Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Jurnal Bedah Hukum

PERAN ADVOKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN burham pranawa
Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan bagaimana kebijakan hukum yang dapat diambil untuk menyiapkan advokat Indonesia agar dapat bersaing di dalam MEA saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada data sekunder dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama bahwa dari aspek bidang jasa hukum, Advokat berperan di mana advokat asing maupun advokat Indonesia dapat dengan bebas melakukan tugas profesinya di luar negeri dengan melakukan tugas mengadvokasi sebagaimana dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA, dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2007 yaitu dengan: Penguatan daya saing ekonomi, Program Aku Cinta Indonesia (ACI), Penguatan sektor UMKM, Perbaikan infrasruktur, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan; Pengaturan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam menghadapi globalisasi hukum dalam pengaturannya sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih kurang mampu untuk meningkatkan daya saing dengan advokat asing, hal tersebut diantaranya dalam Keorganisasian Advokat dan Pendidikan Tinggi Hukum
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Nomor : 115/Pid B/2013/PN.Byl) Sumardi Sumardi; Burham Pranawa
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Perjudian pada putusan (Nomor:115/Pid.B/2013/PN.Byl) Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Perjudian pada putusan (Nomor: 115/Pid.B/2013/PN.Byl). Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai ‘’Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Nomor:115/Pid.B/2013/PN.Byl). di laksanakan di kantor Pengadilan Negeri Boyolali. Serta penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, perundang- undangan yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Perjudian, penerapan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai mana di atur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perjudian dalam perkara putusan Nomor:115/Pid.B/2013.PN.Byl didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis, hal- hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undanng-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim.
PERANAN POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI (STUDI KASUS DI POLRES BOYOLALI) Tri Wahono; Burham Pranawa; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehidupan di jaman modern saat ini sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak – anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam – jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang.Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada kenyataan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam – macam narkotika yang sebagian besar dilakukan oleh para remaja. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang yang menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Narkotika sangat berpengaruh terhadap fisik dan mental setiap orang yang memakainya.Narkotika dapat menjadi bom waktu bagi negara jika tidak dilakukan pencegahan secepat mungkin. Narkotika sangat berbahaya karena dapat mengubah pola pikir, suasana hati atau dengan kata lain mempengaruhi perasaan seseorang pecandu maupun yang tidak. Kiprah kepolisian sekarang sudah mulai kita rasakan baik secara preventif maupun represif. Mereka mengerahkan segala kekuatan jaringan, keahlian, perlengkapan, dan personilnya untuk memberantas kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu upaya preventif kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba adalah melakukan patroli dan razia rutin di setiap titik rawan peredaran gelap narkotika. Dari penjelasan dan uraian tersebut diatas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai Peranan Polri dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran gelap Narkoba di Indonesia khususnya di Wilayah Hukum Polres Boyolali
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Online Burham Pranawa
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.337

Abstract

Belanja di internet/online lebih mudah, dekat, murah dan efisien bagi para pembeli (konsumen). Penjual juga mendapatkan keuntungan dari karakteristik transaksi online yang sama. Dalam karakteristik transaksi online tersebut mereka dapat melakukan transaksi bisnis tanpa perlu melakukan pertemuan dengan konsumen. Memang benar, transaksi online mempunyai potensi yang memungkinkan konsumen mendapatkan barang yang sesuai keinginan mereka, yang didapat dari belahan dunia manapun saat bergerak menuju penjual tersebut, beban pelaksanaan pengiriman dari wilayah paling jauh yang dapat dicapai, biayadan syarat-syarat muatan serta asuransi hanya dilakukan dalam bisnis perdagangan internasional. Namun di sisi lain belanja melalui online mengandung kelemahan yang merugikan terutama pada pihak pembeli/konsumen karena pembeli tidak dapat melihat, menyentuh, merasakan barang yang akan dibeli secara langsung, sehingga barang yang ditawarkan melalui internet/online terkadang tidak sesuai / atau tidak sama dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa yang ditampilkan secara online tersebut.
Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Burham Pranawa
Jurnal Bedah Hukum Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v7i1.1014

Abstract

The perpetrators of money laundering crimes use bank facilities to hide assets from the proceeds of their crimes. The bank was chosen as a means to hide their assets because the bank has rules regarding bank secrecy which gives the account owner the right to keep the identity and value of deposits in the bank confidential. The purpose of this study is to discuss the concept of money laundering and the process of disclosing bank secrets to perpetrators of money laundering crimes. The research method used is a normative/doctrinal approach, descriptive research type, secondary data sources, data collection methods using literature and documentation, qualitative normative data analysis methods and deductive conclusions drawn. The concept of money laundering is clearly regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering which regulates the meaning of money laundering, the subjects of money laundering offenders, elements of money laundering crimes and sanctions against perpetrators of money laundering crimes. The process of disclosing bank secrets for perpetrators of money laundering crimes can be carried out by officials who have the authority to disclose.
Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Terhadap ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) Untuk Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Burham Pranawa
Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v8i1.1346

Abstract

Abstract Determining criminal responsibility for perpetrators of criminal acts who are mentally ill is one of the duties of a judge in court because the conditions for punishing a person include being convinced that they fulfill the requirements to prove that they are guilty of committing a criminal act and that the perpetrator is declared capable of taking responsibility as stipulated in Article 6 (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, an examination process is carried out by a mental doctor or psychiatrist. The development of information technology has had an impact on the examination process so that digital forensics is needed to prove whether or not criminal perpetrators who experience mental disorders are declared capable of responsibility. The aim of this research is to answer the role of digital forensics in conducting examinations of ODGJ and digital forensics as evidence for ODGJ to determine criminal responsibility. The research method used is a normative juridical approach, with descriptive research type, secondary data sources, data collection methods using library studies, normative qualitative data analysis methods with deductive conclusions drawn.. Abstrak Penentuan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana orang dalam gangguan jiwa merukan salah satu tugas hakim di pengadilan karena syarat menghukum seseorang diantaranya keyakinan memenuhi syarat pembuktian telah bersalah melakukan tindak pidana dan pelaku dinyatakan mampu bertanggung jawab sebagaimana Ketentuan Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dilakukan proses pemeriksaan oleh dokter jiwa atau psychiater. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak terhap proses pemeriksaan sehingga diperlukan digital forensic untuk membuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa terbukti atau tidak dinyatakan mampu bertenggung jawab. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab peranan digital forensic dalam melakukan pemeriksaan terhadap ODGJ dan digital forensic sebagai alat bukti terhadap ODGJ untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian deskriptif, sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, metode Analisa data normative kualitatif dengan ditarik kesimpulan secara deduktif