparties. The development of internet technology has led to the emergence of a crime called "Cyber Crime", or crimescarried out on the internet. This includes credit card theft, site hacking, interception of the transmission of otherpeople's data such as e-mail, and data manipulation in the form of planting dangerous commands in computerprograms. This crime even extends into cyber porn and cyber bullying, whose victims and perpetrators are often stillyoung.Given this phenomenon of cybercrime, it is important to teach the younger generation to anticipate it, so as notto become perpetrators or victims. The community service was carried out at SMAK St. Albertus Malang, as one ofMalang City's most preferred high schools. The method used is interactive exposure, simulation, group discussions, andstudent presentations using posters. It is expected that following this activity the students will be able to teach theirpeers to minimize cybercrime.Keywords: empowerment, cyber crime (cyber crime)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA KEUANGAN DALAM PERJANJIAN BAKU DENGAN KLAUSULA EKSONERASI Celina Tri Siwi Kristiyanti
Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.8

Abstract

AbstractStandard agreements with exoneration clauses are generally used by people who have economic advantages so they are in a dominant position. Whereas the opposite party (Woderpartij) has a weak economic position either because of imbalance position or the ignorance of choices. The research aims to know and understand legal protection efforts if consumers have been harmed by the existence of a standard agreement with the exoneration clause on banks as financial service business actors. This is a normative research with a case approach analyzed based on applicable legal provisions and described descriptively analytically. Preventive and curative measures are needed in law enforcement that provide a deterrent effect to banks as financial service business actors (PUJK) that harm consumers. This is to prevent abuse standard with exoneration clauses in the form of transferring responsibilities and freeing up risks.AbstrakPerjanjian baku dengan klausula eksonerasi pada umumnya digunakan oleh kalangan yang memiliki keunggulan ekonomi sehingga berada pada posisi yang dominan. Sedangkan pihak lawannya (woderpartij) yang mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena ketidakseimbangan posisi maupun karena ketidaktahuan terhadap pilihan. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami upaya perlindungan hukum jika konsumen telah dirugikan dengan adanya perjanjian baku dengan klausula eksonerasi pada bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta  diuraikan secara deskriptif analitis. Diperlukan upaya preventif serta kuratif dalam penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada bank selaku pihak pelaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang merugikan konsumen agar tidak menyalahgunakan klausula baku dengan klausula eksonerasi berupa pengalihan tanggung jawab serta membebaskan resiko