Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Umum Di Klinik Praktik Mandiri Bidan Rifa’at Hanifa Muslimah; Arrisman Arrisman
Jurnal Syntax Fusion Vol 2 No 03 (2022): Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia
Publisher : Rifa' Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/fusion.v2i03.185

Abstract

Bidan sebagai tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya memiliki hak-hak untuk memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bidan di Praktik Mandiri Bidan dalam pemberian pelayanan umum jika tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan atau atas permintaan pasien dan untuk mengetahui kewenangan bidan di Praktik Mandiri Bidan dalam pemberian pelayanan umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan secara normatif empiris. Hasil: Perlindungan hukum bagi bidan dalam melakukan pelayanan kesehatan di Praktek Mandiri Bidan merupakan hak yang diberikan oleh hukum sepanjang bidan melakukan tugas sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Perlindungan hukum yang diberikan bagi bidan yang medapatakan pelimpahan wewenang dari dokter di Rumah Sakit diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
The Existence of Tax Courts in Indonesia From the Colonial Era, Independence, to Reformation Dien Hanifa; Arrisman Arrisman; Imam Haryanto
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 7 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i7.279

Abstract

The source of the State Budget is Taxes. Tax is a mandatory contribution that is coercive because it is regulated by law. One of the tax collection systems is self-assessment, where taxpayers are given the freedom to pay and report their taxes independently, the fiscal officer supervises and checks the tax returns reported by taxpayers every year. This difference in opinion on the results of the examination between taxpayers and tax officers is what raises the problem of tax disputes. The problem of tax disputes has existed from the Dutch colonial era to the present. The Tax Court is the body that decides tax dispute cases, the name and duties of the tax court have changed from time to time and with the decision number 26/PUU-XXI/2023 concerning the Tax Court. The authority of the tax court changed to the full authority of the Supreme Court. This article concludes that the Tax Court developed over time, and along with tax reform the Tax Court also underwent reform with the transfer of organizational, administrative, and financial coaching authority to the Supreme Court (MA). With this transfer of authority, it is hoped that the Tax Court can decide tax dispute cases fairly and have legal certainty for the parties to the dispute.