<![CDATA[Pembiayaan bermasalah akan menurunkan penghasilan Lembaga Keuangan Syariah serta menimbulkan problem likuiditas keuangan. Konsekuensinya likuiditas keuangan LKS merosot, sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban LKS kepada penyedia dana (deposan, penabung serta kreditur), maka menyebabkan kepercayaan masyarakat juga akan merosot kepada LKS. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Jati Baru, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan implikasi dari pembiayaan bermasalah terhadap kesejahteraan anggota KSPPS BMT Jati Baru. Penelitian lapangan ini mempergunakan data yang diperolah melalui wawancara dengan pengelola KSPPS BMT Jati Baru dan nasabah pembiayaan bermasalah melalui observasi serta dokumentasi, artikel, buku, majalah dan referensi lain yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis reduksi, display, verifikasi dan dinarasikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Jati Baru Padang adalah peraturan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat terutama di tempat-tempat keramaian seperti lingkungan sekolah, pasar dan daerah pariwisata untuk mengurangi penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat tidak bisa melaksanakan kegiatan ekonominya dengan baik, sehingga berdampak pada tidak adanya iktikad baik dari nasabah pembiayaan untuk membayar utangnya. Penyelesaian pembiayaan pada KSPPS BMT Jati Baru dilaksanakan dengan cara restruktisasi melalui rescheduling, restrukturisasi dan reconditioning. Implikasi dari pembiayaan bermasalah pada kesejahteraan anggota adalah berkurangnya balas jasa yang bisa diberikan kepada anggota yang mempercayakan dananya ke KSPPS BMT. Berkurangnya SHU yang diterima anggota, tidak bisanya nasabah menerima pembiayaan sesuai dengan waktu yang diperlukannya dan berkurangnya kesempatan anggota untuk mendapatkan pembiayaan dari KSPPS BMT Jati Baru untuk memenuhi kebutuhannya.]]>
