Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PALAR (Pakuan Law review) Indonesian Notary
Arman Nefi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN KEPADA MENTERI DAN PENYERAHAN DOKUMEN TERKAIT PADA PENGHADAP (STUDI PADA PT ADE RESKY SEJAHTERA) Shania Puttie Syabilla; Arman Nefi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.309 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i2.4356

Abstract

 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham dan pemberitahuan kepada Menteri serta akibat hukum dari tidak diserahkannya dokumen surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri kepada Penghadap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Mks. Melalui penelitian yuridis normatif dan bersifat eksplanatoris ini, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan. Digunakan pula tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penyelenggaraan RUPS, peran Notaris dibutuhkan untuk membuat akta autentik guna menegaskan keputusan yang diambil dalam RUPS, salah satu nya keputusan terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang termasuk perubahan data perseroan.  Kata Kunci      :    Tanggung jawab; Notaris; Perubahan Data Perseroan; Perbuatan Melawan Hukum ABSTRACT This study aims to analyze the responsibility of the Notary to the composition of the deed of the decision of the general meeting of shareholders and notification to the Minister as well as the licit consequences of not submitting the letter of acceptance of the notification of the transmutation in company data from the Minister to the Appellant predicated on the decision of the Makassar District Court Number 109/Pdt.G/ 2018/PN Mks. Through this normative and explanatory juridical research, utilizing secondary data obtained from document and literature studies. Three licit materials are additionally utilized, namely primary licit materials, secondary licit materials, and tertiary licit materials.In holding the GMS, the role of the Notary is needed to make authentic deeds to corroborate the decisions taken at the GMS, one of which is the decision cognate to vicissitudes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners which includes changes to company data. Keywords: responsibility; Notary Public; Changes to Company Data; Act against the law 
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KEABSAHAN AKTA NOTARIS PENGGANTI DI BIDANG PASAR MODAL Gabriella Christie Laminto; Arman Nefi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1052.576 KB) | DOI: 10.33751/palar.v8i1.4783

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan dalam menjalankan kegiatannya di bidang pasar modal, wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memenuhi persyaratan tertentu sebagai profesi penunjang pasar modal, dan memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 Tahun 2017 sebagai aturan dasar Notaris di bidang pasar modal memungkinkan seorang Notaris digantikan oleh Notaris Pengganti yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris, dalam hal Notaris yang bersangkutan berhalangan dalam menjalankan jabatannya baik itu disebabkan karena sedang cuti, sakit, ataupun hal lain. Namun, menjadi suatu masalah apabila Notaris Pengganti tidak memiliki kapasitas untuk membuat akta autentik dalam hal Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal tidak aktif atau telah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan pengaktifan kembali, atau ketika akta yang dibuat ternyata tidak memenuhi syarat sebagai suatu akta autentik bahkan bisa menjadi batal demi hukum. Akibatnya, kekuatan hukum dan keabsahan akta tersebut menjadi dipertanyakan sehingga dapat merugikan para pihak yang berkepentingan dan Notaris Pengganti itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mana mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap suatu masalah. Penelitian terhadap masalah hukum ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.Kata Kunci: Keabsahan Akta; Notaris Pengganti; Pasar Modal; Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal; Tanggung Jawab ABSTRACTThis study aims to analyze the roles and responsibilities of a Notary as a public official who is authorized to make authentic deeds and in carrying out his/her activities in the capital market sector, must be registered with the Financial Services Authority, fulfill certain requirements as a capital market supporting profession, and obtain a Supporting Professional Registration Certificate in Capital Market. Financial Services Authority Regulation Number 67 of 2017 as a basic rule of Notary in the capital market sector allows a Notary to be replaced by a Substitute Notary who is temporarily appointed as a Notary, in the event that the Notary concerned is unable to carry out his position, whether it is due to being on leave, illness, or other thing. However, it becomes a problem if the Substitute Notary Public does not have the capacity to make an authentic deed in the event that the Capital Market Supporting Professional Registration Certificate is not active or its validity period has expired and re-activation is not proposed, or when the deed made does not meet the requirements as an authentic deed, or the deed itself can be null and void. As a result, the legal force and validity of the deed are questioned so that it could harm the parties and the Substitute Notary itself. The research method used is normative juridical which examines the application of the rules or norms in positive law to a problem. This research on legal issues uses a conceptual approach and a statutory approach.Keywords: Legality of Deed; Substitute Notary; Capital Market; Supporting Professional Registration Certificate in Capital Market; Responsibility
Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Kompensasi Tagihan Yang Mengakibatkan Dilusi Saham (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017) Cyntia Catharina Junita; Arman Nefi
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.021 KB)

Abstract

Setiap pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat dari penyertaannya dalam suatu perseroan sesuai dengan besaran kepemilikan sahamnya, dimana perseroan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masing-masing pemegang saham tersebut, termasuk pemegang saham minoritas. Suatu perseroan terbatas dapat melakukan penambahan modal sewaktu-waktu sebagaimana diperlukan. Perseroan terbatas wajib untuk menawarkan saham kepada para pemegang saham yang telah ada atas saham baru yang dikeluarkannya tersebut, atau dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Atas kewajiban untuk menawarkan saham baru tersebut terdapat beberapa pengecualian, dimana salah satunya adalah dalam hal konversi utang menjadi penyertaan saham dalam perseroan terbatas yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengecualian tersebut kerap kali menimbulkan terdilusinya saham yang dimiliki oleh pemegang saham seperti dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa konversi utang sebagai bentuk kompensasi tagihan dianggap sebagai setoran saham sepanjang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Terhadap pemegang saham yang dirugikan haknya atas konversi utang tersebut, tidak terdapat perlindungan hukum secara spesifik, namun pemegang saham terkait dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan/atau meminta sahamnya untuk dibeli kembali oleh perusahaan dengan harga yang wajar. Penerapan hukum terkait dengan gugatan pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat sebagian telah tepat, kecuali terkait dengan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Konversi Utang menjadi Saham, Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal Adinda Afifa Putri; A. Partomuan Pohan; Arman Nefi
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.33 KB)

Abstract

Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja berupaya untuk membantu perkembangan usaha mikro dan kecil dengan membuat beberapa perubahan dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum dibentuknya badan hukum perseorangan untuk usaha mikro dan kecil (PT UMK). Hal ini didasari oleh minimnya sumber daya pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas, namun di sisi lain pengaturan PT UMK dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan timbulnya konflik hukum antara unsur “perjanjian” dan unsur “persekutuan” pada perseroan terbatas dengan konsep pendiri tunggal pada PT UMK. Penambahan ketentuan mengenai PT UMK juga mengakibatkan inkonsistensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Permasalahan lain yang timbul juga terletak pada dihilangkannya peran notaris dalam proses pendirian PT UMK yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dikemudian hari. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan antara konsep perseroan dan peran notaris pada PT UMK dengan Single Member Limited Liability di Jerman. Jerman dipilih sebagai negara pembanding karena Jerman merupakan salah satu negara penganut sistem hukum civil law yang telah mengaplikasikan konsep pendiri tunggal pada Limited Liability Company. Hasil analisis adalah dengan menyarankan pengaturan PT UMK dilakukan diluar Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, diwajibkannya pembuatan pernyataan pendirian PT UMK melalui notaris dan juga menyertakan analisis klausul dalam pernyataan pendirian PT UMK untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pendiri tunggal. Kata kunci: Perseroan Terbatas Usaha Mikro Dan Kecil, Pendiri Tunggal, Notaris. 
Peranan PT Bursa Efek Indonesia Dan Notaris Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penyelenggara Pasar Alternatif Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 Tentang Penyelenggara Pasar Alternatif Anggis Dinda Pratiwi MF; Arman Nefi
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.805 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai peranan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai Bursa Efek dan Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk PT BEI sebagai PPA, padahal POJK Nomor 8 /POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (POJK PPA) menyebutkan bahwa transaksi dilakukan “antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek”. Pengertian tersebut masih belum selaras dengan pengertian Transaksi di Luar Bursa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (POJK Transaksi Efek). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran PT BEI dalam keberadaan PPA sebagai penyelenggara transaksi surat utang (obligasi); perbandingan dari sudut pandang aturan dan praktik dengan negara lain dan pedoman serta hasil laporan organisasi internasional; serta peranan notaris terhadap keberadaan PPA sebagai sebuah peluang jenis usaha baru. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif dan analisis data dilakukan secara evaluatif. Analisis didasarkan pada latar belakang penerbitan peraturan, perbandingan dengan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta praktik yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri. Tipologi penelitian yang akan digunakan terdiri adalah tipologi evaluatif. Hasil penelitian ini adalah ditemukan perbedaan dalam ketentuan mengenai PPA dan Bursa Efek, negara lain memisahkan fungsi bursa dengan PPA, serta notaris perlu melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam akta PT BEI dan berperan aktif dalam bersingergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam penyediaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha PPA.Kata Kunci: bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, transaksi di luar bursa.
Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/Pdt/2020/PT.BDG) Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe; Arman Nefi
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.76 KB)

Abstract

pembuatan akta risalah RUPS yang diduga dibuat secara melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris memiliki peran penting dalam kegiatan perusahaan, salah satunya adalah dalam RUPS karena hasil keputusan yang diambil dalam RUPS wajib dituangkan dalam suatu akta autentik. Putusan dalam penelitian ini mengadili kemungkinan dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum dalam penyelenggaraan dan pembuatan akta risalah RUPS yang dibuat oleh Tergugat Notaris TT. Dalam kasus in PT KTI menggugat Tergugat SSM, Tergugat Koshii HK, dan Tergugat Notaris TT, karena merasa dirugikan atas penyelenggaraan dan pembuatan akta risalah RUPS. Majelis Hakim memutus para tergugat benar melakukan Perbuatan Melawan Hukun dan wajib mengganti kerugian PT KTI secara tanggung renteng. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, karena diteliti data sekunder yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam pembuatan putusam, serta pustaka berkaitan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS. Hasil dari penelitian adalah pertimbangan hakim bahwa Tergugat Notaris TT melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak tepat karena unsur hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban yang dituntut kepada Tergugat Notaris TT untuk mengganti kerugian PT KTI secara tanggung renteng dengan tergugat lainnya adalah tidak tepat.  Kata kunci: Akta Risalah RUPS, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Notaris
Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Jual Beli Kepemilikan Saham Silang Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.SBY Shinta Hendraningrum Kesuma Dewi; Arman Nefi
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.887 KB)

Abstract

Pemindahan hak atas saham ini dapat dilakukan melalui jual beli, hibah, maupun pewarisan. Oleh karena peralihannya yang cukup mudah, tidak jarang para pemegang saham antara Perseroan yang satu dengan Perseroan yang lainnya akan saling membeli saham satu sama lain. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai Akta Jual Beli Kepemilikan Saham Silang yang mana akta tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak dapat memenuhi unsur-unsur syarat sah perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, akta jual beli kepemilikan saham silang tidak dapat memenuhi syarat kausa yang halal, sehingga akta jual beli kepemilikan saham silang tersebut akan batal demi hukum dan notaris yang membuat akta tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara moral, perdata, administrasi bahkan pidana.Kata kunci: notaris, akta jual beli saham, syarat sah perjanjian
Ketidakabsahan Pemindahan Hak atas Saham Akibat Transaksi Menggunakan Cek Kosong (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI.) Lize Maydner; Arman Nefi; Tjhong Sendarawan
Indonesian Notary Vol 3, No 1 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.721 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemindahan hak atas saham pada PT Permitra Parahyangan Prakasa, dengan mekanisme jual beli yang pembayarannya menggunakan cek sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI. Perselisihan terjadi sebagai akibat dari penggunaan cek dengan tanggal efektif mundur yang kemudian terbukti di dalam persidangan merupakan cek kosong, sehingga sejak semula pada saat penandatanganan akta jual beli dapat dipastikan tidak akan pernah terjadi pelaksanaan kewajiban pembayaran atas penjualan saham-saham tersebut. Saham sebagai karakteristik khusus dari bentuk badan hukum perseroan terbatas, dimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur saham sebagai surat berharga dapat dialihkan atau dijadikan jaminan utang. Pembuatan akta jual beli saham secara akta autentik atau akta bawah tangan, wajib memenuhi unsur syarat-syarat sahnya perjanjian, dan unsur esensial dari jual beli sebagaimana dalam KUH Perdata. Penggunaan cek sebagai alat pembayaran adalah diperkenankan, namun untuk kepastian hukum dalam transaksi jual beli, maka tanggal efektif pencairan cek sekurang-kurangnya sama dengan tanggal penandatanganan akta jual beli atas saham. Notaris sebagai pihak yang diberikan kewenangan, berperan penting untuk memeriksa pernyataan dan dokumen para pihak terkait dengan akta jual beli yang hendak dibuat para penghadapnya. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui studi dokumen dan dihubungkan dengan praktek pelaksanaan. Hasil analisis adalah bahwa untuk keabsahan akta jual beli saham wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian, unsur esensial peristiwa jual beli, dan diperlukan pengaturan pada sistem administrasi data perseroan terbatas yang lebih detail, terkait dengan penyerahan bukti pelunasan pembayaran dalam transaksi jual beli saham, pada lingkup perseroan terbatas tertutup pada khususnya.Kata kunci: Pemindahan hak atas saham, Akta Jual Beli Saham, cek. 
Co-Authors A. Partomuan Pohan Adinda Afifa Putri Anggis Dinda Pratiwi MF Cyntia Catharina Junita Gabriella Christie Laminto Lize Maydner Shania Puttie Syabilla Shinta Hendraningrum Kesuma Dewi Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe Tjhong Sendarawan