<![CDATA[Pendidikan yang berkualitas memegang peran kunci dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Sementara SDM diperlukan sebagai penggerak proses pembangunan suatu Negara, semakin berkualitas SDM yang dimiliki oleh suatu Negara maka semakin cepat proses pembangunannya menuju masyarakat madani. Undang-undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak warga Negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai intitusi Negara. UN sejak awal sudah menuai kontroversi di Indonesia, sebahagian masyarakat menganggap UN tidak tepat untuk dilaksanakan secara merata di Indonesia. Disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana masing-masing sekolah yang ada di seluruh Indonesia belum merata, serta tidak semua sekolah dan siswa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam kebijakan publik dan kebijakan pendidikan, dua aturan tersebut mengatur dan mengikat seluruh kehidupan masyarakat yang harus diikuti dan tanpa melihat status social orang tersebut. Kebijakan publik adalah berbagai aturan yang ada untuk kepentingan orang banyak yang prosedurnya dilakukan dengan melibatkan beberapa orang pemerintahan dalam membantu untuk menerapkan tujuan awal yang sudah ditetapkan, kebijakan pendidik adalah suatu kebijakan yang berlaku untuk berbagai lembaga pendidikan yang di mana harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah seperti kurikulum yang terbaru masih terdapat kelemahan dan kelebihan dalam penerapannya di Indonesia.]]>
