Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum LEGAL BRIEF Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM)
Budy Mulyawan
Politeknik Imigrasi
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Budy Mulyawan
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 11, No 3 (2017): Edisi November
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2017.V11.287-303

Abstract

Apikasi Pelaporan Orang Asing merupakan aplikasi online yang berguna untuk membantu dan memudahkan proses pelaporan orang asing. Bagi Petugas Imigrasi, aplikasi ini dapat digunakan sebagai salah satu data maupun informasi dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Banyak orang yang tidak mengetahui kegunaan dari aplikasi ini, termasuk Petugas Imigrasi sendiri, bahkan ada yang menganggap bahwa aplikasi ini menambah pekerjaan atau membuang waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat Aplikasi Pelaporan Orang Asing dalam membantu pelaksanaan pengawasan Orang Asing serta bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Metode yang digunakan adalah yuridis empirik dengan melakukan penelitian lapangan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berbagai macam alasan, beberapa hotel/tempat penginapan maupun perorangan tidak menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing, padahal dengan melakukan registrasi dan mengisi format pelaporan yang ada dalam aplikasi, pengurus hotel/tempat penginapan maupun perorangan sudah tidak perlu lagi melaporkan keberadaan orang asing secara manual ke Kantor Imigrasi. Selain itu Kantor Imigrasi juga belum melaksakana proses projustisia terhadap pengurus/pemilik hotel/tempat penginapan maupun perorangan yang tidak melakukan registrasi sehingga tidak menimbulkan efek jera.
Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Budy Mulyawan
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 1 (2018): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.107-118

Abstract

Fungsi penegakan hukum Keimigrasian dilaksanakan yaitu dalam bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian dan Tindakan yang bersifat Pro Justitia atau penyidikan.Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian terkadang menghadapi suatu permasalahan yaitu penggunaan alat bukti yang ada sekarang dirasa sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat. Dalam alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian terdapat 2 (dua) alat bukti di luar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satunya adalah alat bukti informasi elektronik, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan dalam proses pemeriksaan. Penerapan terhadap alat bukti informasi elektronik tersebut masih jarang digunakan sehingga tingkat efektivitasnya dinilai kurang. Meskipun pada umumnya alat bukti tersebut baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan.
THE BALANCE OF IMPLEMENTATION BETWEEN PROJUSTITIA AND IMMIGRATION ADMINISTRATION ACTION Budy Mulyawan; Silvester Yansen Halawa; Raden Kevin Fabio Winata
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 1 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v1i2.35

Abstract

In the current era of globalization, it is very common for humans to travel between countries. The freedom of human movement to move between countries is a basic or human rights guaranteed in the constitution. This migration right is regulated in Article 28E of the 1945 Constitution (Amendment), which determines that: "Every citizen is free to choose a place to live in the territory of the country and leave it, and the right to return." But in its development more complex problems arise which forces all parties to focus their attention on solving this problem. Of course attention is focused on the immigration institution as the guardian of the state gate, meaning as a spearhead in facing and selecting foreigners who enter or monitor foreigners in Indonesia. In carrying out its own functions Immigration agents have been provided with laws that are used in carrying out their obligations. UU no. 6 of 2011 concerning immigration is the main weapon in handling the problem of foreigners who will or have entered the territory of Indonesia. The actions taken against foreigners who commit violations in Indonesia are by pro-justisia or by immigration administrative actions (TAK).
Changing the Community Paradigm for Indonesian Immgiration Budy Mulyawan; Andreas Parulian Pakpahan
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Abdimas Imigrasi
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v1i1.129

Abstract

There is a wrong community paradigm about inspiration. The impulse does not merely provide passport making services for the community. But more than that, Immigration has far broader duties and functions than taking care of making passports. There are 4 functions of immigration, including community service, law enforcement, state security and development facilitators. This institution has the duty to guard the country's gates from all threats that can endanger the security and sovereignty of this country. For this reason, community service is carried out in order to change the way people think about immigration in Indonesia. The target is students in one of Bekasi's high schools. It is hoped that they can become actors in disseminating correct information related to immigration tasks and functions and increase the existence of the community. Thus, the entire community can play an active role in helping to realize the security and sovereignty of this country.
Optimizing the Implementation of Immigration Supervision on Foreign Investors (Study at the Class I Non-TPI Immigration Office, Central Jakarta) Muhammad Benaya Yudhistira Fath; Budy Mulyawan; Syakir Syakir
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.793 KB)

Abstract

This study aims to find out what obstacles are faced in the supervision of foreign investors and the countermeasures carried out at the Immigration Office Class I Non TPI Central Jakarta. In this study, the authors used normative and empirical research methods, while the data sources were obtained using primary and secondary data. Data collection techniques were carried out using qualitative methods in the form of literature studies, field observations or observations, and also interviews. The results of the study indicate that there are several obstacles that prevent officers from carrying out immigration control such as legal factors that regulate foreign investors, law enforcement factors related to those carrying out law enforcement, facilities or facilities that should facilitate work, cultural factors of the community in responding to foreigners who commit a violation, and also related to the supervisory factor in data transparency of Foreign Investors.
ANALISIS KORELASI DAN PENGARUH DIMENSI BELIEF IN A JUST WORLD TERHADAP PUBLIC SERVICE MOTIVATION Budy Mulyawan
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i1.407

Abstract

Banyak penelitian terdahulu yang menemukan bahwa kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh motivasi dari pegawai. Salah satu motivasi intrinsik yang dipercaya memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawaai adalah motivasi pelayanan publik atau public service motivation. Objektif dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan dan pengaruh belief in a just world terhadap public service motivation pada PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Jakarta. Penelitian yang dilakukan menggunakan kaidah kuantitatif dan juga kepustakaan sebagai alat analisis. Responden dalam kajian ini sebanyak 951 PNS yang berasal dari 3 instansi dengan pendapatan tertinggi di Jakarta, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan dimensi belief in a just world memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat public service motivation, selain itu dimensi ini cocok diterapkan sebagai dimensi tambahan dari dimensi public service motivation dari Perry dan Wise (1990) untuk mengukur tahap public service motivation pegawai di Indonesia.
Co-Authors Andreas Parulian Pakpahan Muhammad Benaya Yudhistira Fath Raden Kevin Fabio Winata Silvester Yansen Halawa Syakir Syakir