Anisa Pasha Rahmawati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Di Polres Kabupaten Malang) Anisa Pasha Rahmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.486 KB)

Abstract

Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan ahwa dalam pelaksanaan diversi harus adanya pendekatan restorative justice. Begitu juga dalam penyelesaian perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian. Tindak pidana persetubuhan dipengaruhi oleh bebebrapa faktor dan dari faktor yang ada maka timbulah urgensi penerapan prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan upaya penyidik menerapkan prinsip restorative justice dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.Kata Kunci: Restorative Justice, Diversi, Penyidikan
Akibat Hukum Ketidaklengkapan Penjabaran Audit dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Anisa Pasha Rahmawati; Tunggul Anshari Setia Negara
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7, No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.035 KB) | DOI: 10.17977/um019v7i1p246-255

Abstract

This study aimed to analyze the types of audits in government goods/services procurement under Presidential Regulation Number 12 of 2021 and the legal consequences of the incomplete descriptions of audits in government goods/services procurement. The type of research used in this study was normative juridical with a statute approach, a concept approach, and a case approach. Data collection was done by using library research techniques. The data obtained were analyzed using law interpretation techniques. The results of the study showed that Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Goods/Services did not explain in detail the main tasks and functions of the Government Internal Supervisory Apparatus in carrying out audits of government procurement of goods/services. The legal consequences of incomplete audit rules in the procurement of government goods/services gave rise to multiple interpretations, so it was necessary to establish an internal regulation or a Regent's regulation related to the main tasks and functions of the Government's Internal Supervisory Apparatus.