Garuda - Garba Rujukan Digital

HAK KONSUMEN DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XIII/2015 Nabila Ika Saputri; Burham Pranawa; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i2.416

he Indonesian state is based on the state foundation, namely Pancasila which is contained in the 1945 Constitution in the era of economic democracy for national development to achieve a prosperous economy through the direction of policies that can support the national government program, one of which is through the economic sector assisted by tools and knowledge technology. So, it is expected to create and produce a balance between producers and consumers. In practice, the consumer is involved in losses incurred by the business actor / producer. The purpose of the study was to find out the legal bases that were found from the consideration of the panel of judges in deciding Case No. 65 / PUU-XIII / 2015 concerning consumer protection and the legal consequences of breaking up. This type of research is a type of normative legal research through secondary data sources consisting of , secondary, primary and tertiary legal data. The results of the research are the bases of the legal results of the judges' considerations in deciding Decision No. 65 / PUU-XIII / 2015 of the law on Consumer Protection, namely legal considerations from the panel of judges, namely juridical, philosophical and sociological aspects. As a result of the Decision of the Constitutional Court Number 65 / PUU-XIII / 2015, namely the Article submitted by the petitioners is declared still valid and does not contradict the 1945 Constitution both from its formation and material and the applicant is required to obey the Decision. His advice to people who have problems with business actors hope that they can comprehend complete the articles in the law that will be tested and the government and law enforcement officials regarding the constitution, to disseminate information to people who do not know the procedural procedures in the Constitutional Court. Negara Indonesia berdasarkan dasar negara yaitu Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam era demokrasi ekonomi untuk pembangunan nasional mencapai ekonomi menjadi sejahtera melalui arah kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung dari program pemerintahan nasional salah satunya melalui bidang ekonomi dibantu dengan alat dan ilmu teknologi. Sehingga, diharapkan dapat menciptakan dan menghasilkan keseimbangan antara produsen dan konsumen. Pada prakteknya dari pihak konsumen terlibat kerugian yang dilakukan pihak pelaku usaha/ produsen. Tujuan Penelitian adalah mengetahui dasar- dasar hukum yang terdapat dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara No. 65/PUU-XIII/2015 tentang perlindungan konsumen dan akibat hukum dari putusanya. Jenis penelitiannya merupakan jenis penelitian hukum normatif melalui sumber data-data sekunder yang terdiri dari data bahan hukum sekunder, primer dan bahan hukum tertier. Hasil dari penelitian adalah dasar –dasar dari hukum pertimbangannya majelis hakim dalam memutus perkara No. 65/PUU-XIII/2015 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pertimbangan hukumnya dari majelis hakim yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XIII/2015 yaitu Pasal yang diajukan para pemohon dinyatakan masih tetap berlaku dan tidak bertentangan UUD 1945 baik dari pembentukan dan materinya serta pemohon diwajibkan mentaati Putusan tersebut. Sarannya ke masyarakat yang mempunyai permasalahan terhadap pelaku usaha harap dapat memahami secara menyeluruh atas Pasal di UU yang akan diujikan dan pemerintah dan aparat penegak hukum mengenai konstitusional, untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat yang tidak mengetahui tata beracara di Peradilan Konstitusi.

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (ANALISA PUTUSAN PERKARA NOMOR : 150/Pid.Sus/2019/PN.BYL) Sarjono Sarjono; Burham Pranawa; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i2.431

Fornication is a “criminal offense against decency which develop from time to time and requires special handling. The crime of sexual abuse against children need serious attentions from all circle, especially the active role of law enforcers.” Imposing a crime against the perpetrator of a criminal act of sexual immorality cannot be separated from the role of judges, prosecutors and the police as law enforcement officers in order to achieve peace in the life of the community. The purpose of this research is to know the judges 'considerations in deciding criminal cases against children, knowing the judges' “settlement of witnesses who are less than 15 years old in the District Court in deciding criminal cases for perpetrator who have commited obscene act against children,” knowing the obstacles faced by judges in deciding criminal cases of obscenity Against Children in Boyolali District Court Decision Number: 150 / Pid.Sus / 2019 / PN.BYL. The research conducted is a descriptive legal research with an yurisdis empirical approach which take primary data by conducting interview and secondarry data by procesing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results of Judges' considerations in deciding criminal cases of child sexual abuse in the Boyolali District Court Decision Number: 150 / Pid.Sus / 2019 / PN.BYL, “that the elements of Article 82 paragraph (1), (2) Law of the Republic of Indonesia Number 17 2016 concern Stipulation of Perpu Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concern Child Protection as amended and supplemented by Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concern Child Protection has been fulfilled, and the Defendant is legally and convincingly proven to have committed the criminal act as charged in the Single Indictment.” According to Lawrence Meir Friedman's theory, “this is called a substantial system that determines whether or not the law is implemented. Substance also means products produced by people who are in the legal system which include the decisions they issue, the new rules they draft.” ABSTRAK Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin ada perkembangan dari waktu ke waktu dan memerlukan penanganan secara khusus. Tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu memperoleh perhatian serius dari berbagai kalangan, utamanya peran aktif pihak penegak hukum. Pidana dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana pencabulan tentu saja tidak lepas dari peranan jaksa, hakim, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum untuk meraih ketentraman hidup masyarakat. Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Pecabulan Terhadap Anak, Mengetahui Penyelesaian hakim Terhadap Saksi yang berumur kurang 15 tahun di PN dalam memutuskan perkara pidana pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak, Mengetahui kendala yang dijumpai oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Pecabulan Terhadap Anak dalam Putusan PN Boyolali Nomor: 150/Pid.Sus/2019/PN.BYL. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum deskriptif melalui pendekatan yurisdis empiris yang didapatkan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui pengolahan data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sesuai hasil penelitian Pertimbangan Hakim untuk memutuskan perkara pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Putusan PN Boyolali No.: 150/Pid.Sus/2019/PN.BYL, “unsur Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Tahun 2016 No. 1 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan Terdakwa dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.” Teori Lawrence Meir Friedman menyatakan “hal ini disebut sebagai sistem Subtansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.”

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Rekyan Ayu Nawang Wulan; Tegar Harbriyana Putra; Purwadi Purwadi
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i1.551

Traffic is one of the means of community communication that plays a vital role in facilitating development. Traffic problems are a national problem and are related to community development. Based on the Indonesian Transportation Institute, there are 4 (four) factors that cause accidents, namely vehicle factors, road factors, human factors and natural factors. The purpose of this study is 1) Knowing the process of handling the crime of traffic negligence that causes the loss of the lives of others in the Boyolali Police jurisdiction. 2) Knowing the obstacles faced by Boyolali Police Satlantas personnel in dealing with traffic negligence that causes the loss of lives of others in the Boyolali Police jurisdiction. 3) Determine the efforts of Boyolali Police Traffic Satlantas personnel in handling the crime of traffic negligence that causes the loss of life of others in the Boyolali Police jurisdiction. This type of research is empirical juridical research. This research is a descriptive study using primary, secondary and tertiary legal materials. This library research is carried out by searching, gathering, and studying the legislation and other legal materials related to the object of research. The results of this study are knowing the process of handling traffic accident cases ranging from carrying out TPTKP, processing crime scenes, investigations, forced efforts in investigations, examination of witnesses, expert witnesses and suspects, settlement of case files to the collection and reporting of traffic accidents. In this case also can be known obstacles in the form of lack of costs in investigating traffic accident cases that must be borne by Boyolali Police station personnel. So as to handle traffic accident cases, several efforts are needed that are both preventive and repressive. Abstrak Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui proses penanganan terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi personil Satlantas Polres Boyolali dalam menangani tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. 3) Mengetahui upaya personil Satlantas Polres Boyolali dalam menangani tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas mulai dari melaksanakan TPTKP, olah TKP, penyidikan, upaya paksa dalam penyidikan, pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka, penyelesaian berkas perkara hingga pendataan dan pelaporan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini juga dapat diketahui kendala berupa kurangnya biaya dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang harus ditanggung personel satlantas Polres Boyolali. Sehingga untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas diperlukan beberapa upaya yang sifatnya preventif maupun represif.

Pendaftaran Merek Sepatu Vans Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Yuri Utomo; Burham Pranawa; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.671

Brand name insurance in Indonesia holds fast to the constitutive guideline (enlistment) with the standard of first to document. This implies that an imprint possibly gets security if the imprint is enlisted with the public authority through the Service of Law and Basic freedoms and for this situation is in the Licensed innovation Directorate. Vans is an organization that was established in 1966 as a notable brand that is in extraordinary interest by general society with legitimate insurance as a notable brand. The motivations behind this investigation are 1) To know the methodology for enrolling a brand name as a work to ensure the Vans brand dependent on Law Number 20 of 2016. 2) To know the lawful assurance endeavors against the holder of the Vans brand rights dependent on Law Number 20 of 2016. 3) To realize the hindrances experienced in the brand name enlistment measure Dependent on Law Number 20 of 2016. The exploration approach utilized in this examination is a standardizing juridical methodology. This exploration is engaging examination. The sort of information utilized is auxiliary information utilizing essential, optional and tertiary legitimate materials. This writing research is completed via looking, gathering and examining laws and guidelines and other legitimate materials identified with the object of examination. The information investigation technique utilized elucidating subjective. The consequences of the examination are 1) Vans is a worldwide imprint whose enlistment should go through the Madrid convention. Imprint accommodation through the Madrid Convention is helped out through the DJKI office as the Workplace of Beginning which acts to complete custom actually takes a look at 2) Brand name enrollment will give more grounded security, particularly on the off chance that it clashes with the imprint indistinguishable or comparative 3) Deterrents experienced during the time spent enlisting an imprint Dependent on Law Number 20 of 2016 are government factors, law variables, and local area and social factors just as the execution of Law Number 20 of 2016 concerning marks and geological signs still not compelling. Asuransi nama merek di Indonesia berpegang teguh pada aturan konstitutif (pendaftaran) dengan standar pertama yang didokumentasikan. Ini berarti bahwa suatu jejak mungkin akan mendapatkan jaminan jika cetakan tersebut diberikan kepada otoritas publik melalui Layanan Hukum dan Kebebasan Umum dan untuk situasi ini berada di Direktorat Inovasi Berlisensi. Vans adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1966 sebagai merek terkenal yang sangat diminati oleh masyarakat umum dengan jaminan hukum sebagai merek terkenal. Motivasi yang melatarbelakangi pemeriksaan ini adalah 1) Mengetahui sistem pendaftaran sebagai upaya untuk menjamin ketergantungan merek Vans pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. 2) Mengetahui upaya pengamanan yang sah terhadap pemegang merek Vans berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. 3) Menyadari permasalahan yang dialami dalam tindakan pendaftaran nama merek Bergantung pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pendekatan pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis regularisasi. Pemeriksaan ini adalah eksplorasi yang mencerahkan. Jenis informasi yang digunakan adalah informasi opsional yang menggunakan bahan-bahan sah yang esensial, tambahan, dan tersier. Penelitian penulisan ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan merenungkan undang-undang dan pedoman-pedoman serta bahan-bahan lain yang sah yang diidentifikasikan dengan objek pemeriksaan. Teknik pemeriksaan informasi menggunakan subyektif yang menarik. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah 1) Vans bersifat global yang pendaftarannya harus melalui konvensi Madrid. Pemanfaatan merek melalui Konvensi Madrid dilakukan melalui kantor DJKI sebagai Tempat Kerja Permulaan yang bertindak untuk melengkapi adat benar-benar terlihat 2) Pendaftaran merek akan memiliki jaminan yang lebih membumi, terutama jika berhadapan dengan merek yang tidak dapat dibedakan atau komparatif 3) Imperatif yang dialami selama pendaftaran nama merek Tergantung pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah variabel pemerintah, daerah setempat dan komponen sosial dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan geologi masih belum berhasil.

Tinjauan Yuridis Akibat Cerai Talak Terhadap Istri Yang Sakit Jiwa: (Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0671/Pdt.G/2008/PA.Bi) Sri Budi Raharjo; Joko Mardiyanto; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v6i1.399

Marriage is everyone’s dream is old enaugh, physically and mentally healthy and and can thunk well so that The purpose family gets asense of partner. Related to this the outhor conducted research at the Boyolali Religious Courth about due to divorce of wives who have psychiatric disorder. This research uses a judicial empirical approach method. The type of data used primary and secondary and tertiary legal materials. Using the type of descriptive research.This descriptive is research with solve the problem being investigated by describing the situation. The purposed research are to knowing the legal consequenses of divorce fild by husband against wives who have psychiatric disorder and to knowing the trial process until the final decision of the panel of judges. And to knowing differences in the process and the verdict due to divorce of person who have psychiatric disorder with divorce petition from a phsycially andmentaly healthy person. In this case the judges considered so as to decide the case with verdict verstek, because wives who have psychyatric disorder was not present at trial despate be ing properly summoned according to apredetermined trial schedule for three times in arow with respect to existing right in her hose hold life.The panel of judges decided custody of children included in the applicant. The basic for this consideration maybe because her mother was psychiatric disorder and the child is still aminor so it is feared that it will have big effect to the safety and development if the follow his mother. Perkawinan merupakan dambaan setiap orang yang sudah cukup umur, sehat jasmani dan rohani, serta dapat berfikir dengan baik agar keluarga yang dibina mendapatkan rasa tentram. Namun karena perbedaan prinsip, pandangan dan kepentingan sehingga tujuan rumah tangga yang dibinanya jadi gagal sehingga setiap pasangan memilih hidup berjalan sendiri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer diambil dari observasi langsung yaitu di Pengadilan Agama Boyolali dengan narasumber. Data sekunder ada 3: bahan hukum primer mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomer: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomer: 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literature yang mengacu pada hukum acara perkawinan. Bahan hukum tersier diambil dari website atau internet yang membahas hukum perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari cerai talak terhadap istri yang mengalami gangguan jiwa dan mengetahui bagaimana proses persidangannya sampai pada Putusan akhir Majelis Hakim. Dalam perkara ini Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sehingga memutuskan perkara dengan Putusan Verstek karena istri yang mengalami gangguan jiwa tersebut tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut sesuai jadwal sidang yang sudah ditentukan selama tiga kali berturut. Sehubungan dengan hak-hak yang ada dalam kehidupan rumah tangganya tersebut Majelis Hakim memutuskan hak pengasuhan anak dikutkan pada Pemohon (suami) dasar pertimbangan ini mungkin karena ibunya mengalami sakit jiwa dan anaknya masih dibawah umur sehingga dikawatirkan berpengaruh besar terhadap keselamatan dan perkembangan anak tersebut jika diikutkan dengan ibunya. Kata kunci: percerain,gangguan jiwa ,istri

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search