Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STRENGTHENING THE POSITION OF IMMIGRATION POLICIES IN THE PREVENTION OF TRADE CRIMINAL ACTIONS AND HUMAN STUNNING Felix Ferdin Bakker; Muh. Alif Jamil Pratama
Journal of Law and Border Protection Vol 2 No 2 (2020): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v2i2.194

Abstract

Transnational crime in the territory of Indonesia is increasingly motivated by several pushes and pull factors. First, Indonesia's strategic position makes many people tempted to anchor to Indonesia to make Indonesia a transit country and live and develop. This is worrying because it cannot be denied that foreigners enter a country in an illegal way and cross borders. Second, state borders without immigration documents or other valid documents will create new problems, which of course, can lead to criminal issues. Of course, a policy of equitable borders and controls is the answer to this problem.Another thing that cannot be left out is that establishing a positive law that is firm and binding is the key to the success of this policy. This research study uses normative legal research methods with qualitative data collection juxtaposed with descriptive analysis techniques so that the existing problems regarding transnational crimes, especially human smuggling, can be presented comprehensively and informatively. Outreach to the community as the first informant is one of the keys to community-based surveillance and enforcement management. It is hoped that with the coordination and synergy of problems related to foreign nationals who are the perpetrators of human smuggling crimes, it is expected that it can decrease statistically so that the selective policy principle that is aspired is that only foreigners who provide benefits and have valid documents can enter Indonesian territory and give services to Indonesia's national progress.
Analisis Pemberian Tindakan Administatif Keimigrasian Bagi Orang Asing Tanpa Memiliki Dokumen Perjalanan Dan Tidak Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Muh. Alif Jamil Pratama; Tony Mirwanto
SEIKO : Journal of Management & Business Vol 6, No 1 (2023): January - Juny
Publisher : Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/sejaman.v6i1.5628

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bagaimana penanganan sebuah kasus pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Filipina pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Filipina tersebut yakni memasuki wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku serta tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi, atas tindakan tersebut selayaknya yang bersangkutan dikenakan Pasal 113 Juncto Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Warga Negara Filipina tersebut dikenakan tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif- Empiris untuk mengetahui dan menganalisis terkait seperti apa pertimbangan pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian serta bagaiamana penegakan hukum yang ideal terhadap Warga Negara asal Filipina tersebut. Kedepannya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam pelaksanaan Penegakan Hukum Keimigrasian di lapangan. Hasil penelitian terkait kasus ini menemukan bahwa faktor Kemanusiaanlah yang menjadi pertimbangan dalam pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian. Kata Kunci: Tindakan Administratif Keimigrasian, Dokumen Perjalanan,