Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BINAMULIA HUKUM Binamulia Hukum
M. Yogi Arie Dewanto
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perseroan Perorangan yang Melakukan Merger Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja M. Yogi Arie Dewanto; Timbo Mangaranap Sirait
BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 1 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i1.602

Abstract

Menyongsong disrupsi ekonomi dan Revolusi Industri 4.0 pemerintah mengantisipasi dengan lahirnya bentuk badan hukum baru Perseroan Perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat dimiliki oleh satu orang pemegang saham. Tujuan penelitian mencari jawaban di mana dengan kepemilikan satu orang, bagaimana jika Perseroan Perorangan melakukan merger setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai unconstitutionally condition. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis normatif, terdapat hasil pembahasan dan disimpulkan bahwa badan usaha yang dikenal dalam ketentuan sebelumnya adalah Perseroan Terbatas (sebagai badan usaha yang didirikan minimal 2 orang) karena itu Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan usaha yang sangat baru di Indonesia, namun karena pemerintah ingin memberikan kemudahan berusaha sehingga dimungkinkan dibentuk PT Perorangan terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi termasuk ketika merger tetap berlaku walau telah terbit Putusan MK dengan syarat pemerintah sesegera mungkin melalukan perbaikan substansi materiil dan syarat formil pembentukan perundang-undangan atas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
Perseroan Perorangan yang Melakukan Merger Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja M. Yogi Arie Dewanto; Timbo Mangaranap Sirait
Binamulia Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i1.303

Abstract

Menyongsong disrupsi ekonomi dan Revolusi Industri 4.0 pemerintah mengantisipasi dengan lahirnya bentuk badan hukum baru Perseroan Perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat dimiliki oleh satu orang pemegang saham. Tujuan penelitian mencari jawaban di mana dengan kepemilikan satu orang, bagaimana jika Perseroan Perorangan melakukan merger setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai unconstitutionally condition. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis normatif, terdapat hasil pembahasan dan disimpulkan bahwa badan usaha yang dikenal dalam ketentuan sebelumnya adalah Perseroan Terbatas (sebagai badan usaha yang didirikan minimal 2 orang) karena itu Perseroan Perorangan merupakan bentuk badan usaha yang sangat baru di Indonesia, namun karena pemerintah ingin memberikan kemudahan berusaha sehingga dimungkinkan dibentuk PT Perorangan terutama bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kriteria tertentu yang harus dipenuhi termasuk ketika merger tetap berlaku walau telah terbit Putusan MK dengan syarat pemerintah sesegera mungkin melalukan perbaikan substansi materiil dan syarat formil pembentukan perundang-undangan atas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.
Co-Authors Timbo Mangaranap Sirait