Moh Mudzakkir
Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

RELASI KUASA DALAM PERUBAHAN KURIKULUM 2013 Fisca Cahyani; Moh Mudzakkir
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.498 KB) | DOI: 10.20961/jas.v6i1.18186

Abstract

The most visible and most easily explained power is in the state aspect. This is illustrated clearly from the contents of the Constitution which became the benchmark or the basis of every decision made. The polemic started from the SBY administration which created a policy on the new curriculum, which was later named the Curriculum 2013. This curriculum is intended for young generation able to meet the competition MEA. But after the government changed hands and made a new policy (policy on curriculum evaluation and finally implemented two curriculum) some writings were twisted. The implementation of government policies and criticisms that are carried out as a form of resistance are never separated from the ideologies that lie behind them. This research uses content analysis as data analysis technique. The salin to sharpen analysts also used the theory of Liberal Paradigm of Girox and the Power of Curriculum Michel W. Apple. From the research conducted found that the background of M Noah and Boediono which including the technocrats led to decisions that are very hegemonic. Meanwhile, criticism made by some parties is very nationalist or berparadigma of critical education. This is because they are back to the romanticism of making the Constitution which should be used as the basis for further policy making. In addition, the illusions of educational perfection raised by the predecessor from Indonesia (Ki Hadjar Dewantara) also did not escape as the basis.Keywords: Curriculum Changes, Curriculum 2013, Ideology.AbstrakHal yang paling terlihat dan paling mudah untuk dijelaskan mengenai kekuasaan adalah dalam aspek negara. Ini digambarkan secara jelas dari konteks konstitusi yang menjadi cabang atau dasar dari setiap pembuatan keputusan Masalah dimulai dari pemerintahan SBY yang membuat kebijakan pembuatan kurikulum baru, yang setelahnya dinamai dengan Kurikulim 2013. Kurikulum ini dimaksudkan untuk generasi muda agar dapat bersaing di era MEA. Namun setelah pemerintah bepindah tangan dan membuat kebijakan baru (kebijakan dalam evaluasi kurikulum dan akhirnya mengimplementasi dua jenis kurikulum) beberapa aturan didalamnya tumpang tindih. Implementasi dari kebijakan pemerintah dan kritikan yang dilakukan sebagai bentuk resistensi tidak pernah terpisah dari ideologi yang berada dibalik mereka. Penelitian ini menggunakan konten analisis sebagai teknik analisis data. Untuk mempertajam analisis, penelitian ini juga menggunakan teori paradigma liberal dari Girox dan kekuatan kurikulum dari Michel W. Apple. Dari penelitian yang dilakukan menemukan bahwa latar belakang dari M. Noh dan Boediono yang melibatkan teknokrat menyebabkan keputusan yang dihasilkan sangat bersifat hegemonik. Sementara, kirikan yang dibuat oleh beberapa pihak sangat bersifat nasionalis atau berparadigma dari pendidikan kritis. Hal ini disebabkan karena mereka kembali kepada romantisme dalam membuat konstitusi yang seharusnya digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan dikemudian hari. Sebagai tambahan, ilusi dari kesempurnaan pendidikan yang diciptakan oleh pendahulu dari Indonesia (Ki Hadjar Dewantara) juga tidak lepas dari dasar ini.Kata Kunci: Perubahan Kurrikulum, Kurikulum 2013, Ideologi.