Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AICS Majalah Keadilan Inicio Legis : Jurnal Hukum Rechtsnormen Journal of Law Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Asti Sri Mulyanti
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
The Role of Tertiary Institutions in Increasing Understanding of The Protection of Child Abuse Laws in Communities in Sukabumi R.Eriska Ginalita Dwi Putri; Haidan Angga Kusumah; Asti Sri Mulyanti
Conference Series Vol. 5 No. 10 (2020): ADI International Conference Series
Publisher : ADI Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34306/conferenceseries.v5i10.191

Abstract

Violence against children can always occur in situations and conditions at any time and thing this can be caused by conflicts that occur both within the family and community environment. In the family sphere, conflicts usually occur within the household committed by husbands and wives whose effects can lead to an outlet of violence against children that have a negative impact on physical, psychological, mental, which contrary to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. 1 Likewise, in the community environment, problems often arise violence against children as a result of wrong relationships and the environment of that society itself which is not good, which is done by irresponsible people, namely sexual violence against children. So it needs protection by the state and society, which aims to provide a sense of security to children as victims as well as crack down on the culprit. Higher education as an institution that can spread values the value of kindness and understanding of the enforcement of cases of child abuse and also from the college will produce human resources who have competence to handle cases of child abuse, as well as being able to provide input and improvement of laws and regulations and policies relating to legal protection for children who are victims of violence.
Determination of Custody Rights (Hadhanah) for Children Who Are Not Yet Mumayiz to the Father Asantia Puspita Rohmah; Prahasti Suyaman; Asti Sri Mulyanti
Rechtsnormen Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Yayasan Pedidikan Islam Daarul Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55849/rjl.v1i2.307

Abstract

Background. One of the legal consequences of the breakdown of marriage due to divorce is the custody of children, which in fiqh literature is called Hadhanah. Purpose. The purpose of this paper is to: (a) provide information on the distribution of hadhanah rights to fathers for children who are not yet Mumayiz due to divorce. Method. The research method used in this research is a qualitative method with the type of normative juridical research based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms contained in the legislation. Hadhanah is a right that must be fulfilled by adults who are required to take care of the needs of a child including providing education and support to children who are not old enough. Results. The results of this study indicate that hadhanah in Islamic law prioritizes the best interests of the child. This is in accordance with the basic principles of Islamic law (found in the Qur'an and Hadith), which state that children have inherent rights in relation to both parents. Likewise, it is used in positive law in Indonesia. Parental authority over children after divorce according to the provisions of the two laws (Islamic Law and Indonesian Positive Law) is in line. Both divorced parents must continue to fulfill their children's hadhanah in accordance with the rights of children in the Child Protection Law, namely, the rights to life, growth, protection and participation. Conclusion. Therefore, when a divorce occurs, it will have certain legal consequences, especially the issue of Hadhanah (child custody). Hadhanah itself in fiqh terms is used two words but intended for the same purpose, namely Kafalah and Hadhanah. what is meant by Hadhanah or Kafalah in a simple sense is 'Maintenance or 'Care.
Problematika Mediator dalam menangani Mediasi kasus di Pengadilan Agama Kota Sukabumi Neng Tessa Rahmawati Sapitri; Asti Sri Mulyanti; Prahasti Suyaman
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i1.20833

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang di hadapi oleh mediator dalam mengupayakan perdamaian di Pengadilan Agama dan bagaimana penerapan hukum mediasi di Pengadilan Agama berlangsung. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menganalisis data di peroleh dengan menggunakan analisis data kualitatif, setelah data terkumpul dianalisis menggunakan metode deduksi yaitu dengan menggunakan proses yang diperoleh dari kebenaran umum. Dapat disimpulkan bahwa masuknya mediasi kedalam proses beracara di pengadilan lewat terbitnya SEMA menerbitkan peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang direvisi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai langkah penyempurna, berdasarkan pengamatan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada tahap pelaksanaan nya belum berjalan optimal karena mengingat waktu dan banyak nya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, serta persepsi dan keinginan para pihak. Kemudian yang menjadi problematika di Pengadilan Agama Kota Sukabumi adalah kurang nya keterampilan mediator, tidak adanya itikad baik dari kedua pihak, persepsi para pihak mengenai mediasi, keyakinan tekad para pihak untuk mengambil jalur litigasi, para pihak enggan mengutarakan masalahnya juga menjadi salah satu kesulitan dalam mendamaikan para pihak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ARISAN ONLINE TIDAK BERIZIN DI WILAYAH POLRES SUKABUMI KOTA Aufa Dary Naufal Rusmana; Asti Sri Mulyanti; Temmy Fitriah Alfiany
Majalah Keadilan Vol 23 No 1 (2023): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v23i1.4005

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi literatur tentang Fenomena Arisan Online di Indonesia. Arisan Online adalah kegiatan arisan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial yang dilakukan oleh beberapa pihak di dalamnya dengan menggunakan metode perputaran uang tunai. Kasus penipuan dengan modus Arisan Online banyak dilakukan di berbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Namun selain dampak positif, ada juga dampak negatif melalui pembangunan ini. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian akibat arisan berbasis online ditinjau dari pasal 1243 KUH Perdata dan bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik arisan online yang tidak berizin. Pada April 2023 lalu kasus arisan sultan di sukabumi bermula ketika sang pemilik menyebarkan informasi tentang arisan dan investasi melalui media sosial Instagram. Pemilik arisan menjanjikan keuntungan berkisar antara 5 hingga 10 persen. Namun, setelah tanggal jatuh tempo yang disepakati, baik modal maupun keuntungan tidak pernah dikembalikan. Bentuk perlindungan hukum bagi peserta arisan online adalah membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata selain ganti rugi. Bentuk penegakan hukum bagi pemilik arisan online dapat dijerat dengan Pasal 372 juncto Pasal 378 KUHP dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010.
Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi Henny Suryaningsih; Asti Sri Mulyanti; Temmy Fitriah Alfiany
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i4.474

Abstract

This research was conducted because of the background of the use of the Legal Aid Post of the Sukabumi Religious Court which was deemed not fully effective so that the author was interested in examining the services provided by the Legal Aid Post of the Sukabumi Religious Court to the Disadvantaged Community. This research was also conducted to determine the implementation of the service provision of the Legal Aid Post of the Sukabumi Religious Court. The author uses an empirical juridical method that is guided by the Law and examines directly in the field by conducting interviews. The existence of posbakum among the public is still unfamiliar and there are still many people who do not know about posbakum and use the services of advocates who require the public to pay. This results in a lack of information for the wider community about the role of the Legal Aid Post which functions as legal aid for the poor.
Problematika Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Sukabumi Jasmine Syifa Azzahra Susilo; Asti Sri Mulyanti; Temmy Fitriah Alfiany
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2024): March: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i2.54

Abstract

To become the halal centre of the world, the government requires the implementation of halal certification for all products circulating in Indonesia, one of which is food and beverage products. The halal certification obligation has been carried out from 17 October 2019 to October 2024. The government has prepared strategies to improve the quality and quantity of assistants and simplify the halal certificate registration process. The Sukabumi City Diskumindag has helped facilitate MSMEs in Sukabumi City to register for free halal certification. However, there are still many MSMEs in Sukabumi City that do not have halal certificates. This is certainly detrimental to the community because it does not protect the right to safety and comfort when consuming or using a product. If until 18 October 2024 MSMEs are not halal certified, they will be subject to sanctions in accordance with Article 24 of the Law on Halal. This study aims to examine how the implementation of halal certification is viewed from Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee for MSME players in Sukabumi City as well as the role of Diskumindag Sukabumi City and what obstacles are faced during the implementation of the Law. The research used in this study is normative juridical which deductively reviews articles and legislation to examine how these regulations are applied in practice. Problems in the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee in Sukabumi.  
Co-Authors Asantia Puspita Rohmah Aufa Dary Naufal Rusmana Haidan Angga Kusumah Henny Suryaningsih Jasmine Syifa Azzahra Susilo Neng Tessa Rahmawati Sapitri Prahasti Suyaman R.Eriska Ginalita Dwi Putri Temmy Fitriah Alfiany