Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENETAPAN SANKSI PIDANA PELAKU PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI BATANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Ayu Putri Yulianingsih; Suciyani Suciyani
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (887.79 KB) | DOI: 10.22515/alhakim.v3i2.4447

Abstract

Abstract This study aims to find out the basis of the judge's considerations in imposing a sentence on the decision Number: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg. and to find out the analysis of the decision Number: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg. from the perspective of Islamic criminal law. The problem studied is the judge's consideration in deciding the case Number: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg. and judges' considerations in Islamic criminal law. This type of research is library research and the data sources are taken from secondary data sources and tertiary data sources. The method of data collection is done by documentation research techniques. The results of this study found that the basis for the judge's consideration in deciding criminal sanctions against perpetrators of fraud in Decision Number 210/Pid.B/2019/PN Btg in this case was that the defendant's actions had fulfilled the elements of fraud in accordance with Article 378 of the Criminal Code, had a form of error. Which is intentional and also there is no justification and forgiving reason. The sanction imposed by the panel of judges is that the defendant is charged with Article 378 of the Criminal Code, with imprisonment for 10 (ten) months and is required to pay court fees. In the perspective of Islamic Criminal Law, the judge's consideration in deciding the criminal case of fraud in Decision No. 210/Pid.B/2019/PN.Btg is in accordance with the elements in the Criminal Law and Islamic Criminal Procedure Code, which are subject to sanctions with imprisonment and imprisonment ta'zir. Because fraud does not fulfill one of the elements of the determination of criminal sanctions for theft in Islamic criminal law. Keywords: Fraud; Law; Sanctions.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg., serta untuk mengetahui analisis putusan Nomor: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg. dari perspektif hukum pidana Islam. Permasalahan yang diteliti yaitu pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 210/Pid.B/2019/Pn.Btg.dan pertimbangan hakim dalam hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dan sumber data yang diambil dari sumber data sekunder dan sumber data tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian dokumentasi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana terhadap pelaku penipuan dalam Putusan Perkara Nomor 210/Pid.B/2019/PN Btg dalam kasus ini adalah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP, memiliki suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan juga tidak ada alasan pembenar dan pemaaf. Sanksi yang dijatuhkan majelis hakim yaitu terdakwa dijerat Pasal 378 KUHP, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta diharuskan membayar biaya perkara. Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana penipuan dalam Putusan Perkara No.210/Pid.B/2019/PN.Btg adalah telah sesuai dengan unsur-unsur dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam, yang mana penipuan tidak memenuhi salah satu unsur dari penetapan sanksi pidana pencurian. Maka dikenakan sanksi dengan hukuman jarimah ta'zir. Kata Kunci: Hukum; Penipuan; Sanksi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA Fitriani Fajri Isnaeni; Suciyani Suciyani
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (855.924 KB) | DOI: 10.22515/alhakim.v3i2.4452

Abstract

Abstract Child protection is an activity that seems to be forgotten by many parties. This can be seen from the rampant cases of neglect and child protection by these parties. This makes researchers interested in studying more deeply about the basis of judges' considerations in imposing sentences on decisions Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt, and to find out the analysis of decisions Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt from the perspective of positive law and Islamic criminal law. This type of research is a library research, namely conducting research or investigating an object contained in books, literature and writings that are directly related to the discussion of child neglect. After the data is collected, it will be analyzed using the content analysis method. From the results of the research on the basis of the judge's consideration in the decision Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt, the judge considered several things such as a description of the sanctions, the statement of the defendant, the demands of the public prosecutor to impose his sentence and it was in accordance with the protection law. children regulated by law in Indonesia. Regarding the criminal act of neglecting children in the decision Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt according to Positive Law, it is in accordance with the child protection law and does not violate the existing legal rules in Indonesia. Regarding the criminal act of neglecting children in the decision Number: 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt according to Islamic Criminal Law, it is in accordance with the provisions of Jarimah Ta'zir, namely a crime whose punishment has not been determined by syara'. Because the law in Indonesia has not used Islamic law. Keywords: Sanctions; Law; Neglect.   Abstrak Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang seolah-olah terlupakan banyak pihak. Ini bisa dilihat dari maraknya kasus-kasus penelantaran dan perlindungan anak oleh para pihak tersebut. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt, serta untuk mengetahui analisis putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt dari perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kepustakaan (library research), yaitu melakukan penelitian atau penyidikan suatu objek yang terdapat pada buku-buku, literatur-literatur serta tulisan-tulisan yang berhubungan langsung dengan pembahasan tindak penelataran anak.  Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Dari hasil penelitian terhadap dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt tersebut  hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti keterangan sanksi, keterangan terdakwa, tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk menjatuhi hukumannya dan sudah sesuai dengan undang-udang perlindungan anak yang diatur dalam hukum di Indonesia. Terkait tindak pidana penelantaran anak dalam putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt menurut Hukum Positif sudah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dan tidak menyalahi aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Terkait tindak pidana penelantaran anak dalam putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2015/Pn.Skt menurut Hukum Pidana Islam sudah sesuai dengan ketentuan jarimah ta'zir yaitu tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Karena hukum di Indonesia belum menggunakan hukum Islam. Kata Kunci: Sanksi; Hukum; Penelantaran.
PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA Asrul Ikhsan Dwijaya; Suciyani Suciyani
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (990.318 KB) | DOI: 10.22515/alhakim.v3i2.4457

Abstract

Abstract In Tlingsing Village, the majority of the people make a living as farmers, carpenters, and brick making. With income from work that does not have a fixed salary, it is still very minimal and even less to meet the needs of the family. Considering the large number of family needs, namely to meet basic daily needs. So many housewives joined the Lurik Weaving UMKM group in Tlingsing Village to help their husbands in supporting the family's economic income. The author conducted this study with the aim of knowing how the empowerment system in the Lurik Weaving UMKM in Tlingsing Village, how Fiqh Mubādalah perspective is on housewives who work to help increase family economic income in the Lurik Weaving UMKM group in Tlingsing Village. To achieve this goal, the researchers used qualitative field research. The sources are obtained from primary and secondary data. Data collection techniques with observation, interviews, documentation then analyzed with narrative text and then drawn conclusions. The results of this study indicate that the Lurik Rukun Makmur Weaving group applies principles that are in accordance with the principle of empowerment, namely to develop knowledge, experience, expertise, and mutual empathy with other group members. Members of the Lurik Rukun Makmur Weaving group who work to help increase the family's economic income in accordance with the Mubādalah concept. It's not just about economic achievement, but also good friendships and partners in the household. Keywords: Empowerment of women; family income; Fiqh Mubādalah.   Abstrak Di Desa Tlingsing mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, buruh tukang, dan mencetak batu bata. Dengan penghasilan dari pekerjaan yang tidak mempunyai gaji tetap tersebut masih sangat minim bahkan kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mengingat kebutuhan keluarga yang begitu banyak, yaitu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Maka banyak ibu rumah tangga yang bergabung dalam kelompok UMKM Tenun Lurik Desa Tlingsing tersebut untuk ikut membantu suami dalam menunjang pendapatan ekonomi keluarga. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan mengetahui bagaimana sistem pemberdayaan dalam UMKM Tenun Lurik Desa Tlingsing, bagaimana perspektif Fiqh Mubādalah terhadap ibu rumah tangga yang bekerja untuk membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga pada kelompok UMKM Tenun Lurik Desa Tlingsing. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) bersifat kualitatif. Sumbernya diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi kemudian dianalisis dengan teks yang bersifat narasi lalu ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan kelompok Tenun Lurik Rukun Makmur menerapkan prinsip yang sesuai dengan prinsip pemberdayaan yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, keahlian, dan rasa saling empati dengan anggota kelompok yang lain. Anggota kelompok Tenun Lurik Rukun Makmur yang bekerja untuk membantu menambah pendapatan ekonomi keluarga sesuai dengan konsep Mubādalah. Bukan hanya soal pencapaian ekonomi melainkan relasi pertemanan maupun pasangan yang baik dalam rumah tangga. Kata Kunci: Pemberdayaan perempuan; Pendapatan keluarga; Fiqh Mubādalah.
Restorative Justice And Law Protection For Parents And Children : Case Of Human Trafficking In Indonesia Suciyani Suciyani
BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : UIN Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/bg.v4i2.2699

Abstract

This research aims to analyse criminal law supremacy in a case of fighting against human trafficking. The problem of criminal law that relates to child trafficking is extremely serious and never-ending in this country. This case becomes an evaluation to reconsider the criminal law enforcement in Indonesia. Several legal solutions are executed by criminal law enforcement within the collaboration with the social communities and other countries to handle the problem of child trafficking. The concept of restorative justice and civil law protection is needed to be implemented by involving all parties, including parents as a family member. This study uses legal research as an approach and to gather the data; a legal settlement in handling child trafficking involves children and parents. Throughout this study, normative and empirical juridical approaches are used. It can be a great compatible recommendation and solution for handling the increase of child trafficking. On the other hand, from this study, it can be seen that the performance level of the individual that concerns on law enforcement process in Indonesia has implemented the paradigm of restorative justice in criminal law enforcement based from data that show an increase of child trafficking. Indicators of criminal law enforcement as a baseline to solve the child trafficking problem are about the level quality of legal protection of children. The role of family, law enforcement, government, NGO and social community leaders is very crucial to maintain the effectiveness of restorative justice and law protection of children involved in human trafficking in Indonesia. The involvement of parents by selling their children or getting their children as an entity in case of debt transaction causes the weakness of restorative justice and law protection of children in the problem of child trafficking. The significant results from this research are that criminal law enforcement against child trafficking that involves parents can improve the legal protection for future criminal law enforcement in Indonesia.