Nurul Amin
STIE Syariah Bengkalis

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Nurul Amin
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 1 No 1 (2012): IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - June
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.611 KB)

Abstract

Penelitian ini melihat dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi serta melihat apakah terdapat diskresi kebijakan fiskal dan bagaimana dampaknya terhadap volatilitas output dan inflasi. Hasil empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap output dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang pengenaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pengeluaran pemerintah tidak. Penyesuaian jangka pendek menunjukkan bahwa shock kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap output sementara shock kenaikan pajak berdampak negatif. Lebih dominannya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap output dalam jangka pendek dibandingkan dengan pajak menunjukkan masih cukup efektifnya kebijakan ini untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam masa resesi. Sementara itu kenaikan pengeluaran pemerintah menyebabkan penurunan inflasi, sementara peningkatan pajak menyebabkan peningkatan inflasi. Studi ini juga menunjukkan tidak adanya diskresi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.
Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Nurul Amin
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 2 No 1 (2013): IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - June
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.633 KB)

Abstract

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2006-2012 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% pertahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Kabupaten Bengkalis tercermin dalam APBDnya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakannya otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA. 2006-2012 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% pertahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang bersasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama memberikan kontribusi rata-rata pertahunnya sebesar 5,08% pertahun. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kabupaten Bengkalis perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.
Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bengkalis Nurul Amin
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 2 No 2 (2013): IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - December
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.728 KB)

Abstract

Di dalam ketentuan perpajakan maka pajak merupakan pendapatan yang dibagi atas dua yaitu pajak yang merupakan pendapatan negara dan pajak yang merupakan pendapatan daerah. Pendapatan daerah dari sektor pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis memiliki pendapatan daerah dengan dasar kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan PBB di dalam kerangka teori menyatakan bahwa pertama teori yang mendasar, kedua teori partisipasi, ketiga partisipasi masyarakat (Y), keempat sikap (X1), kelima Motivasi (X2), kesemuanya ini merupakan kerangka teori pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Metodologi yang dipakai adalah tipe penelitian, populasi sampel, tehnik pengambilan sampel, tehnik analisis data serta skala pengukuran. Dalam jurnal ini dinyatakan dengan kesimpulan bahwa variabel partisipasi (Y) dinyatakan baik, variabel sikap (X1) menyatakan bahwa sikap masyarakat kurang mendukung, variabel motivasi (X2) menyatakan motivasi kurang tinggi. Saran dalam jurnal ini menyatakan bahwa pemungutan PBB harus dapat disesuaikan dengan keadaan dilapangan, pemberitahuan dari petugas tentang sanksi, penyampaian informasi melalui ketua RT dan lurah serta kepala desa, sanksi bagi kerterlambatan pembayaran, adanya pelatihan bagi petugas pemungut PBB danpetugas turun langsung kepada masyarakat.
Analisis Konsumsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Nurul Amin
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 3 No 1 (2014): IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - June
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.68 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, konsumsi periode sebelumnya, pendapatan disposibel dan suku bunga terhadap konsumsi di Riau dan menganalisis pengaruh konsumsi, kapital dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau periode 2000 - 2011. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan analisis model persamaan simultan dengan metode Two Stages Least Square (TSLS). Hasil penelitian menemukan bahwa :1) pertumbuhan ekonomi, konsumsi periode sebelumnya, pendapatan disposibel, dan suku bunga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap konsumsi di Riau. Akan tetapi secara parsial tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap konsumsi. 2) konsumsi, kapital dan tenaga kerja baik secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Riau. Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah : Pemerintah Daerah Riau perlu memberikan insentif terhadap sektor-sektor produktif atau sektor riil agar mampu meningkatkan produksi (ouput) sehingga akan berdampak terhadap peningkatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Kata Kunci: Konsumsi, Pertumbuhan Ekonomi, konsumsi periode sebelumnya, pendapatan disposibel, suku bunga, kapital dan tenaga kerja.
Penilaian Pada Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Nurul Amin
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 3 No 2 (2014): IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - December
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.057 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara sistem dan prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkalis dengan Manual Pendapatan Daerah yang ditentukankan oleh Departemen Dalam Negeri. Agar pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu berjalan dengan baik, maka sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Manual Pendapatan Daerah yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri. Selain itu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Struktur Pengendalian Intern yang baik yang meliputi: struktur organisasi, sistem otorisasi dan pencatatan, praktek yang sehat dan karyawan yang cakap. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya melaksanakan sistem dan prosedur dalam Manual Pendapatan Daerah dan telah sesuai dengan Struktur Pengendalian Intern. Dan sistem prosedur pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Manual Pendapatan Daerah telah sesuai dengan Struktur Pengendalian Intern.
Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah Nurul Amin
IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 4 No 1 (2015): IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita - June
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.842 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010-2014”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis rasio kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa tingkat keuangan kemandirian yang instruktif dengan rata-rata sebesar 18,76%, rasio efektivitas sebesar 105% yang berarti sangat efektif, rasio efisiensi yang bersifat efisien dengan rata-rata sebesar 4,89%, rasio aktivitas belanja rutin terhadap APBD sebesar 76,8% lebih besar dibandingkan rasio aktivitas belanja pembangunan terhadap APBD yang hanya memiliki rata-rata sebesar 22,2% serta rasio pertumbuhan terdiri dari PAD sebesar 26,58%, pendapatan sebesar 15,18%, belanja rutin sebesar 16,25%, dan belanja pembangunan sebesar 17,51%. Dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki trend negatif seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran bahwa sebaiknya pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.