Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adl Manabia: Journal of Constitutional Law Al-Hukkam : Journal of Islamic Family Law
Dahrul Muftadin
IAIN Pekalongan
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DASAR-DASAR HUKUM PERJANJIAN SYARIAH DAN PENERAPANNYA DALAM TRANSAKSI SYARIAH Dahrul Muftadin
Al-'Adl Vol 11, No 1 (2018): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.827 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v11i1.1085

Abstract

The existing Sharia Financial Institution (LKS) is the result of the scholarsto bring people closer to the sharia system. And now a days LKS is an alternativefor many people who want to have a transaction within the framework of sharia.The development of existing LKS is quite significant. Although in terms ofpercentage is still small when it is compared with the conventional financial institutions. Nevertheless, the spirit for alms should always be well appreciated forsharia financial institutions to grow.In order for sharia financial institutions to develop properly in accordancewith the existing signs in Islamic law, the Islamic financial institutions must meetthe criteria and conditions which is still valid.The principles or basics that have been determined that will later make allthe forms of transaction done in terms of finances can run in accordance with the existing Shari'a. So as to create a balance that can provide benefits for the partieswho make sharia transactions.
Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Alia Nur Afdholina; Dahrul Muftadin
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.565 KB) | DOI: 10.28918/manabia.v1i1.4505

Abstract

Village regulations are a manifestation of Indonesia as a state of law. Its existence in the world of regional legal products is arguably still new and its existence is the answer to the challenges of the social conditions of society which always change from time to time. As a result of the issuance of Law number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation (UU PPPU), it shifted the hierarchy of the position of village regulations. This has an impact on the uncertainty of the juridical basis of village regulations. This has led to the neglect of this type of regional legal product, especially since it is still relatively new, often in the process of formation it is not in sync with the procedures contained in Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 111 of 2014 and does not pay attention to the rules and principles of the formation of laws and regulations. From these problems, two problem formulations emerged, namely: 1) What is the Process of Formation of Village Regulations according to Permendagri Number 111 of 2014?, 2) How is Siyasah Duturiyah's Review of the Process of Formation of Village Regulations according to Permendagri Number 111 of 2014?. This research is library research in a qualitative form. To explore the data and analyze the data using a juridical-normative approach and Siyasah fiqh (Siyasah Duturiyah). The first results of this study are; the formation of village regulations must pay attention to 3 very fundamental and absolute rules or principles, namely the principle of lex superior derogate lex inferiori, principle of lex specialis derogate lex generalis, and principle of lex posterior derogate lex priori. The formation of village regulations according to Permendagri Number 111 of 2014 must go through 6 (six) stages, namely planning, preparation, discussion, determination and promulgation, dissemination, as well as evaluation and clarification. Second; based on the review of the dusturiyah siyasa on the substance of the process of forming village regulations, the principles of Islamic law have been realized, such as the application of the principles of deliberation and democracy. Because each stage does not leave the principle of amar ma'ruf nahi munkar. Even though in practice there are often legal defects and are used for personal and group interests only.
Kajian Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Terhadap Pemenuhan Legalitas Perkawinan dan Kelahiran dalam Membangun Ketahanan Keluarga Amrina Rosyada; Uswatun Khasanah; Dahrul Muftadin
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1219.494 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i2.4822

Abstract

Tidak adanya legalitas kelahiran berimplikasi pada keabsahan identitas diri yang di lindungi oleh Negara. Karenanya hal tersebut berimplikasi pada hak seorang warga Negara untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah dan juga tidak bisa menuntut hak-hak lain seperti dalam pengurusan waris. Pemerintah kota Pekaloangan menyusun kebijakan baru dalam bentuk perda kota Pekalongan No.8 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis unsur legalitas perkawinan dan kelahiran dalam perda tersebut dengan perspektif kajian Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah. Paper ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menghimpun data melalui studi dokumentasi. Hasil data yang telah dihimpun kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) guna menguatkan ketahanan keluarga pemerintah mewajibkan setiap individu untuk melakukan pencatatan perkawinan agar perkawinannya disahkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan melakukan pencatatan kelahiran untuk memperoleh akta kelahiran sebagai bukti autentik kelahiran seseorang. (2) kebijakan ini merupakan bentuk implementasi Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam kategori mashlahah hajjiyah. Karena kebijakan mengenai legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran ini merupakan suatu kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bersifat solutif terhadap kesulitan yang di hadapi masyarakat.
Pandangan Para Tokoh Rifa’iyah dan Nahdhatul ‘Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam’iyah Rifa’iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Ellora Rizqa Nufa; Dahrul Muftadin; Anindya Aryu Inayati
Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (998.558 KB) | DOI: 10.28918/al-hukkam.v1i2.4826

Abstract

Tajdid nikah atau memperbaharui akad nikah adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh Jam’iyah Rifa’yah. Penelitian ini mengkaji pembaharuan akad nikah di kalangan Jam’iyyah Rifa’iyah Dukuh Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan serta pandangan para tokoh Rifa’iyah tentang pelaksanaan pembaharuan akad nikah di kalangan Jam’iyyah Rifa’iyah Dukuh Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan serta pandangan para tokoh Nahdhatul ‘Ulama tentang pelaksanaan pembaharuan akad nikah di kalangan Jam’iyyah Rifa’iyah Dukuh Paesan Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Pelaksanaan tajdid nikah ini bertujuan untuk kehati-hatian saja manakala ada syarat dan rukun nikah yang belum terpenuhi pada waktu akad nikah. Jam’iyah Rifa’iyah Dukuh Paesan berusaha untuk tidak melakukan tradisi tajdid nikah karena menganggap pernikahan yang dilakukan pada zaman sekarang sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan agar lebih menghemat waktu dan tenaga. Pernikahanpun sudah diserahkan kepada Kyai dan tugas penghulu hanya sebagai PPN (Pegawai Pencatat Nikah) saja. Sedangkan didalam jam’iyah NU dari zaman dahulu hingga sekarang akad nikah hanya dilaksanakan satu kali, tidak ada pelaksanaan tajdid nikah seperti dalam kelompok Rifa’iyah. Artinya dalam masalah akad nikah ,Rifa’iyah dan Nahdhatul Ulama sudah hampir sama, tidak ada perbedaan yang menjadikan adanya pelaksanaan tajdid nikah dizaman sekarang
Co-Authors Alia Nur Afdholina Amrina Rosyada Anindya Aryu Inayati Ellora Rizqa Nufa Uswatun Khasanah